Reaksi Gus Nabil soal Warga di Bawah 45 Tahun Boleh Beraktivitas Kembali
loading...
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Muchamad Nabil Haroen. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait warga berusia 45 tahun dipersilakan beraktivitas kembali diyakini sudah berdasarkan berbagai pertimbangan matang.
"Sebagaimana data yang disampaikan pemerintah, resiko kematian akibat Covid-19 untuk usia 60 tahun ke atas sebesar 45%," kata Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen kepada SINDOnews, Selasa (12/5/2020).
Sementara, lanjut pria yang biasa disapa Gus Nabil ini, kelompok usia 46 tahun sampai 59 tahun yang memiliki penyakit penyerta tingkat kematiannya sebesar 40%. Sedangkan, untuk 45 tahun ke bawah, rasio kematian rendah.
"Usia 45 tahun ke bawah juga dianggap punya ketahanan tubuh lebih tinggi," ujar politikus PDIP itu.( )
Di sisi lain, Gus Nabil menganggap ada tugas dari pemerintah agar masyarakat tetap dapat menghidupi kebutuhan keluarganya, sehingga muncul pandangan agar masyarakat usia produktif diberikan kelonggaran beraktivitas.
"Pemerintah juga harus memastikan perusahaan yang mewajibkan pekerjanya masuk, harus mematuhi protokol kesehatan dan membayar kewajiban gaji dan THR. Selain itu, mekanisme pekerjaan juga harus diatur agar tidak mengganggu kesehatan," tutur Ketua Umum PP Pagar Nusa NU ini menekankan.
"Sebagaimana data yang disampaikan pemerintah, resiko kematian akibat Covid-19 untuk usia 60 tahun ke atas sebesar 45%," kata Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen kepada SINDOnews, Selasa (12/5/2020).
Sementara, lanjut pria yang biasa disapa Gus Nabil ini, kelompok usia 46 tahun sampai 59 tahun yang memiliki penyakit penyerta tingkat kematiannya sebesar 40%. Sedangkan, untuk 45 tahun ke bawah, rasio kematian rendah.
"Usia 45 tahun ke bawah juga dianggap punya ketahanan tubuh lebih tinggi," ujar politikus PDIP itu.( )
Di sisi lain, Gus Nabil menganggap ada tugas dari pemerintah agar masyarakat tetap dapat menghidupi kebutuhan keluarganya, sehingga muncul pandangan agar masyarakat usia produktif diberikan kelonggaran beraktivitas.
"Pemerintah juga harus memastikan perusahaan yang mewajibkan pekerjanya masuk, harus mematuhi protokol kesehatan dan membayar kewajiban gaji dan THR. Selain itu, mekanisme pekerjaan juga harus diatur agar tidak mengganggu kesehatan," tutur Ketua Umum PP Pagar Nusa NU ini menekankan.
(dam)
Lihat Juga :
