Jatah Menteri Gerindra Berkurang Berpotensi Munculkan 'Fadli Zon' Baru
Selasa, 01 Desember 2020 - 06:52 WIB
loading...
Pengurangan jatah menteri dari Partai Gerindra dinilai akan memunculkan sosok oposisi seperti Fadli Zon. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (SUDRA) Fadhli Harahab menilai diciduknya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan berpengaruh kepada hubungan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan.
(BACA JUGA : Satgas Sebut Zona Merah Corona Bertambah Hampir 2 Kali Lipat )
Secara pribadi, menurut Fadhli, kedua sosok ini bisa dibilang sebagai negarawan yang tegas terhadap korupsi. Apalagi Prabowo bisa dikatakan sebagai salah satu menteri yang dipercaya oleh Jokowi mengurusi urusan strategis semacam alutsista TNI dan urusan pangan.
"Bisa disebut hubungan kedua tokoh ini berjalan stabil, harmonis selama setahun ini," kata Fadhli saat dihubungi SINDOnews, Selasa (1/12/2020). (Baca juga: Kasus Edhy Prabowo Berpotensi Makin Gerus Elektabilitas Gerindra di Pemilu 2024 )
Namun demikian, hubungan harmonis tersebut bukan tidak mungkin retak jika salah satu pihak mengingkari klausul rekonsiliasi. "Secara politik, yang kita tahu bahwa Gerindra mendapat jatah dua menteri. Jika itu dikurangi tentu saja akan menyulut keretakan dalam koalisi," katanya.
(BACA JUGA : Fadli Zon dan Sandi Sama-Sama Cocok Jadi Menteri KKP, Prabowo Pilih Siapa? )
Menurut analis sosial politik asal UIN Jakarta ini, bukan tidak mungkin akan terjadi 'perang terbuka' antara Jokowi dengan Partai Gerindra jika jatah menteri berkurang.
"Bukan perang dingin lagi, tetapi perang terbuka, yang berefek pada bubarnya rekonsiliasi atau koalisi," ujarnya. (Baca juga: Susi Pudjiastuti Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo Jika Gerindra Menolak )
Fadhli berpandangan, jika koalisi Jokowi-Prabowo masih bisa langgeng, maka Jokowi terpaksa harus mempertahankan jumlah kursi menteri Gerindra di kabinet.
"Pahitnya, kementerian KP diisi dari partai lain atau profesional, tetapi tidak mengurangi jatah menteri Gerindra di kabinet. Jika tidak demikian akan muncul Fadli Zon, Fadli Zon baru. Ada di koalisi tapi rasa oposisi," katanya.
(BACA JUGA : Satgas Sebut Zona Merah Corona Bertambah Hampir 2 Kali Lipat )
Secara pribadi, menurut Fadhli, kedua sosok ini bisa dibilang sebagai negarawan yang tegas terhadap korupsi. Apalagi Prabowo bisa dikatakan sebagai salah satu menteri yang dipercaya oleh Jokowi mengurusi urusan strategis semacam alutsista TNI dan urusan pangan.
"Bisa disebut hubungan kedua tokoh ini berjalan stabil, harmonis selama setahun ini," kata Fadhli saat dihubungi SINDOnews, Selasa (1/12/2020). (Baca juga: Kasus Edhy Prabowo Berpotensi Makin Gerus Elektabilitas Gerindra di Pemilu 2024 )
Namun demikian, hubungan harmonis tersebut bukan tidak mungkin retak jika salah satu pihak mengingkari klausul rekonsiliasi. "Secara politik, yang kita tahu bahwa Gerindra mendapat jatah dua menteri. Jika itu dikurangi tentu saja akan menyulut keretakan dalam koalisi," katanya.
(BACA JUGA : Fadli Zon dan Sandi Sama-Sama Cocok Jadi Menteri KKP, Prabowo Pilih Siapa? )
Menurut analis sosial politik asal UIN Jakarta ini, bukan tidak mungkin akan terjadi 'perang terbuka' antara Jokowi dengan Partai Gerindra jika jatah menteri berkurang.
"Bukan perang dingin lagi, tetapi perang terbuka, yang berefek pada bubarnya rekonsiliasi atau koalisi," ujarnya. (Baca juga: Susi Pudjiastuti Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo Jika Gerindra Menolak )
Fadhli berpandangan, jika koalisi Jokowi-Prabowo masih bisa langgeng, maka Jokowi terpaksa harus mempertahankan jumlah kursi menteri Gerindra di kabinet.
"Pahitnya, kementerian KP diisi dari partai lain atau profesional, tetapi tidak mengurangi jatah menteri Gerindra di kabinet. Jika tidak demikian akan muncul Fadli Zon, Fadli Zon baru. Ada di koalisi tapi rasa oposisi," katanya.
(abd)
