COVID-19 Tak Kunjung Terkendali, Ansor Minta Pemerintah Tak Kendor
Minggu, 29 November 2020 - 16:30 WIB
loading...
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan orasi pada Apel Kebangsaan Virtual, Minggu (29/11/2020) pagi. FOTO/DOK.GP ANSOR
A
A
A
JAKARTA - Sembilan bulan sudah COVID-19 telah menjangkiti Indonesia. Selama itu pula, virus ini tercatat telah memapar hingga lebih dari 50.000 penduduk dan sampai kini belum berhasil terkendali. Di tengah tantangan bangsa yang besar ini, Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta pemerintah untuk tidak goyah kendati menghadapi berbagai keterbatasan dan persoalan kian kompleks.
Dukungan langsung kepada pemerintah tersebut disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan orasi pada Apel Kebangsaan Virtual, Minggu (29/11/2020) pagi, dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, faceshield, dan menjaga jarak.
Apel yang berpusat di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, ini diikuti perwakilan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dari seluruh pimpinan cabang (PC) di Pulau Jawa. Selain itu, apel juga diikuti seluruh pengurus wilayah (PW) se-Indonesia dan 4 PC luar negeri (Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, dan Mesir). (Baca juga: Positif Covid-19 Naik 5.418 Kasus, Sembuh Bertambah 4.527 Orang )
"Kepada pemerintah, saya mengingatkan agar tetap tidak kendor dalam penanganan COVID-19. Tegakkan pelaksanaan protokol kesehatan dan aturan hukum dengan tegas dan adil," kata Gus Yaqut, panggilan akrabnya.
Sikap tegas pemerintah tersebut, tandas Gus Yaqut, sangat penting agar penanganan virus yang telah menjangkiti seluruh negara di dunia ini bisa segera teratasi. Apalagi, ujarnya, hingga kini vaksin yang terbukti ampuh melawan virus ini juga belum tersedia.
Ansor juga meminta pemerintah untuk melakukan deteksi dini dengan mencegah potensi kerumunan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat. Berpijak pada kasus yang telah terjadi seperti di Petamburan, Tebet, tempat-tempat wisata saat libur panjang, kerumunan massa sangat rentan menjadi sarana penyebaran baru virus ini.
"Cegah dan jangan beri izin kepada siapa pun yang rencana kegiatannya berpotensi menimbulkan kerumunan dan penularan Covid-19. Ingat kaidah "dar'ul mafasid muqoddamun 'ala jalbil masholih", mencegah kerusakan atau bahaya harus lebih diutamakan dari pada mengambil kemanfaatan," katanya. (Baca juga: Habib Rizieq Enggan Beritahu Hasil Swab, Bima Arya Akan Tempuh Jalur Hukum )
Dukungan langsung kepada pemerintah tersebut disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan orasi pada Apel Kebangsaan Virtual, Minggu (29/11/2020) pagi, dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, faceshield, dan menjaga jarak.
Apel yang berpusat di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, ini diikuti perwakilan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dari seluruh pimpinan cabang (PC) di Pulau Jawa. Selain itu, apel juga diikuti seluruh pengurus wilayah (PW) se-Indonesia dan 4 PC luar negeri (Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, dan Mesir). (Baca juga: Positif Covid-19 Naik 5.418 Kasus, Sembuh Bertambah 4.527 Orang )
"Kepada pemerintah, saya mengingatkan agar tetap tidak kendor dalam penanganan COVID-19. Tegakkan pelaksanaan protokol kesehatan dan aturan hukum dengan tegas dan adil," kata Gus Yaqut, panggilan akrabnya.
Sikap tegas pemerintah tersebut, tandas Gus Yaqut, sangat penting agar penanganan virus yang telah menjangkiti seluruh negara di dunia ini bisa segera teratasi. Apalagi, ujarnya, hingga kini vaksin yang terbukti ampuh melawan virus ini juga belum tersedia.
Ansor juga meminta pemerintah untuk melakukan deteksi dini dengan mencegah potensi kerumunan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat. Berpijak pada kasus yang telah terjadi seperti di Petamburan, Tebet, tempat-tempat wisata saat libur panjang, kerumunan massa sangat rentan menjadi sarana penyebaran baru virus ini.
"Cegah dan jangan beri izin kepada siapa pun yang rencana kegiatannya berpotensi menimbulkan kerumunan dan penularan Covid-19. Ingat kaidah "dar'ul mafasid muqoddamun 'ala jalbil masholih", mencegah kerusakan atau bahaya harus lebih diutamakan dari pada mengambil kemanfaatan," katanya. (Baca juga: Habib Rizieq Enggan Beritahu Hasil Swab, Bima Arya Akan Tempuh Jalur Hukum )
Lihat Juga :
