Kepemimpinan Nasional Berbasis Kepala Daerah, Jokowi sebagai Role Model
Senin, 16 November 2020 - 15:44 WIB
loading...
A
A
A
Mungkin akan muncul pertanyaan, apakah tokoh tokoh nasional yang saat ini sedang bersiap siap berkompetisi di 2024 kredibilitasa kepemimpinannya masih diragukan? Jika muncul pertanyaan seperti ini, tentunya narasi yang dibangun untuk memberikan jalan yang lebar bagi kepemimpinan nasional yang berbasis kepala daerah tidak otomatis melemahkan sejumlah tokoh nasional yang berminat maju di 2024. (Baca juga: Nurdin Abdullah Disebut Figur yang Layak Diperhitungkan di Pilpres 2024)
Demokrasi kita tidak pernah mendiskriminasi ketokohan seseorang yang dibangun dari daerah maupun dari kancah nasional. Mereka tetap memiliki hak dan peluang yang sama. Namun poin yang ingin disampaikan dalam narasi kepemimpinan nasional yang berbasis kepala daerah ini adalah, bagaimana negara ini benar-benar dipikirkan dalam pengelolaannya agar keberadaannya memberikan manfaat bagi kepentingan rakyat dan menguatkan bangsa secara global.
Jadi bukan memikirkan negara dalam kontek terbatas hanya bagaimana menjaga dan mempertahankannnya. Ketika narasi yang terbangun sekadar menjaga dan mempertahankannya tentu banyak memberi celah kelemahan terhadap bangsa ini.
Sudah banyak sejarah yang bisa dilihat pada bangsa ini, yang menyebabkan Indonesia hanya berjalan di tempat, sementara bangsa-bangsa lain di sekitar Indonesia, sudah berlari jauh meninggalkan bangsa kita. Tentu Indonesia tidak mau terjebak dalam jeratan masa lalu yang tidak baik. (Baca juga: Pengamat: HRS Bisa Jadi Pendorong Tokoh Tertentu Maju di Pilpres 2024)
Yang diinginkan adalah bagaimana Indonesia bisa merevitalisasi narasi-narasi yang kurang pas dalam kepemimpinan nasional pada bangsa ini. Ada contoh menarik, dalam mindset kepemimpinan nasional sering tidak bisa menghindari apa yang disebut mencari pinjaman untuk menutupi minus dari APBN danhal ini seperti menjadi sebuah kelaziman dalam setiap era.
Namun ada narasi yang positif yang dibangun oleh Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah ; untuk apa kita mencari pinjaman? Narasi ini dimaksudkan agar dalam setiap kepemimpinan tidak memfokuskan setiap penyelesaian persoalan kebangsaan dengan mencari pinjaman, namun dengan membangun postulat pembangunan yang benar.
Demokrasi kita tidak pernah mendiskriminasi ketokohan seseorang yang dibangun dari daerah maupun dari kancah nasional. Mereka tetap memiliki hak dan peluang yang sama. Namun poin yang ingin disampaikan dalam narasi kepemimpinan nasional yang berbasis kepala daerah ini adalah, bagaimana negara ini benar-benar dipikirkan dalam pengelolaannya agar keberadaannya memberikan manfaat bagi kepentingan rakyat dan menguatkan bangsa secara global.
Jadi bukan memikirkan negara dalam kontek terbatas hanya bagaimana menjaga dan mempertahankannnya. Ketika narasi yang terbangun sekadar menjaga dan mempertahankannya tentu banyak memberi celah kelemahan terhadap bangsa ini.
Sudah banyak sejarah yang bisa dilihat pada bangsa ini, yang menyebabkan Indonesia hanya berjalan di tempat, sementara bangsa-bangsa lain di sekitar Indonesia, sudah berlari jauh meninggalkan bangsa kita. Tentu Indonesia tidak mau terjebak dalam jeratan masa lalu yang tidak baik. (Baca juga: Pengamat: HRS Bisa Jadi Pendorong Tokoh Tertentu Maju di Pilpres 2024)
Yang diinginkan adalah bagaimana Indonesia bisa merevitalisasi narasi-narasi yang kurang pas dalam kepemimpinan nasional pada bangsa ini. Ada contoh menarik, dalam mindset kepemimpinan nasional sering tidak bisa menghindari apa yang disebut mencari pinjaman untuk menutupi minus dari APBN danhal ini seperti menjadi sebuah kelaziman dalam setiap era.
Namun ada narasi yang positif yang dibangun oleh Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah ; untuk apa kita mencari pinjaman? Narasi ini dimaksudkan agar dalam setiap kepemimpinan tidak memfokuskan setiap penyelesaian persoalan kebangsaan dengan mencari pinjaman, namun dengan membangun postulat pembangunan yang benar.
Lihat Juga :
