Pilkada Serentak 2020, Mardani PKS Ajak Masyarakat Pilih Calon Berintegritas
loading...
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera. Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mardani Ali Sera mengajak masyarakat untuk mendukung calon yang berintegritas dalam Pilkada Serentak 2020 . Mardani menyebutkan, calon kepala daerah (cakada) harus berani melawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dia menjabarkan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghasilkan cakada yang berintegritas. Pertama, fokus membenahi proses pada bagian hulu. "Semua pihak harus memastikan pemilihan pejabat publik telah melalui proses demokrasi yang berintegritas. Kedua, fokus pada potensi munculnya jual beli kekuasaan dan terakhir merancang strategi pemberdayaan masyarakat," ujarnya melalui akun twitter @ MardaniAliSera , Rabu (11/11/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, praktik politik uang pada masa kampanye sampai dengan masa tenang akan senantiasa dilakukan cakada untuk meraup suara. "Jangan gadaikan masa depan daerah hanya untuk kesenangan sesaat. Insya Allah masyarakat sekarang sudah cerdas dan informasi sudah terbuka lebar," tuturnya.
Masyarakat, menurutnya, bisa melihat siapa cakada yang tidak transparan dalam mengelola dana kampanye. Laporan awal dana kampanye (LADK) bisa menjadi tolok ukur. "Mengingat transparansi penting untuk menjamin persaingan yang setara antar peserta pemilu. Juga untuk mengawasi jika ada dana yang bersumber dari tindak pencucian uang atau korupsi," jelasnya.
(Baca juga: Ajak Pilih Kepala Daerah yang Kompeten, Mendagri: Jangan Salah Pilih Nanti Menyesal ).
Dia menegaskan, pengawasan jalannya pilkada sangat penting agar terwujud pertarungan yang fair. Pekerjaan rumah ini bukan hanya menjadi beban penyelenggara pilkada , Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). "Tapi partisipasi masyarakat ikut menjadi faktor yang menentukan. Dalam hal ini, publik perlu ambil bagian agar iklim demokrasi yang jauh lebih baik dapat terwujud," ucapnya.
Lulusan Universitas Indonesia (UI) menyatakan, fenomena politik dinasti yang terjadi dalam pilkada ini merupakan contoh yang tidak sehat bagi demokrasi. "Ini justru tidak mendukung Indonesia yang merit system-nya berbasis kekuatan dari bawah. Kita harus melawan politik dinasti," pungkas Mardani .
(Baca juga: Perludem Kritisi Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 ).
Dia menjabarkan beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghasilkan cakada yang berintegritas. Pertama, fokus membenahi proses pada bagian hulu. "Semua pihak harus memastikan pemilihan pejabat publik telah melalui proses demokrasi yang berintegritas. Kedua, fokus pada potensi munculnya jual beli kekuasaan dan terakhir merancang strategi pemberdayaan masyarakat," ujarnya melalui akun twitter @ MardaniAliSera , Rabu (11/11/2020).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, praktik politik uang pada masa kampanye sampai dengan masa tenang akan senantiasa dilakukan cakada untuk meraup suara. "Jangan gadaikan masa depan daerah hanya untuk kesenangan sesaat. Insya Allah masyarakat sekarang sudah cerdas dan informasi sudah terbuka lebar," tuturnya.
Masyarakat, menurutnya, bisa melihat siapa cakada yang tidak transparan dalam mengelola dana kampanye. Laporan awal dana kampanye (LADK) bisa menjadi tolok ukur. "Mengingat transparansi penting untuk menjamin persaingan yang setara antar peserta pemilu. Juga untuk mengawasi jika ada dana yang bersumber dari tindak pencucian uang atau korupsi," jelasnya.
(Baca juga: Ajak Pilih Kepala Daerah yang Kompeten, Mendagri: Jangan Salah Pilih Nanti Menyesal ).
Dia menegaskan, pengawasan jalannya pilkada sangat penting agar terwujud pertarungan yang fair. Pekerjaan rumah ini bukan hanya menjadi beban penyelenggara pilkada , Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). "Tapi partisipasi masyarakat ikut menjadi faktor yang menentukan. Dalam hal ini, publik perlu ambil bagian agar iklim demokrasi yang jauh lebih baik dapat terwujud," ucapnya.
Lulusan Universitas Indonesia (UI) menyatakan, fenomena politik dinasti yang terjadi dalam pilkada ini merupakan contoh yang tidak sehat bagi demokrasi. "Ini justru tidak mendukung Indonesia yang merit system-nya berbasis kekuatan dari bawah. Kita harus melawan politik dinasti," pungkas Mardani .
(Baca juga: Perludem Kritisi Penggunaan Sirekap di Pilkada Serentak 2020 ).
(zik)
Lihat Juga :
