Kemendagri Minta Paslon Intensif Sebarkan Visi dan Strategi Lawan Corona
loading...
Kemendagri meminta kepada semua paslon kepala daerah untuk secara intensif menyampaikan visi-misi dan strategi dalam penanganan pandemi virus Corona. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepada semua pasangan calon (paslon) kepala daerah untuk secara intensif menyampaikan visi-misi dan strategi dalam penanganan pandemi Covid-19 (virus Corona).
(Baca juga: Dituduh Rizal Ramli Kerap Menjegal, JK Malah Tertawa dan Kasihan)
Seperti yang telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori dalam Webinar yang diselenggarakan Pilkada Watch bersama Qlue dengan tema "Pilkada Aman & Bersih Indonesia Maju", Senin (9/11/2020).
"Jadikan Pilkada sebagai ajang adu gagasan paslon mengenai penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," ujarnya. (Baca juga: Penempatan Pekerja Migran Dinilai Harus Sesuai Nilai Kemanusiaan)
![Kemendagri Minta Paslon Intensif Sebarkan Visi dan Strategi Lawan Corona]()
Apalagi, menurutnya, saat ini sedang berlangsung debat paslon di semua daerah, tema debat harus mengedepankan penanganan terhadap pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
"Harapan kami, tema debat calon kepala daerah isinya harus lebih kepada peranan kepala daerah dalam penanganan covid dan dampak sosial ekonominya, karena ini penting sekali," tegas Hudori.
Dia pun menyampaikan bahwa pihaknya sudah jauh-jauh hari menghimbau kepada kepala daerah untuk tema Pilkada ini dijadikan satu tema sentral terutama bagi calon-calon kepala daerah.
"Pak Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan KPU, Bawaslu dan juga yang lain saya kira panglima TNI, Polri dan Forkompinda se Indonesia selalu mengadakan rakor," ungkap Hudori.
"Dan saya kira kemarin juga ditindaklanjuti di tingkat yang lebih teknis yang dilakukan temen-temen Kemendagri dan juga di KPU Bawaslu termasuk Polhukam," lanjutnya.
Hudori mengungkapkan bahwa selama ini pemerintah terus melakukan rapat koordinasi terkait Pilkada, supaya pelaksanaan Pilkada di semua daerah dapat terpantau terus sehingga kualitas Pilkada terjaga serta keselamatan masyarakat terjamin.
Sedangkan, dari data yang diperoleh terkait dukungan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai Inpres 6/2020 dan Inmendagri 4/2020 yang dilakukan melalui rakor telah dilaksanakan di semua provinsi yang menggelar pilkada.
(Baca juga: Dituduh Rizal Ramli Kerap Menjegal, JK Malah Tertawa dan Kasihan)
Seperti yang telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori dalam Webinar yang diselenggarakan Pilkada Watch bersama Qlue dengan tema "Pilkada Aman & Bersih Indonesia Maju", Senin (9/11/2020).
"Jadikan Pilkada sebagai ajang adu gagasan paslon mengenai penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," ujarnya. (Baca juga: Penempatan Pekerja Migran Dinilai Harus Sesuai Nilai Kemanusiaan)
Apalagi, menurutnya, saat ini sedang berlangsung debat paslon di semua daerah, tema debat harus mengedepankan penanganan terhadap pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
"Harapan kami, tema debat calon kepala daerah isinya harus lebih kepada peranan kepala daerah dalam penanganan covid dan dampak sosial ekonominya, karena ini penting sekali," tegas Hudori.
Dia pun menyampaikan bahwa pihaknya sudah jauh-jauh hari menghimbau kepada kepala daerah untuk tema Pilkada ini dijadikan satu tema sentral terutama bagi calon-calon kepala daerah.
"Pak Menteri Dalam Negeri bersama-sama dengan KPU, Bawaslu dan juga yang lain saya kira panglima TNI, Polri dan Forkompinda se Indonesia selalu mengadakan rakor," ungkap Hudori.
"Dan saya kira kemarin juga ditindaklanjuti di tingkat yang lebih teknis yang dilakukan temen-temen Kemendagri dan juga di KPU Bawaslu termasuk Polhukam," lanjutnya.
Hudori mengungkapkan bahwa selama ini pemerintah terus melakukan rapat koordinasi terkait Pilkada, supaya pelaksanaan Pilkada di semua daerah dapat terpantau terus sehingga kualitas Pilkada terjaga serta keselamatan masyarakat terjamin.
Sedangkan, dari data yang diperoleh terkait dukungan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sesuai Inpres 6/2020 dan Inmendagri 4/2020 yang dilakukan melalui rakor telah dilaksanakan di semua provinsi yang menggelar pilkada.
Explore More