Pemerintah Diminta Lebih Perhatikan Nasib Pekerja Migran Indonesia
Sabtu, 09 Mei 2020 - 14:05 WIB
loading...
Pemerintah diminta untuk lebih perhatian kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Foto/Ilustrasi/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta untuk lebih perhatian kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Desakan itu dari Program Manager Union Migrant (UNIMIG) Indonesia Yuherina Gusman, Dosen Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Ali Sophian dan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani.
"Saya ingin di sini mengimbau terutama kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih perhatian lagi dengan pahlawan devisa kita yang tersebar di berbagai tempat di luar negeri," ujar Yuherina Gusman dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk Perlindungan Pekerja Migran di tengah pandemi, Sabtu (9/5/2020).
Menurut dia, ada hal positif yang bisa ditiru Pemerintah Indonesia dari Pemerintah Taiwan dalam menangani COVID-19. "Seperti tadi kan ada reimburse dari tiket dan juga kalau TKI itu mereka sebagai ODP itu sama pemerintah disediakan tempat dan selama mereka karantina 14 hari itu biaya makannya ditanggung," ujar Yuherina, Kandidat Doktor Asia Pasific Studies, National Chengchi University, Taiwan ini.
Sehingga, permasalahan yang dialami PMI di Malaysia tidak terjadi di Taiwan. "Jadi, harapannya Pemerintah kita bisa mengambil hal-hal positif yang telah ditetapkan negara lain dan benar-benar hadir untuk melindungi warganya," jelas Yuherina.
Hal senada juga diungkapkan oleh Dosen Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Ali Sophian. "Dari saya ya sekali lagi kita berharap negara lebih hadir, berharap banyak pada BP2MI dan instansi-instansi terkait untuk bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada PMI kita," ujar Ali.
Ali membeberkan hidup para PMI di Malaysia, terutama yang ilegal tidak mudah. Tak sedikit di antaranya yang tidur di hutan. "Jadi, kita permudah lah dari pihak pemerintah," kata Ali.
Kemudian, dia juga meminta Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan dalam akses informasi. "Informasi mohon agar dipermudah juga buat mereka bagaimana untuk melakukan a, b, c. Jelas di website, ini satu yang mudah kita berada di era informasi, kenapa tidak dimanfaatkan dan diberikan kemudahan-kemudahan dengan informasi yang jelas, yang valid, yang disediakan secara mudah diakses, hotline yang responsif, jangan ada mereka yang mengontak, tidak ada respons sama sekali," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani menilai pentingnya perlindungan pemerintah bagi para PMI. "Saya ingin mengatakan bahwa jangan pernah biarkan PMI kita mengais nafkah dan asa di negara tempat bekerja tanpa perlindungan. Karena itu adalah pertaruhan nama baik dan marwah bangsa," pungkas Netty.
"Saya ingin di sini mengimbau terutama kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih perhatian lagi dengan pahlawan devisa kita yang tersebar di berbagai tempat di luar negeri," ujar Yuherina Gusman dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk Perlindungan Pekerja Migran di tengah pandemi, Sabtu (9/5/2020).
Menurut dia, ada hal positif yang bisa ditiru Pemerintah Indonesia dari Pemerintah Taiwan dalam menangani COVID-19. "Seperti tadi kan ada reimburse dari tiket dan juga kalau TKI itu mereka sebagai ODP itu sama pemerintah disediakan tempat dan selama mereka karantina 14 hari itu biaya makannya ditanggung," ujar Yuherina, Kandidat Doktor Asia Pasific Studies, National Chengchi University, Taiwan ini.
Sehingga, permasalahan yang dialami PMI di Malaysia tidak terjadi di Taiwan. "Jadi, harapannya Pemerintah kita bisa mengambil hal-hal positif yang telah ditetapkan negara lain dan benar-benar hadir untuk melindungi warganya," jelas Yuherina.
Hal senada juga diungkapkan oleh Dosen Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Ali Sophian. "Dari saya ya sekali lagi kita berharap negara lebih hadir, berharap banyak pada BP2MI dan instansi-instansi terkait untuk bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada PMI kita," ujar Ali.
Ali membeberkan hidup para PMI di Malaysia, terutama yang ilegal tidak mudah. Tak sedikit di antaranya yang tidur di hutan. "Jadi, kita permudah lah dari pihak pemerintah," kata Ali.
Kemudian, dia juga meminta Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan dalam akses informasi. "Informasi mohon agar dipermudah juga buat mereka bagaimana untuk melakukan a, b, c. Jelas di website, ini satu yang mudah kita berada di era informasi, kenapa tidak dimanfaatkan dan diberikan kemudahan-kemudahan dengan informasi yang jelas, yang valid, yang disediakan secara mudah diakses, hotline yang responsif, jangan ada mereka yang mengontak, tidak ada respons sama sekali," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani menilai pentingnya perlindungan pemerintah bagi para PMI. "Saya ingin mengatakan bahwa jangan pernah biarkan PMI kita mengais nafkah dan asa di negara tempat bekerja tanpa perlindungan. Karena itu adalah pertaruhan nama baik dan marwah bangsa," pungkas Netty.
(kri)
Lihat Juga :
