DPR Ingatkan Pemerintah Pengeluaran Anggaran Tepat Sasaran dan Bermanfaat
Kamis, 05 November 2020 - 07:27 WIB
loading...
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marwan Jafar menilai, bahwa pernyataan Jokowi itu telah menunjukan penyerapan anggaran masih rendah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Daya beli masyarakat terjun bebas semenjak pandemi Covid-19. Hal itu membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen dan pada kuartal III ini diprediksi minus kembali.
(Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Terapkan Rekayasa Perawatan)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka meminta jajarannya untuk memaksimalkan anggaran negara untuk belanja. Caranya untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian pada kuartal terakhir tahun ini.
(Baca juga: Nama Burhanudin dan Hatta Ali Kembali Disebut di Sidang Andi Irfan Jaya)
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marwan Jafar menilai, pernyataan Jokowi itu menunjukan penyerapan anggaran masih rendah. Dia mengungkapkan sebelum masa reses DPR terakhir, penyerapan anggaran beberapa kementerian atau lembaga mitra komisi VI belum sampai 60 persen.
“Apa yang disampaikan (presiden) itu betul. Salah satu untuk menggeliatkan ekonomi adalah penyerapan anggarannya harus bagus atau tinggi. Masing-masing kementerian atau lembaga itu punya roadmap. Berarti roadmap penyerapannya enggak jalan,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (3/11/2020).
Tahun anggaran ini tinggal dua bulan ini. Kementerian dan lembaga akan berpacu dengan waktu untuk menyerap anggaran belanjanya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mewanti-wanti agar pengeluaran anggaran belanja harus tepat sasaran dan manfaat.
“Tidak boleh asal-asalan terserap habis. Kalau tidak ada manfaatnya untuk apa? Misalnya, kami sudah lama ngomong perjalanan dinas dan hal-hal operasional yang tidak penting dikurangi,” paparnya.
Kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah merupakan yang paling terpukul oleh pandemic Covid-19. Maka, menurutnya, salah satu untuk mendongkrak daya beli, yakni pemberian bantuan langsung tunai.
“Bukan sekedar dikasih sembako. Tapi cash money juga jangan dibelikan pulsa. Cash money ini untuk membeli kebutuhan sehingga daya beli tumbuh,” pungkasnya.
(Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Terapkan Rekayasa Perawatan)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka meminta jajarannya untuk memaksimalkan anggaran negara untuk belanja. Caranya untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian pada kuartal terakhir tahun ini.
(Baca juga: Nama Burhanudin dan Hatta Ali Kembali Disebut di Sidang Andi Irfan Jaya)
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marwan Jafar menilai, pernyataan Jokowi itu menunjukan penyerapan anggaran masih rendah. Dia mengungkapkan sebelum masa reses DPR terakhir, penyerapan anggaran beberapa kementerian atau lembaga mitra komisi VI belum sampai 60 persen.
“Apa yang disampaikan (presiden) itu betul. Salah satu untuk menggeliatkan ekonomi adalah penyerapan anggarannya harus bagus atau tinggi. Masing-masing kementerian atau lembaga itu punya roadmap. Berarti roadmap penyerapannya enggak jalan,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (3/11/2020).
Tahun anggaran ini tinggal dua bulan ini. Kementerian dan lembaga akan berpacu dengan waktu untuk menyerap anggaran belanjanya. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mewanti-wanti agar pengeluaran anggaran belanja harus tepat sasaran dan manfaat.
“Tidak boleh asal-asalan terserap habis. Kalau tidak ada manfaatnya untuk apa? Misalnya, kami sudah lama ngomong perjalanan dinas dan hal-hal operasional yang tidak penting dikurangi,” paparnya.
Kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah merupakan yang paling terpukul oleh pandemic Covid-19. Maka, menurutnya, salah satu untuk mendongkrak daya beli, yakni pemberian bantuan langsung tunai.
“Bukan sekedar dikasih sembako. Tapi cash money juga jangan dibelikan pulsa. Cash money ini untuk membeli kebutuhan sehingga daya beli tumbuh,” pungkasnya.
(maf)
