Laut China Selatan Memanas, PKS Minta Perketat Kawasan Strategis Nasional

JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR meminta pemerintah mengamankan aset strategis nasional, yakni baik di darat dan laut yang kaya sumber daya alam. Langkah itu perlu diambil menanggapi ketegangan di Laut Cina Selatan .

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto meminta pemerintah mengantisipasi berbagai kemungkinan di Laut China Selatan dengan memperkuat pendataan aset nasional strategis di wilayah kedaulatan Indonesia.

Pemerintah diingatkan perlu terus waspada terhadap ancaman perang karena perebutan sumber daya alam (resources war), mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam.

"Sengketa di Laut China Selatan, yang semakin panas akhir-akhir ini, adalah contoh nyata di depan mata. Berbagai modus akan dikembangkan oleh negara kuat untuk menguasai, meski sumber daya alam tersebut berada dalam yuridiksi negara lain," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Selasa (3/11/2020).

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah harus mengembangkan sistem kewaspadaan dini terhadap berbagai kemungkinan ancaman sumber daya alam nasional. "Penelitian, penyelidikan dan pemutakhiran data sumber daya alam termasuk persebarannya menjadi langkah strategis," tambahnya. ( )

Manajemen data sumber daya alam, lanjut dia, bukan saja penting dalam kerangka kalkulasi neraca sumber daya alam dan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga dalam kerangka kewaspadaan nasional secara umum.

Berdasarkan data persebaran sumber daya alam, kata dia, akan diketahui titik-titik teritorial kritis, yang perlu kewaspadaan nasional tinggi. "Seperti diketahui alasan dari sengketa tersebut, bukan hanya karena Laut China Selatan adalah jalur tercepat dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia dan merupakan tempat bagi beberapa jalur pelayaran tersibuk di dunia, tapi di kawasan ini tersedia banyak sumber daya alam dari berbagai komoditas," tuturnya. ( )

Dia melanjutkan, Laut China Selatan merupakan wilayah bagi sumber penangkapan ikan yang melimpah. Dia membeberkan menurut penelitian pada tahun 2012, tangkapan tahunan di kawasan itu mencapai sekitar 10 juta ton atau sekitar 12% dari total tangkapan dunia.

"Di sana terdapat sekitar 11 miliar barel minyak dan gas alam 190 triliun kaki kubik (tcf), sekitar dua kali lipat dari cadangan gas Indonesia, yang belum dieksploitasi di laut. Jumlah yang sangat besar," kata Mulyanto.

Maka itu, Mulyanto mengingatkan walaupun Indonesia tidak memiliki sengketa wilayah kemaritiman dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan, tapi kewaspadaan untuk mengamankan wilayah itu sangat diperlukan.

Berdasarkan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Hukum Kelautan (UNCLOS) 1962, Indonesia tidak memiliki klaim wilayah yang tumpang tindih dengan Tiongkok. Namun aktivitas kapal-kapal Tiongkok di dekat perairan Natuna kerap mengkhawatirkan pemerintah.

Pada Januari lalu misalnya, tiga kapal perang Republik Indonesia (KRI), kembali mengusir kapal ikan Tiongkok saat mencari ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Tak tanggung-tanggung, 30 kapal Nelayan itu menebar jala di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dengan kawalan Coast Guard Tiongkok.

Mulyanto minta pemerintah mencermati laporan SKK Migas tentang hasil pengeboran migas di Formasi Udang yang mengalirkan hidrokarbon berupa gas sebesar 11,2 juta kaki kubik per hari (mmscfd). Temuan tersebut menurut SKK Migas menunjukkan potensi gas bumi di wilayah Natuna sangat menjanjikan.

Diperkirakan cadangan gas di natuna mencapai sebesar 46 tcf. Masih jauh lebih besar dibandingkan dengan cadangan gas di Blok Masela, yang sebesar 16 tcf. Perusahaan migas Cina, Petrocina jauh-jauh hari mengincar Blok East Natuna ini.

"Untuk itu pemerintah jangan lengah mengamankan kawasan strategis nasional yang kaya sumberdaya alam. Jangan sampai kawasan tersebut diintervensi oleh negara lain," tuturnya.