IDI Ingatkan Pemberian Vaksin Covid-19 Tidak Boleh Tergesa-gesa
Jum'at, 30 Oktober 2020 - 11:15 WIB
loading...
IDI ingatkan pemberian vaksin Covid-19 tidak boleh tergesa-gesa. Ilustrasi/SINDO
A
A
A
JAKARTA - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengungkapkan pemerintah sedang mempersiapkan berbagai hal dalam pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 secara nasional sesuai dengan roadmap yang disusun oleh Kementerian Kesehatan. Di sisi lain, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengingatkan agar jangan tergesa-gesa melakukan vaksinasi.
Ketua Umum Pengurus Besar IDI Daeng M Faqih mengatakan, pemberian vaksin tidak boleh tergesa-gera. Pemberian vaksin harus menunggu uji klinis hingga fase III selesai. "Pemberian vaksin itu ada proses dan mekanisme harus komplet dulu, nunggu sampai uji klinis fase III selesai," ungkap Daeng dalam keterangannya kepada SINDO Media, Jumat (30/10/2020).
Daeng mengatakan, dalam pandemi Covid-19 sekarang ini, memang ada regulasi yang juga diakui oleh internasional tentang pemberian vaksin sesuai emergency use authority. Namun, ia menegaskan pemberian emergency use authority juga harus sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. "Jadi itu juga ada prosedur dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Untuk apa itu? Semua prosedur dan syarat itu untuk tetap menjamin, menjamin keamanan dan khasiatnya," tegas Daeng.
Daeng menjelaskan bahwa pemberian vaksin ada dua jalur yakni jalur biasa dan jalur emergency. "Jadi, baik jalur yang biasa ya. Dan jalur yang pemberian karena emergency itu, meskipun sama-sama itu regulasi internasional diakui, diperbolehkan tapi syarat dan prosedur harus sama-sama diikuti."
Salah satunya, kata Daeng, adalah persetujuan atauapproval dari organisasi kesehatan dunia atau WHO, masuk listing juga di WHO. "Kemudian, otoritas di negara setempat itu melakukan kajian, melakukan penelitian terhadap vaksin yang nanti dipilih untuk emergency use authorization," jelas Daeng.
(Baca juga: Belum Ada Negara yang Produksi Vaksin COVID-19 secara Massal ).
Selain itu, kata Daeng, saat pemberian karena emergency juga harus dipersiapkan komunitas terbatas mana yang akan diberikan. "Kemudian, dipersiapkan komunitas terbatas itu yang mana yang mau dikasih. Karena kan kalau yang emergency ini kan tidak boleh secara umum kan."
Daeng mengatakan bahwa ada tiga negara yang sudah memberikan vaksin untuk emergency namun ada approval dari WHO. "Memang ada beberapa negara yang sudah melakukan pemberian untuk emergency. Itu setahu saya, China, Rusia, sama Uni Emirat Arab melakukan pemberian untuk emergency. Dan itu sepengetahuan atau approval dari WHO," katanya.
(Baca juga: Pemerintah Belum Putuskan Beli Vaksin Covid-19 dari Inggris ).
"Jadi, lanjut Daeng, ada proses dan syarat-syaratnya. "Sebenarnya bukan persoalan waktunya kapan, tapi prosesnya harus diproses, dilengkapi, harus dilalui. Dan itu memang butuh waktu. Jadi kalau dikatakan oleh Presiden jangan tergesa-gesa itu memang betul karena harus ada persiapan untuk melakukan itu semua," tegas Daeng.
Ketua Umum Pengurus Besar IDI Daeng M Faqih mengatakan, pemberian vaksin tidak boleh tergesa-gera. Pemberian vaksin harus menunggu uji klinis hingga fase III selesai. "Pemberian vaksin itu ada proses dan mekanisme harus komplet dulu, nunggu sampai uji klinis fase III selesai," ungkap Daeng dalam keterangannya kepada SINDO Media, Jumat (30/10/2020).
Daeng mengatakan, dalam pandemi Covid-19 sekarang ini, memang ada regulasi yang juga diakui oleh internasional tentang pemberian vaksin sesuai emergency use authority. Namun, ia menegaskan pemberian emergency use authority juga harus sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. "Jadi itu juga ada prosedur dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Untuk apa itu? Semua prosedur dan syarat itu untuk tetap menjamin, menjamin keamanan dan khasiatnya," tegas Daeng.
Daeng menjelaskan bahwa pemberian vaksin ada dua jalur yakni jalur biasa dan jalur emergency. "Jadi, baik jalur yang biasa ya. Dan jalur yang pemberian karena emergency itu, meskipun sama-sama itu regulasi internasional diakui, diperbolehkan tapi syarat dan prosedur harus sama-sama diikuti."
Salah satunya, kata Daeng, adalah persetujuan atauapproval dari organisasi kesehatan dunia atau WHO, masuk listing juga di WHO. "Kemudian, otoritas di negara setempat itu melakukan kajian, melakukan penelitian terhadap vaksin yang nanti dipilih untuk emergency use authorization," jelas Daeng.
(Baca juga: Belum Ada Negara yang Produksi Vaksin COVID-19 secara Massal ).
Selain itu, kata Daeng, saat pemberian karena emergency juga harus dipersiapkan komunitas terbatas mana yang akan diberikan. "Kemudian, dipersiapkan komunitas terbatas itu yang mana yang mau dikasih. Karena kan kalau yang emergency ini kan tidak boleh secara umum kan."
Daeng mengatakan bahwa ada tiga negara yang sudah memberikan vaksin untuk emergency namun ada approval dari WHO. "Memang ada beberapa negara yang sudah melakukan pemberian untuk emergency. Itu setahu saya, China, Rusia, sama Uni Emirat Arab melakukan pemberian untuk emergency. Dan itu sepengetahuan atau approval dari WHO," katanya.
(Baca juga: Pemerintah Belum Putuskan Beli Vaksin Covid-19 dari Inggris ).
"Jadi, lanjut Daeng, ada proses dan syarat-syaratnya. "Sebenarnya bukan persoalan waktunya kapan, tapi prosesnya harus diproses, dilengkapi, harus dilalui. Dan itu memang butuh waktu. Jadi kalau dikatakan oleh Presiden jangan tergesa-gesa itu memang betul karena harus ada persiapan untuk melakukan itu semua," tegas Daeng.
(zik)
Lihat Juga :
