PKS Tegaskan Vaksin Corona Jangan Dibisniskan
Selasa, 27 Oktober 2020 - 13:48 WIB
loading...
Pandemi Covid-19 (virus Corona) telah menguras tenaga dan pikiran semua elemen masyarakat. Saat uji klinis beberapa vaksin sudah memasuki tahap III. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pandemi Covid-19 (virus Corona) telah menguras tenaga dan pikiran semua elemen masyarakat. Saat uji klinis beberapa vaksin memasuki tahap III seakan memberikan harapan untuk segera mengakhiri pandemi ini.
(Baca juga: Dalam 1 Tahun Bekerja, Jaksa Agung Selamatkan Uang Negara)
Namun, semua masyarakat, baik Indonesia maupun dunia, tetap harus bersabar karena belum ada uji klinis vaksin yang selesai. Semua harus menunggu para produsen itu mendapatkan 'stempel' World Health Organization (WHO) yang menyatakan vaksin aman dan efektif.
(Baca juga: Waspada Hujan dan Angin Dampak Siklon Tropis Molave)
Di dalam negeri sempat riuh karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan vaksinasi akan dilakukan November 2020. Padahal uji klinis tahap III, rata-rata baru selesai pada Desember 2020, termasuk Sinovac yang sedang diuji di Bandung.
"Waktu dipersentasikan di Komisi IX baru akan diadakan akhir Desember atau awal tahun. Perhitungannya, awal tahun 2021 sudah bisa disuntikkan. Kita kaget kok maju, ini hasil uji klinisnya seperti apa," ujarnya anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurniasih Mufidayati saat dihubungi SINDOnews, Senin malam (26/10/2020).
Dia meminta adanya transparansi mengenai hasil uji klinis sudah sejauh mana agar masyarakat mengetahui perkembangannya. Syarat vaksin untuk masyarakat, yakni uji klinisnya sudah selesai, hasilnya bagus, tidak ada catatan, dan tidak ada masalah.
"Ini kan pernah ada satu kegagalan satu relawan yang mau disuntik kedua malah positif. Itu harus menjadi satu evaluasi. Jadi harus ada trannsparan dari pemerintah untuk menyampaikan semua uji klinis sehingga rakyat," tegasnya.
Keterbukaan ini penting. Menurut Kurniasih, jangan sampai pemerintah mengimpor banyak vaksin, tetapi rakyatnya tidak percaya. Maka, tugas pemerintah saat ini adalah membangun kepercayaan masyarakat, transparansi mengenai anggaran, dan harga untuk suntik vaksin secara mandiri.
"Kami sudah berpesan berkali-kali walaupun ini B to B jangan sampai ini menjadi bisnis. Ini pandemi yang harus diatasi dan salah satu caranya dengan vaksin. Makanya jangan dikomersialkan, jangan dibisniskan, dan jangan jadikan rakyat sebagai korban," pungkasnya.
(Baca juga: Dalam 1 Tahun Bekerja, Jaksa Agung Selamatkan Uang Negara)
Namun, semua masyarakat, baik Indonesia maupun dunia, tetap harus bersabar karena belum ada uji klinis vaksin yang selesai. Semua harus menunggu para produsen itu mendapatkan 'stempel' World Health Organization (WHO) yang menyatakan vaksin aman dan efektif.
(Baca juga: Waspada Hujan dan Angin Dampak Siklon Tropis Molave)
Di dalam negeri sempat riuh karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan vaksinasi akan dilakukan November 2020. Padahal uji klinis tahap III, rata-rata baru selesai pada Desember 2020, termasuk Sinovac yang sedang diuji di Bandung.
"Waktu dipersentasikan di Komisi IX baru akan diadakan akhir Desember atau awal tahun. Perhitungannya, awal tahun 2021 sudah bisa disuntikkan. Kita kaget kok maju, ini hasil uji klinisnya seperti apa," ujarnya anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurniasih Mufidayati saat dihubungi SINDOnews, Senin malam (26/10/2020).
Dia meminta adanya transparansi mengenai hasil uji klinis sudah sejauh mana agar masyarakat mengetahui perkembangannya. Syarat vaksin untuk masyarakat, yakni uji klinisnya sudah selesai, hasilnya bagus, tidak ada catatan, dan tidak ada masalah.
"Ini kan pernah ada satu kegagalan satu relawan yang mau disuntik kedua malah positif. Itu harus menjadi satu evaluasi. Jadi harus ada trannsparan dari pemerintah untuk menyampaikan semua uji klinis sehingga rakyat," tegasnya.
Keterbukaan ini penting. Menurut Kurniasih, jangan sampai pemerintah mengimpor banyak vaksin, tetapi rakyatnya tidak percaya. Maka, tugas pemerintah saat ini adalah membangun kepercayaan masyarakat, transparansi mengenai anggaran, dan harga untuk suntik vaksin secara mandiri.
"Kami sudah berpesan berkali-kali walaupun ini B to B jangan sampai ini menjadi bisnis. Ini pandemi yang harus diatasi dan salah satu caranya dengan vaksin. Makanya jangan dikomersialkan, jangan dibisniskan, dan jangan jadikan rakyat sebagai korban," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
