Kemenparekraf Siapkan Daerah Hadapi Tren Baru Wisata
Rabu, 21 Oktober 2020 - 14:27 WIB
loading...
Pemerintah melakukan pembicaraan dengan berbagai negara untuk melakukan travel bubble. Usaha untuk menggerakkan pariwisata nasional dari kedatangan pelancong. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah masih melakukan pembicaraan dengan berbagai negara untuk melakukan travel bubble. Usaha untuk menggerakkan roda perekonomian dan pariwisata nasional dari kedatangan para pelancong asing.
(Baca juga: Spirit Jogo Tonggo, Menjaga Kesehatan Warga Desa Klari Boyolali di Masa Pandemi Covid-19)
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ari Juliano Gema menerangkan travel bubble itu bagian dari Travel Corridor Arrangement (TCA) yang melibat berbagai negara. Namun, upaya untuk membuka jalur udara antara satu wilayah di Indonesia dengan negara lain masih dalam tahap pembicaraan.
(Baca juga: TKI Meninggal di Malaysia, Keluarga Diminta Siapkan Uang)
Ari yang merangkap Jubir Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkapkan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi telah menyampaikan saat ini sudah ada kesepakatan dengan Singapura. Namun, pembukaan pintu gerbang udara antara kedua negara hanya sebatas untuk keperluan bisnis dan dinas. Belum dibuka untuk liburan dan wisata.
Sementara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan lobi dan pembicaraan dengan berbagai negara, Kemenparekraf menyiapkan daerah-daerah wisata . Hal ini agar ketika ada negara yang setuju melakukan travel bubble, Indonesia sudah siap. Ari menjelaskan pihaknya telah meluncurkan program We Love Bali.
"Bali tetap jadi potensi utama karena dalam berbagai survei top of mine dari wisatawan luar negeri tetap bali. Kemudian daerah lain, seperti Danau Toba, Lombok, dan Raja Ampat. Namun, top of mine masih bali. Itu kenapa Bali coba kita persiapkan bagaimana bisa segera siap apabila memang dalam waktu dekat (dibuka)," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Rabu malam (21/10/2020).
Kemenparekraf mendorong para pelaku pariwisata menerapkan cleanliness, health, safety, dan environment sustainability (CHSE) atau kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Kemenparekraf akan memberikan sertifikat bagi pelaku usaha yang telah menjalankan CHSE.
Ari menuturkan tujuan penerapan CHSE ini agar para pelaku dan daerah wisata mendapatkan kepercayaan dari publik. Apalagi setelah pandemi Covid-19, tren wisata diprediksi akan berubah. Para pelancong baik mancanegara maupun domestik akan berhati-hati dalam melakukan perjalanan.
"Tujuannya, kita melihat lebih ke alam terbuka karena memang sirkulasi udaranya lebih baik dan menghindari kerumunan. Kalau tempat kecil lebih memungkinkan kerumunan. Kalau di alam terbuka itu bisa lebih luas. Sirkulasi udaranya bagus. Wisatawan akan mengedepankan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan," paparnya.
Pembukaan kawasan di tengah pandemi Covid-19 memang tidak optimal. Sebab, kawasan wisata pun akan melakukan pembatasan kapasitas. Ari menilai banyak negara dan wisatawan masih menahan diri untuk berpelesir.
"Tidak bisa mengharapkan pulih 100 persen. Paling 10, 20 sampai maksimal 50 persen. Sebelum vaksin ditemukan dan diterapkan, semua daerah wisata menerapkan pembatasan," pungkasnya.
(Baca juga: Spirit Jogo Tonggo, Menjaga Kesehatan Warga Desa Klari Boyolali di Masa Pandemi Covid-19)
Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ari Juliano Gema menerangkan travel bubble itu bagian dari Travel Corridor Arrangement (TCA) yang melibat berbagai negara. Namun, upaya untuk membuka jalur udara antara satu wilayah di Indonesia dengan negara lain masih dalam tahap pembicaraan.
(Baca juga: TKI Meninggal di Malaysia, Keluarga Diminta Siapkan Uang)
Ari yang merangkap Jubir Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkapkan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi telah menyampaikan saat ini sudah ada kesepakatan dengan Singapura. Namun, pembukaan pintu gerbang udara antara kedua negara hanya sebatas untuk keperluan bisnis dan dinas. Belum dibuka untuk liburan dan wisata.
Sementara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan lobi dan pembicaraan dengan berbagai negara, Kemenparekraf menyiapkan daerah-daerah wisata . Hal ini agar ketika ada negara yang setuju melakukan travel bubble, Indonesia sudah siap. Ari menjelaskan pihaknya telah meluncurkan program We Love Bali.
"Bali tetap jadi potensi utama karena dalam berbagai survei top of mine dari wisatawan luar negeri tetap bali. Kemudian daerah lain, seperti Danau Toba, Lombok, dan Raja Ampat. Namun, top of mine masih bali. Itu kenapa Bali coba kita persiapkan bagaimana bisa segera siap apabila memang dalam waktu dekat (dibuka)," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Rabu malam (21/10/2020).
Kemenparekraf mendorong para pelaku pariwisata menerapkan cleanliness, health, safety, dan environment sustainability (CHSE) atau kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Kemenparekraf akan memberikan sertifikat bagi pelaku usaha yang telah menjalankan CHSE.
Ari menuturkan tujuan penerapan CHSE ini agar para pelaku dan daerah wisata mendapatkan kepercayaan dari publik. Apalagi setelah pandemi Covid-19, tren wisata diprediksi akan berubah. Para pelancong baik mancanegara maupun domestik akan berhati-hati dalam melakukan perjalanan.
"Tujuannya, kita melihat lebih ke alam terbuka karena memang sirkulasi udaranya lebih baik dan menghindari kerumunan. Kalau tempat kecil lebih memungkinkan kerumunan. Kalau di alam terbuka itu bisa lebih luas. Sirkulasi udaranya bagus. Wisatawan akan mengedepankan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan," paparnya.
Pembukaan kawasan di tengah pandemi Covid-19 memang tidak optimal. Sebab, kawasan wisata pun akan melakukan pembatasan kapasitas. Ari menilai banyak negara dan wisatawan masih menahan diri untuk berpelesir.
"Tidak bisa mengharapkan pulih 100 persen. Paling 10, 20 sampai maksimal 50 persen. Sebelum vaksin ditemukan dan diterapkan, semua daerah wisata menerapkan pembatasan," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
