1,3 Juta Orang Teken Petisi Tolak Omnibus Law Cipta Kerja
Rabu, 07 Oktober 2020 - 13:15 WIB
loading...
A
A
A
Kelima, kekuasaan birokratis yang terpusat berlawanan dengan semangat desentralisasi/otonomi daerah pasca 1998. RUU Cipta Kerja akan menarik kewenangan pemerintah provinsi dalam mengelola mineral dan batubara, termasuk kewenangan penerbitan peraturan daerah dan penerbitan izin.
"Kami selaku para pemuka agama menyadari bahwa ruh kehadiran agama dan kepercayaan bagi dunia adalah berdiri bagi kemaslahatan seluruh umat manusia dan alam-lingkungan, karena itulah sejatinya fitrah panggilan bagi agama dan kepercayaan hadir ke tengah-tengah dunia," tulis penggagas petisi.
Penggagas petisi meminta DPR untuk membatalkan Omnibus Law dan kembali membuka ruang partisipasi publik yang demokratis. "Omnibus Law adalah ancaman untuk kita semua. Ancaman untuk demokrasi Indonesia. Kami bersuara dengan petisi ini, untuk mengajak teman-teman menyuarakan keadilan," tulis penggagas.
Dukungan terhadap petisi ini terus mengalir. Hingga pukul 13.10 WIB, sudah sebanyak 1.331.855 orang yang ikut menandatangani petisi ini.
"Kami selaku para pemuka agama menyadari bahwa ruh kehadiran agama dan kepercayaan bagi dunia adalah berdiri bagi kemaslahatan seluruh umat manusia dan alam-lingkungan, karena itulah sejatinya fitrah panggilan bagi agama dan kepercayaan hadir ke tengah-tengah dunia," tulis penggagas petisi.
Penggagas petisi meminta DPR untuk membatalkan Omnibus Law dan kembali membuka ruang partisipasi publik yang demokratis. "Omnibus Law adalah ancaman untuk kita semua. Ancaman untuk demokrasi Indonesia. Kami bersuara dengan petisi ini, untuk mengajak teman-teman menyuarakan keadilan," tulis penggagas.
Dukungan terhadap petisi ini terus mengalir. Hingga pukul 13.10 WIB, sudah sebanyak 1.331.855 orang yang ikut menandatangani petisi ini.
(dam)
Lihat Juga :
