Pastikan Cakada Taat Protokol COVID-19, PDIP Bentuk Tim Penegak Disiplin

JAKARTA - Untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan bagi para calon kepala daerah (cakada) dan kader dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 , DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyiapkan Tim Penegak Disiplin Partai. Tim ini bertugas melakukan sosialisasi, pencegahan, hingga penindakan.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Tim Penegak Disiplin Partai itu dibentuk di tiap struktur kepengurusan tingkat provinsi (DPD) maupun kabupaten/kota (DPC). Seluruh wakil ketua di tiap tingkatan kepengurusan akan menjadi ketua tim.

Selain ketua, akan ada sejumlah deputi yang diisi pengurus partai di tiap tingkatan. Mencakup deputi bidang sosialisasi dan komunikasi, deputi bidang logistik dan kesehatan yang tugasnya menyediakan alat pelindung diri, deputi bidang pelaporan dan deputi bidang pencegahan dan penindakan. ( )

Secara khusus, Hasto menjelaskan soal deputi bidang pencegahan yang bersama dengan bidang sosialisasi harus aktif bekerja, termasuk sosialisasi peningkatan imunitas tubuh. Selain itu, 15-30 menit sebelum acara dimulai, mereka mengecek lapangan sehingga sejak awal bisa diketahui apakah masker sudah disiapkan, jarak antarpeserta sudah minimal 2 meter, banyak mencuci tangan atau tidak.

Sementara tim pecegahan bertugas mengingatkan dan tim penindak bergerak jika kader partai yang sudah diingatkan, tapi tak mengindahkan. "Langsung ditegur kasih sanksi. Kita melakukan penindakan terhadap mereka-mereka yang tidak menggunakan masker. Sanksi hanya bisa kita berikan bagi anggota dan kader PDI Perjuangan karena ini instruksinya internal partai untuk menegakkan bahwa kader dan anggota partai itu wajib hukumnya untuk memenuhi protokol kesehatan," kata Hasto saat membuka acara rapat koordinasi khusus bidang kehormatan partai yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (25/9/2020).

Rapat tersebut juga dipantau secara virtual oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri bersama jajaran pengurus partai. Termasuk Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komaruddin Watubun, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. ( )

Hasto juga mengatakan, tim juga bisa menegur calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah yang tidak mematuhi aturan. "Bisa kita tegur karena mereka adalah pemimpin yang seharusnya memberikan teladan kepada rakyat," imbuh Hasto.

Tim Penegak Disiplin ini utamanya bertugas memastikan seluruh anggota dan kader partai melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan pilkada serentak. Mulai dari menjaga jarak minimal 2 meter, pertemuan terbuka maksimal 50 orang, serta wajib menggunakan masker.

"Kalau tidak pakai masker, nah itu Deputi Penindakan langsung bertindak, difoto, lalu keluarkan surat peringatan 1, 2, dan 3. Jadi langsung sanksi itu di lapangan dan kemudian didukung oleh dokumen administrasi," papar Hasto.

Tim juga memastikan ketersediaan masker untuk anggota dan kader partai yang diproduksi secara gotong royong. Dengan begitu, kantor-kantor partai di daerah sebagai pusat gotong royong untuk memproduksi masker. "Kantor PDIP harus dijadikan sebagai posko pencegahan dan penanggulangan penularan Covid-19," paparnya.

Untuk sanksi bagi kader yang melanggar, mereka yang mendapat sanksi berat jika sudah membahayakan masyarakat secara langsung. Kedua, jika setelah mendapat tiga kali peringatan tertulis masih saja lalai. Dan jika telah diberikan teguran keras tertulis, masih terjadi pengulangan, maka DPP PDIP memberikan izin untuk membebaskan dari tugas di tim kampanye bahkan penugasan di partai.

"Karena kader partai atas perintah Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri harus memberikan contoh dan konstitusi kita mengatur seperti itu. Ibu Ketua Umum juga terus mengingatkan komitmen gotong royong nasional yakni tanggap darurat, gerak cepat, tepat sasaran," ucap Hasto.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komaruddin Watubun menambahkan, rapat koordinasi hari ini sebagai langkah konsolidasi bidang kehormatan dalam rangka memperkuat disiplin organisasi yang mutlak untuk dilakukan, khususnya di masa pandemi Covid-19.

Menurut Komaruddin, kedisiplinan bisa tercipta karena lingkungan dan sistem dalam organisasi. "Nah kita ini mau atur dalam organisasi supaya kita ini hidup berdisiplin. Hidup tanpa disiplin itu tidak lebih dari segerombolan manusia yang hidup tanpa aturan," kata Komaruddin.

Rapat virtual tersebut diikuti 102 pengurus partai bidang kehormatan yang akan bertanggung jawab membentuk Tim Penegak Disiplin dari 34 provinsi, dan 1.542 orang dari pengurus tingkat kabupaten/kota.