DPR Usul Kemenhaj Bentuk BLU untuk Kelola Asrama Haji
Minggu, 26 Juli 2026 - 12:53 WIB
loading...
Sejumlah calon haji menunggu pemeriksaan identitas setibanya di Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (11/5/2024). Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti mengusulkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengelola asrama haji . Menurutnya, skema tersebut akan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM), sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset dan pendapatan dari asrama haji.
Haeny mengatakan, hingga saat ini Kementerian Haji masih menghadapi tantangan dalam aspek kelembagaan karena belum memiliki regulasi yang memadai terkait susunan organisasi. Padahal, saat urusan haji masih berada di bawah Kementerian Agama, pengelolaannya dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT).
"Saya melihat pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah kementerian belum memiliki regulasi yang cukup terkait susunan organisasinya. Dulu ketika masih berada di bawah Kementerian Agama, pengelolaannya dilakukan melalui UPT. Dengan kondisi sekarang, menurut saya Kementerian Haji perlu mempertimbangkan pembentukan Badan Layanan Umum atau BLU," kata Haeny dalam keterangannya, Minggu (26/7/2026).
Baca Juga: Pembangunan Asrama Haji Indramayu Rampung, Selly DPR: Momentum Reformasi Pelayanan Haji
Menurut Haeny, pola BLU lebih tepat diterapkan dalam pengelolaan fasilitas seperti asrama haji karena memberikan keleluasaan dalam memenuhi kebutuhan operasional, khususnya terkait pengelolaan SDM. Ia menilai regulasi yang berlaku saat ini masih membatasi pemenuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan pelayanan.
Haeny mengatakan, hingga saat ini Kementerian Haji masih menghadapi tantangan dalam aspek kelembagaan karena belum memiliki regulasi yang memadai terkait susunan organisasi. Padahal, saat urusan haji masih berada di bawah Kementerian Agama, pengelolaannya dilakukan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT).
"Saya melihat pekerjaan rumah terbesar saat ini adalah kementerian belum memiliki regulasi yang cukup terkait susunan organisasinya. Dulu ketika masih berada di bawah Kementerian Agama, pengelolaannya dilakukan melalui UPT. Dengan kondisi sekarang, menurut saya Kementerian Haji perlu mempertimbangkan pembentukan Badan Layanan Umum atau BLU," kata Haeny dalam keterangannya, Minggu (26/7/2026).
Baca Juga: Pembangunan Asrama Haji Indramayu Rampung, Selly DPR: Momentum Reformasi Pelayanan Haji
Menurut Haeny, pola BLU lebih tepat diterapkan dalam pengelolaan fasilitas seperti asrama haji karena memberikan keleluasaan dalam memenuhi kebutuhan operasional, khususnya terkait pengelolaan SDM. Ia menilai regulasi yang berlaku saat ini masih membatasi pemenuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan pelayanan.
Lihat Juga :
