Dongkrak Ekonomi Perdesaan, 10 Asosiasi Desa Dukung Kopdes Merah Putih
Rabu, 15 Juli 2026 - 21:43 WIB
loading...
Sepuluh Asosiasi Desa mendukung penuh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Sepuluh Asosiasi Desa mendukung penuh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai program KDKMP bisa mendongkrak ekonomi di desa.
Kesepuluh asosiasi desa tersebut antara lain, Papdesi, Apdesi Merah Putih, PP PPDI, Apdesi, DPN PPD, PABPDSI, Abpednas, Aksi, Kompakdesi, Gema Desa.
"Kami para ketua umum asosiasi desa di seluruh Indonesia pada dasarnya mendukung secara penuh program strategis nasional terkait akselerasi atau percepatan pembangunan KDKMP di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia," kata Ketua Umum Apdesi Merah Putih, Anwar Sadat di Jakarta pada Rabu (15/7/2026)
Evaluasi terhadap pelaksanaan program, tetap diperlukan dan akan disampaikan secara sistematis kepada pemerintah serta pemangku kepentingan terkait “Evaluasi itu sebuah keniscayaan karena setiap program pasti memiliki hal-hal yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Baca juga: Ungkap Asal Usul Ide KDMP, Prabowo: Agar Rakyat Tak Terjerat Lintah Darat
Anwar mengatakan 10 asosiasi desa juga akan menggelar Seminar Nasional KDKMP bertema “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat” di Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.
Seminar yang didukung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut diarahkan untuk menyatukan pandangan para pemangku kepentingan dalam mempercepat pembangunan serta operasionalisasi KDKMP di seluruh Indonesia.
Lihat video: Optimisme Menkop Budi Arie Kopdes Merah Putih Bisa Cipatakan 2 Juta Lapangan Kerja
Ketua Umum DPP Papdesi Wargiyati mengajak masyarakat menaruh harapan dengan kehadiran KDKMP. Wargiyati meyakini KDKMP dimaksudkan Presiden Prabowo Subianto demi menyejahterakan rakyat.
"Tujuannya (KDKMP) memudahkan agar tidak ada kelangkaan gas dan pupuk karena disalurkan lewat KDKMP. Lalu ada penyerapan tenaga kerja juga kafena melibatkan warga desa, kurangi pengangguran di desa," katanya.
Wargiyati juga menyebut warung di desa tak perlu takut dengan kehadiran KDKMP. Sebab KDKMP bukan menjadi saingan, melainkan penunjang warung di Desa. Nantinya KDKMP dapar menyuplai pasokan ke warung.
Wargiyati optimistis kehadiran KDKMP dapat menunjang perekonomian di desa dalam jangka panjang. Sehingga menurutnya KDKMP tak perlu ditolak. "Setelah terbangun semua dan berjalan pasti dampaknya dirasakan warga desa," ucap Wargiyati.
Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Eko Mulyadi menilai KDKMP tidak hanya ditujukan untuk membentuk unit usaha baru, tetapi juga menggeser pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya bertumpu di perkotaan.
“Kami melihat ini sebagai ikhtiar untuk mengoreksi arah pembangunan yang selama ini bertumpu pada peningkatan ekonomi di perkotaan. Desa harus menjadi bagian dari pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Eko.
Selain itu, Asosiasi Desa berharap Pegawai KDKMP memprioritaskan warga desa sebagai karyawan karena bakal juga meningkatkan kesejahteraan warga desa.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi, sebanyak sekitar 83 ribu KDKMP telah memiliki badan hukum. Dari jumlah tersebut, pembangunan fisik, gudang, gerai, dan kelengkapan pada 15.845 koperasi telah selesai, sedangkan 19.539 lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Pemerintah menargetkan sekitar 40 ribu KDKMP dapat beroperasi hingga akhir 2026. Pemerintah juga menyiapkan pendidikan dan pelatihan bagi calon manajer pada 17-31 Juli 2026, agar koperasi dikelola secara professional.
Kesepuluh asosiasi desa tersebut antara lain, Papdesi, Apdesi Merah Putih, PP PPDI, Apdesi, DPN PPD, PABPDSI, Abpednas, Aksi, Kompakdesi, Gema Desa.
"Kami para ketua umum asosiasi desa di seluruh Indonesia pada dasarnya mendukung secara penuh program strategis nasional terkait akselerasi atau percepatan pembangunan KDKMP di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia," kata Ketua Umum Apdesi Merah Putih, Anwar Sadat di Jakarta pada Rabu (15/7/2026)
Evaluasi terhadap pelaksanaan program, tetap diperlukan dan akan disampaikan secara sistematis kepada pemerintah serta pemangku kepentingan terkait “Evaluasi itu sebuah keniscayaan karena setiap program pasti memiliki hal-hal yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Baca juga: Ungkap Asal Usul Ide KDMP, Prabowo: Agar Rakyat Tak Terjerat Lintah Darat
Anwar mengatakan 10 asosiasi desa juga akan menggelar Seminar Nasional KDKMP bertema “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat” di Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.
Seminar yang didukung Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut diarahkan untuk menyatukan pandangan para pemangku kepentingan dalam mempercepat pembangunan serta operasionalisasi KDKMP di seluruh Indonesia.
Lihat video: Optimisme Menkop Budi Arie Kopdes Merah Putih Bisa Cipatakan 2 Juta Lapangan Kerja
Ketua Umum DPP Papdesi Wargiyati mengajak masyarakat menaruh harapan dengan kehadiran KDKMP. Wargiyati meyakini KDKMP dimaksudkan Presiden Prabowo Subianto demi menyejahterakan rakyat.
"Tujuannya (KDKMP) memudahkan agar tidak ada kelangkaan gas dan pupuk karena disalurkan lewat KDKMP. Lalu ada penyerapan tenaga kerja juga kafena melibatkan warga desa, kurangi pengangguran di desa," katanya.
Wargiyati juga menyebut warung di desa tak perlu takut dengan kehadiran KDKMP. Sebab KDKMP bukan menjadi saingan, melainkan penunjang warung di Desa. Nantinya KDKMP dapar menyuplai pasokan ke warung.
Wargiyati optimistis kehadiran KDKMP dapat menunjang perekonomian di desa dalam jangka panjang. Sehingga menurutnya KDKMP tak perlu ditolak. "Setelah terbangun semua dan berjalan pasti dampaknya dirasakan warga desa," ucap Wargiyati.
Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Eko Mulyadi menilai KDKMP tidak hanya ditujukan untuk membentuk unit usaha baru, tetapi juga menggeser pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya bertumpu di perkotaan.
“Kami melihat ini sebagai ikhtiar untuk mengoreksi arah pembangunan yang selama ini bertumpu pada peningkatan ekonomi di perkotaan. Desa harus menjadi bagian dari pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Eko.
Selain itu, Asosiasi Desa berharap Pegawai KDKMP memprioritaskan warga desa sebagai karyawan karena bakal juga meningkatkan kesejahteraan warga desa.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi, sebanyak sekitar 83 ribu KDKMP telah memiliki badan hukum. Dari jumlah tersebut, pembangunan fisik, gudang, gerai, dan kelengkapan pada 15.845 koperasi telah selesai, sedangkan 19.539 lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Pemerintah menargetkan sekitar 40 ribu KDKMP dapat beroperasi hingga akhir 2026. Pemerintah juga menyiapkan pendidikan dan pelatihan bagi calon manajer pada 17-31 Juli 2026, agar koperasi dikelola secara professional.
(cip)
Lihat Juga :
