Legislator PKB Dukung Danantara Bongkar Dugaan Fraud Bertahun-tahun di Pos Indonesia

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rivqy Abdul Halim mendukung langkah Danantara dalam mengungkap dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik fraud di PT Pos Indonesia yang diduga telah berlangsung selama bertahun-tahun. Gus Rivqy berpendapat, langkah tersebut merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Dia berpendapat, setiap dugaan pelanggaran harus diusut secara menyeluruh melalui mekanisme hukum yang berlaku. "Apabila benar terdapat dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik fraud yang berlangsung dalam waktu lama, maka kasus ini harus diusut hingga tuntas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan perusahaan maupun negara," ujarnya di Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Dugaan tersebut mencuat dalam proses asesmen yang dilakukan Danantara terhadap PT Pos Indonesia. Hasil asesmen itu kini masih ditindaklanjuti melalui audit investigatif bersama aparat penegak hukum guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran berdasarkan alat bukti yang memadai.

Baca juga: Daud Joseph Mundur dari Dirut PT Pos Indonesia usai Penggabungan BUMN Logistik



Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menegaskan, PT Pos Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis sebagai salah satu tulang punggung layanan logistik nasional. Dengan jaringan operasional yang menjangkau hingga pelosok daerah, PT Pos Indonesia memegang peran penting dalam distribusi barang, dokumen, layanan keuangan, hingga mendukung pertumbuhan pelaku UMKM dan ekonomi digital.

Kendati demikian, menurutnya, besarnya aset dan luasnya jaringan tersebut harus diimbangi dengan tata kelola perusahaan yang profesional dan modern. Ia menilai persoalan tata kelola yang lemah justru dapat menghambat optimalisasi potensi PT Pos Indonesia sebagai perusahaan logistik nasional.

"PT Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas dan aset strategis yang tidak dimiliki banyak perusahaan lain. Potensi itu harus dijaga melalui tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel. Karena itu, evaluasi secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak agar perusahaan ini kembali sehat, kompetitif, dan mampu menjawab tantangan industri logistik yang semakin ketat," tegas Gus Rivqy.

Ia menambahkan bahwa audit investigatif tidak semata-mata bertujuan mengungkap dugaan penyimpangan, tetapi juga harus menjadi momentum reformasi kelembagaan dan perbaikan sistem pengelolaan perusahaan secara menyeluruh.

"Proses hukum harus dihormati, namun yang tidak kalah penting adalah memastikan PT Pos Indonesia bangkit menjadi perusahaan yang sehat, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai persoalan tata kelola yang terjadi selama bertahun-tahun menggerus kepercayaan publik terhadap salah satu BUMN strategis kita."

Sebagai mitra kerja Kementerian BUMN, Komisi VI DPR RI, lanjut Rivqy, akan terus mengawal proses pembenahan tata kelola perusahaan-perusahaan pelat merah agar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing nasional.

"Momentum ini harus menjadi titik balik pembenahan PT Pos Indonesia. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan akan semakin kuat menopang sistem logistik nasional, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia," pungkasnya.