Kemendagri dan DPR Sinergi Pemberdayaan Ormas untuk Percepat Kesejahteraan Masyarakat NTB
Sabtu, 27 Juni 2026 - 18:47 WIB
loading...
Ditjen Polpum Kemendagri bersama Komisi II DPR melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan Ormas di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Foto/Ist
A
A
A
MATARAM - Pemerintah Pusat bersama legislatif mendorong optimalisasi peran organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai mitra strategis pembangunan. Hal itu karena distribusi kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di tengah masyarakat membutuhkan motor penggerak yang menyentuh akar rumput.
Langkah nyata ini diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi II DPR melalui kegiatan pendampingan dan pemberdayaan Ormas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (26/6/2026).
Baca juga: Kemendagri Beber Strategi Cegah Penyelewengan Dana Desa
Kegiatan kemitraan ini difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah, legislatif, dan elemen masyarakat sipil. Target utamanya adalah menyukseskan berbagai Program Prioritas Nasional, dengan fokus khusus pada sektor ketahanan pangan dan penguatan stabilitas sosial.
Pendampingan dan pemberdayaan organisasi masyarakat dinilai menjadi langkah krusial. Ormas tidak lagi hanya dipandang sebagai penonton, melainkan aktor aktif yang mampu mempercepat distribusi kesejahteraan berkat kedekatan mereka dengan masyarakat bawah.
Melalui pembekalan dan sinergi yang tepat, Ormas dapat mengawal serta memastikan program-program pembangunan berjalan tepat sasaran dan inklusif.
Baca juga: 5 Peserta SPPI Meninggal saat Latsarmil, Ini Kronologi Tiap Kasus
Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Ditjen Polpum Kemendagri, Bisri menegaskan bahwa kolaborasi ini telah melahirkan komitmen bersama yang sangat kokoh di antara para pemangku kepentingan.
"Sinergi tripartit yang dinamis antara Pemerintah Pusat (Kemendagri), Pemerintah Daerah, DPR, dan Ormas dipandang sebagai kunci utama untuk mempercepat distribusi kesejahteraan," ujar Bisri.
Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan aktif elemen masyarakat ini menjadi fondasi penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
"Ini penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif, baik di tingkat regional maupun nasional," lanjutnya.
Di tengah tantangan global, sektor ketahanan pangan dan stabilitas sosial menjadi dua pilar yang tidak bisa ditawar. Melalui ruang kemitraan ini, Ormas di NTB diharapkan dapat mengambil peran konkret, baik dalam mengedukasi masyarakat terkait kemandirian pangan, maupun menjadi peredam potensi konflik demi menjaga kondusivitas wilayah.
Dengan adanya komitmen bersama ini, pendampingan terhadap Ormas diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menjadi stimulus berkelanjutan agar pembangunan di NTB dan Indonesia secara luas dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Langkah nyata ini diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi II DPR melalui kegiatan pendampingan dan pemberdayaan Ormas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (26/6/2026).
Baca juga: Kemendagri Beber Strategi Cegah Penyelewengan Dana Desa
Kegiatan kemitraan ini difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah, legislatif, dan elemen masyarakat sipil. Target utamanya adalah menyukseskan berbagai Program Prioritas Nasional, dengan fokus khusus pada sektor ketahanan pangan dan penguatan stabilitas sosial.
Pendampingan dan pemberdayaan organisasi masyarakat dinilai menjadi langkah krusial. Ormas tidak lagi hanya dipandang sebagai penonton, melainkan aktor aktif yang mampu mempercepat distribusi kesejahteraan berkat kedekatan mereka dengan masyarakat bawah.
Melalui pembekalan dan sinergi yang tepat, Ormas dapat mengawal serta memastikan program-program pembangunan berjalan tepat sasaran dan inklusif.
Baca juga: 5 Peserta SPPI Meninggal saat Latsarmil, Ini Kronologi Tiap Kasus
Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Ditjen Polpum Kemendagri, Bisri menegaskan bahwa kolaborasi ini telah melahirkan komitmen bersama yang sangat kokoh di antara para pemangku kepentingan.
"Sinergi tripartit yang dinamis antara Pemerintah Pusat (Kemendagri), Pemerintah Daerah, DPR, dan Ormas dipandang sebagai kunci utama untuk mempercepat distribusi kesejahteraan," ujar Bisri.
Ia juga menambahkan bahwa keterlibatan aktif elemen masyarakat ini menjadi fondasi penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
"Ini penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif, baik di tingkat regional maupun nasional," lanjutnya.
Di tengah tantangan global, sektor ketahanan pangan dan stabilitas sosial menjadi dua pilar yang tidak bisa ditawar. Melalui ruang kemitraan ini, Ormas di NTB diharapkan dapat mengambil peran konkret, baik dalam mengedukasi masyarakat terkait kemandirian pangan, maupun menjadi peredam potensi konflik demi menjaga kondusivitas wilayah.
Dengan adanya komitmen bersama ini, pendampingan terhadap Ormas diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, melainkan menjadi stimulus berkelanjutan agar pembangunan di NTB dan Indonesia secara luas dapat dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
(shf)
Lihat Juga :
