Desak Beri Kompensasi Akibat Mati Listrik Bergilir, DPR: Jangan Tiap Masalah Rakyat Diminta Sabar
Rabu, 24 Juni 2026 - 08:46 WIB
loading...
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti masalah pemadaman listrik bergilir yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti masalah pemadaman listrik bergilir yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir di berbagai daerah, terutama di Pulau Jawa. Dia mendesak PT PLN maupun pemerintah segera memberikan ganti rugi (kompensasi) nyata kepada warga dan pelaku UMKM yang terdampak.
Menurut dia, pemadaman ini sangat merugikan masyarakat luas, mulai dari merusak alat elektronik hingga menghentikan kegiatan usaha kecil seperti warung makan, konveksi, dan bisnis makanan beku.
Baca juga: Jakarta Mati Listrik Massal, Kementerian ESDM Bakal Usut Penyebabnya
“Kalau rakyat telat bayar tagihan listrik langsung didenda bahkan diputus alirannya. Jadi, kalau PLN yang gagal memberikan pelayanan dan lampu mati berkali-kali, PLN juga harus berani tanggung jawab. Berikan kompensasi atau potongan tagihan kepada warga yang dirugikan. Ini adalah kewajiban PLN, bukan belas kasihan,” ujar Mufti, Rabu (24/6/2026).
Selain masalah kerugian ekonomi, dia mengkritik sikap PLN yang terkesan tidak terbuka dan sering mengubah alasan terkait penyebab mati lampu. Alasan berubah mulai dari perawatan rutin, gangguan mesin pembangkit, hingga masalah pasokan batu bara domestik.
“Masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang jujur dan transparan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya dibilang hanya perawatan jaringan rutin. Begitu mati lampunya makin meluas, alasannya berubah ada gangguan pembangkit. Sekarang setelah didesak baru mengaku ada masalah pasokan batu bara. Sebenarnya yang benar yang mana? Rakyat berhak tahu yang sejujurnya,” ungkapnya.
Mufti menilai pemadaman listrik yang terus terjadi juga mulai mengancam keselamatan dan nyawa warga. Bahkan, ada kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga di dapilnya akibat masalah kelistrikan saat pemadaman berlangsung.
Politikus PDIP ini menuturkan ironi Indonesia sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia yang justru mengalami krisis listrik. Dia meminta pemerintah menindak tegas pengusaha nakal yang lebih mementingkan ekspor daripada kebutuhan dalam negeri sekaligus mengingatkan agar masalah ini jangan dijadikan alasan menaikkan tarif listrik yang akan semakin membebani rakyat.
“Jangan setiap kali terjadi masalah, rakyat selalu diminta memahami keadaan. Saat BBM naik, rakyat diminta mengerti. Saat listrik padam, rakyat diminta bersabar. Indonesia tidak kekurangan batu bara maupun pembangkit. Yang mulai habis hari ini adalah kesabaran rakyat melihat masalah yang sama terus berulang tanpa ada yang benar-benar bertanggung jawab,” ujar Mufti.
Menurut dia, pemadaman ini sangat merugikan masyarakat luas, mulai dari merusak alat elektronik hingga menghentikan kegiatan usaha kecil seperti warung makan, konveksi, dan bisnis makanan beku.
Baca juga: Jakarta Mati Listrik Massal, Kementerian ESDM Bakal Usut Penyebabnya
“Kalau rakyat telat bayar tagihan listrik langsung didenda bahkan diputus alirannya. Jadi, kalau PLN yang gagal memberikan pelayanan dan lampu mati berkali-kali, PLN juga harus berani tanggung jawab. Berikan kompensasi atau potongan tagihan kepada warga yang dirugikan. Ini adalah kewajiban PLN, bukan belas kasihan,” ujar Mufti, Rabu (24/6/2026).
Selain masalah kerugian ekonomi, dia mengkritik sikap PLN yang terkesan tidak terbuka dan sering mengubah alasan terkait penyebab mati lampu. Alasan berubah mulai dari perawatan rutin, gangguan mesin pembangkit, hingga masalah pasokan batu bara domestik.
“Masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang jujur dan transparan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya dibilang hanya perawatan jaringan rutin. Begitu mati lampunya makin meluas, alasannya berubah ada gangguan pembangkit. Sekarang setelah didesak baru mengaku ada masalah pasokan batu bara. Sebenarnya yang benar yang mana? Rakyat berhak tahu yang sejujurnya,” ungkapnya.
Mufti menilai pemadaman listrik yang terus terjadi juga mulai mengancam keselamatan dan nyawa warga. Bahkan, ada kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga di dapilnya akibat masalah kelistrikan saat pemadaman berlangsung.
Politikus PDIP ini menuturkan ironi Indonesia sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia yang justru mengalami krisis listrik. Dia meminta pemerintah menindak tegas pengusaha nakal yang lebih mementingkan ekspor daripada kebutuhan dalam negeri sekaligus mengingatkan agar masalah ini jangan dijadikan alasan menaikkan tarif listrik yang akan semakin membebani rakyat.
“Jangan setiap kali terjadi masalah, rakyat selalu diminta memahami keadaan. Saat BBM naik, rakyat diminta mengerti. Saat listrik padam, rakyat diminta bersabar. Indonesia tidak kekurangan batu bara maupun pembangkit. Yang mulai habis hari ini adalah kesabaran rakyat melihat masalah yang sama terus berulang tanpa ada yang benar-benar bertanggung jawab,” ujar Mufti.
(jon)
Lihat Juga :
