Ubedilah Badrun Sebut Gerakan Mahasiswa Murni, Tidak Ditunggangi Kepentingan Politis

JAKARTA - Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai demo mahasiswa yang kini kembali marak turun ke jalan masih murni. Menurutnya, gerakan mahasiswa ini tidak ditunggangi kepentingan politis.

Menurut Ubedilah, cara melihat sebuah gerakan murni atau tidak bisa dilihat dari tiga hal. Pertama, gerakan itu memiliki gagasan yang bisa diuji, kebenaran independensinya.

"Kalau kita bedah di situ, ide atau tuntutan dari mahasiswa terlihat memang murni. Mereka menginginkan bagaimana pemerintah menstabilkan rupiah misalnya. Kemudian mereka menuntut misalnya BBM tidak naik atau diturunkan, kemudian bagaimana reformasi kepolisian karena revisi undang-undang kemarin dibuat dalam waktu singkat, mereka minta direvisi atau mungkin dibatalkan UU Kepolisian," ujar Ubedilah dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Sabtu (20/6/2026).

Baca Juga: Di Hadapan Pimpinan DPR, Mahasiswa Minta Pemerintah Tak Mainkan Isu Perut Rakyat

Selain itu, tuntutan mahasiswa juga terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. "Kalau lihat tuntutan mahasiswa itu, saya lihat nggak ada ditunggangi oleh kepentingan politis tertentu. Terlihat murni bahwa mereka menangkap kegelisahan publik. Mereka mengkajinya, mendiskusikannya, saya lihat sangat serius mereka," katanya.

Kedua, kata Ubed, terkait jaringan. Menurutnya, jaringan yang terbentuk itu adalah jaringan yang tidak pernah dikooptasi oleh kekuasaan. "Saya cek juga itu aliansi mereka siapa aja. Kan saya tahu BEM-BEM yang pernah dikooptasi, jadi antek-antek intelijenlah, itu saya tahu," ujarnya.

Faktor ketiga adalah dukungan finansial untuk mereka bergerak. "Mereka terbuka tuh, bahkan mereka bisa transparansi uang dari mana, itu urunan. Partisipasi dari mahasiswa, dari dosen, dari alumni, kemudian mereka kumpulkan dalam satu mungkin bendahara, dan mereka bisa laporkan untuk apa saja (uang digunakan). Jadi ada transparansi," jelasnya.



Pria yang pada 1996 membidani lahirnya Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) ini mengatakan, jika penilaian mereka dibiayai oligarki dan koruptor, itu mengada-ada. "Dari indikator-indikator itu, saya cermati mereka masih on the track."

Ubed mengatakan, gerakan mahasiswa ini meluas di berbagai daerah. "Jadi artinya ada kegelisahan kolektif di hampir seluruh kalangan mahasiswa dan itu juga karena persoalan ekonomi yang menyentuh keluarga mereka," ujar Ubed yang mendapat informasi adanya kenaikan jumlah mahasiswa yang melakukan penundaan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) karena kesulitan ekonomi keluarganya.