Aliansi BEM Bersatu Endus Dugaan Keterlibatan Politikus PDIP dalam Aksi Tolak MBG
Selasa, 16 Juni 2026 - 23:37 WIB
loading...
A
A
A
“Adapun kehadiran tokoh atau kader di ruang publik atau forum dialog adalah hak konstitusional warga negara yang tidak serta-merta bisa diklaim sebagai bentuk mobilisasi partai politik terhadap gerakan mahasiswa,” jelasnya.
3. Jangan Merendahkan Independensi dan Integritas Mahasiswa
Guntur menilai tuduhan murahan dari "BEM Bersatu" yang dengan mudahnya menyebut aksi mahasiswa "ditunggangi" atau "disusupi" oleh partai politik adalah bentuk penghinaan terhadap nalar kritis dan independensi mahasiswa.
Dia melanjutkan, mahasiswa bergerak karena panggilan nurani dan analisis kritis mereka terhadap kebijakan negara yang dirasa menyentuh hajat hidup rakyat. “Menuduh setiap aksi kritis sebagai pesanan politik praktis adalah upaya kuno untuk membungkam suara kritis dan mendegradasi gerakan moral mahasiswa yang murni menyuarakan aspirasi rakyat,” ungkapnya.
4. Menghormati Suara Kritis Sebagai Bagian dari Demokrasi
Dia mengatakan, PDI Perjuangan selalu menaruh hormat dan menghargai setiap gerakan mahasiswa yang kritis, objektif, dan independen sebagai pilar penting penjaga demokrasi. Dikatakannya, mahasiswa memiliki hak penuh untuk menguji, mengkritik, bahkan menolak kebijakan pemerintah (termasuk program MBG) tanpa harus dicap sebagai "alat politik" pihak tertentu.
“Kami juga meminta Negara memberikan perlindungan bagi semua warga negara secara setara termasuk yang bersuara kritis, khususnya Saudara Tiyo Ardianto yang diduga mengalami intimidasi dan tokoh-tokoh lain. Perlidungan Negara bersifat wajib dan tidak boleh diskriminatif,” jelasnya.
5. Mendesak semua pihak, termasuk "BEM Bersatu", untuk berhenti menyebarkan narasi manipulatif dan spekulatif yang tidak berbasis data valid.
“Berhentilah mengerdilkan gerakan mahasiswa dengan tuduhan-tuduhan partisan yang murahan. Mari kedepankan debat substansi dan adu gagasan yang sehat, bukan justru sibuk mencari-cari kesalahan lewat jalur "cocokologi" kepemilikan mobil yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan garis kebijakan partai,” pungkasnya.
3. Jangan Merendahkan Independensi dan Integritas Mahasiswa
Guntur menilai tuduhan murahan dari "BEM Bersatu" yang dengan mudahnya menyebut aksi mahasiswa "ditunggangi" atau "disusupi" oleh partai politik adalah bentuk penghinaan terhadap nalar kritis dan independensi mahasiswa.
Dia melanjutkan, mahasiswa bergerak karena panggilan nurani dan analisis kritis mereka terhadap kebijakan negara yang dirasa menyentuh hajat hidup rakyat. “Menuduh setiap aksi kritis sebagai pesanan politik praktis adalah upaya kuno untuk membungkam suara kritis dan mendegradasi gerakan moral mahasiswa yang murni menyuarakan aspirasi rakyat,” ungkapnya.
4. Menghormati Suara Kritis Sebagai Bagian dari Demokrasi
Dia mengatakan, PDI Perjuangan selalu menaruh hormat dan menghargai setiap gerakan mahasiswa yang kritis, objektif, dan independen sebagai pilar penting penjaga demokrasi. Dikatakannya, mahasiswa memiliki hak penuh untuk menguji, mengkritik, bahkan menolak kebijakan pemerintah (termasuk program MBG) tanpa harus dicap sebagai "alat politik" pihak tertentu.
“Kami juga meminta Negara memberikan perlindungan bagi semua warga negara secara setara termasuk yang bersuara kritis, khususnya Saudara Tiyo Ardianto yang diduga mengalami intimidasi dan tokoh-tokoh lain. Perlidungan Negara bersifat wajib dan tidak boleh diskriminatif,” jelasnya.
5. Mendesak semua pihak, termasuk "BEM Bersatu", untuk berhenti menyebarkan narasi manipulatif dan spekulatif yang tidak berbasis data valid.
“Berhentilah mengerdilkan gerakan mahasiswa dengan tuduhan-tuduhan partisan yang murahan. Mari kedepankan debat substansi dan adu gagasan yang sehat, bukan justru sibuk mencari-cari kesalahan lewat jalur "cocokologi" kepemilikan mobil yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan garis kebijakan partai,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
