Boni Hargens Lihat Polri Makin Humanis: Kunci Stabilitas Sosial Politik

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens percaya terhadap kemampuan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah meningkatnya aksi demonstrasi yang merebak pada pertengahan Juni 2026. Menurut dia, aksi demonstrasi merupakan hak demokratis warga negara yang harus dihormati.

Namun, ia juga menekankan perlunya sikap yang berimbang dalam menilai situasi yang sedang dihadapi pemerintah. “Itu memang hak demokratis dari warga untuk melakukan aksi protes. Namun, kita juga harus fair mengakui bahwa pemerintah sedang bekerja keras mengatasi kesulitan yang muncul sebagai implikasi dari geopolitik yang konfliktual dan tidak stabil,” ujar Boni dalam pernyataannya, Senin (15/6/2026).

Boni menambahkan bahwa konteks global saat ini mendorong banyak negara untuk melakukan adaptasi kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Indonesia, menurutnya, tidak berbeda dari negara-negara lain yang tengah berjuang menghadapi ketidakpastian tatanan dunia.

Baca juga: Jumhur Dorong Penanaman Bambu untuk Serap Emisi dan Tingkatkan Penghasilan Warga

Tekanan eksternal dari dinamika geopolitik yang tidak stabil menjadi alasan mengapa pemerintah perlu mendapat ruang untuk bekerja meski di tengah kritik publik. “Meski demikian, pemerintah harus makin responsif tehadap segala bentuk kritik dari masyarakat untuk menunjukkan respek terhadap aspirasi dan deliberasi publik,” ujar Boni.

Boni juga secara khusus memberikan apresiasi terhadap kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, pendekatan yang semakin humanis dan demokratis dari institusi kepolisian menjadi faktor utama yang memungkinkan demonstrasi masif berjalan terkendali tanpa eskalasi kekerasan yang berarti.

Dia menilai Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani aksi massa yang begitu besar skalanya pada Juni 2026. Bagaimanapun, Polri yang humanis, menurut Boni, sangat dibutuhkan dalam situasi tensional seperti saat ini untuk menjaga stabilitas sosial-politik sebagai prasyarat agar pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang relevan dengan kondisi masyarakat.

Pendekatan Polri yang terukur mencerminkan keseimbangan antara penegakan ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak-hak sipil warga negara. Kedua nilai tersebut sesungguhnya memang tidak harus saling bertentangan dalam negara demokrasi.

“Politik yang demokratis sejatinya selalu membuka ruang dan menghargai kritik dan protes dari masyarakat untuk memperkaya informasi yang harus diproses oleh pembuat kebijakan dalam rangka mengatasi masalah yang ada,” pungkasnya.