Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
Kamis, 11 Juni 2026 - 18:24 WIB
loading...
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar kepala daerah mendapat persenan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar kepala daerah mendapat persenan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditujukan untuk mencegah korupsi oleh para kepala daerah.
Usulan ini dilayangkan Tito, sekaligus merespons maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Teranyar, Bupati Muara Enim nonaktif, Edison tertangkap tangan KPK.
"Iya, pembinaan udah sering kita lakukan, tapi kan kembali kepada, kepada pribadi masing-masing, ya," ujar Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Baca juga: Mendagri Minta Tambahan, Total Pagu Anggaran 2027 Rp10 Triliun
Tito meengaku telah menampung adanya usulan agar kepala daerah tak terjerat korupsi, seperti diberikan dukungan dana operasional. Namun, Tito meragukan, pemberian dana operasional bisa menjamin kepala daerah tak korupsi.
"Tadi memang ada juga usulan supaya memberikan dukungan dana operasional untuk kepala daerah. Itu good idea pendapat saya, ya. Tapi ya, supaya nggak ke mana-mana, kan? Tapi apakah bisa menjamin? Pertanyaannya gitu," kata Tito.
Baca juga: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan
Kendati demikian, Tito mrngungkapkan ide sekaligus mengusulkan cara agar kepala daerah tak korupsi. Salah satunya, dengan mendapatkan presentase dari PAD.
"Saya pernah juga punya ide sebetulnya, kepala daerah bisa mendapatkan persentase dari PAD. Kenapa? Kalau, kalau dia PAD-nya makin tinggi, maka dia kepala daerahnya makin aktif, kreatif untuk mencari anggaran sendiri tanpa memberatkan rakyat," kata Tito.
"Ya, enggak ada salahnya kalau seandainya mereka diberikan insentif, hasil kerjanya mereka, gitu. Karena itu, itu akan, PAD-nya akan bertambah, kan. Tapi kalau nggak ada insentifnya, ya mungkin mereka kreativitasnya jadi, jadi nggak semangat gitu lho, kurang semangat untuk mendapatkan PAD. Kira-kira gitu," ucapnya.
Usulan ini dilayangkan Tito, sekaligus merespons maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Teranyar, Bupati Muara Enim nonaktif, Edison tertangkap tangan KPK.
"Iya, pembinaan udah sering kita lakukan, tapi kan kembali kepada, kepada pribadi masing-masing, ya," ujar Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Baca juga: Mendagri Minta Tambahan, Total Pagu Anggaran 2027 Rp10 Triliun
Tito meengaku telah menampung adanya usulan agar kepala daerah tak terjerat korupsi, seperti diberikan dukungan dana operasional. Namun, Tito meragukan, pemberian dana operasional bisa menjamin kepala daerah tak korupsi.
"Tadi memang ada juga usulan supaya memberikan dukungan dana operasional untuk kepala daerah. Itu good idea pendapat saya, ya. Tapi ya, supaya nggak ke mana-mana, kan? Tapi apakah bisa menjamin? Pertanyaannya gitu," kata Tito.
Baca juga: Bupati Muara Enim Terjaring OTT KPK Terkait Korupsi Lingkungan & Kebudayaan
Kendati demikian, Tito mrngungkapkan ide sekaligus mengusulkan cara agar kepala daerah tak korupsi. Salah satunya, dengan mendapatkan presentase dari PAD.
"Saya pernah juga punya ide sebetulnya, kepala daerah bisa mendapatkan persentase dari PAD. Kenapa? Kalau, kalau dia PAD-nya makin tinggi, maka dia kepala daerahnya makin aktif, kreatif untuk mencari anggaran sendiri tanpa memberatkan rakyat," kata Tito.
"Ya, enggak ada salahnya kalau seandainya mereka diberikan insentif, hasil kerjanya mereka, gitu. Karena itu, itu akan, PAD-nya akan bertambah, kan. Tapi kalau nggak ada insentifnya, ya mungkin mereka kreativitasnya jadi, jadi nggak semangat gitu lho, kurang semangat untuk mendapatkan PAD. Kira-kira gitu," ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
