Respons Hukum Kejagung Dinilai Kunci Benahi Tata Kelola MBG

Oleh karena itu, ia menggarisbawahi bahwa penegakan hukum oleh Korps Adhyaksa ini harus dimaknai sebagai langkah preventif demi melindungi hak rakyat dan mengamankan keberlanjutan program jangka panjang. Karena itu, respons hukum yang cepat perlu dilihat sebagai upaya memastikan agar niat baik di balik MBG tidak berubah menjadi masalah yang merugikan masyarakat.

Koreksi dan penegakan hukum menjadi bagian penting untuk menjaga agar program ini tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. “Jadi, respons hukum ini bukan hanya soal penindakan terhadap individu, tetapi juga menjadi sinyal bahwa program MBG harus dijaga dari praktik-praktik yang merusak tujuan besarnya,” tegasnya.

Di sisi lain, publik juga mendorong agar Kejagung terus mengusut perkara ini secara akuntabel hingga membongkar seluruh simpul penyimpangan sistemik yang berpotensi terjadi. “Karena itu, publik tetap perlu mengawal proses ini. Bukan untuk mengintervensi hukum, tetapi untuk memastikan agar prosesnya transparan, akuntabel, dan tuntas. Jangan sampai penindakan hanya berhenti pada beberapa orang, sementara akar persoalan tata kelola, jaringan kemitraan, dan potensi penyimpangan sistemiknya tidak dibongkar secara menyeluruh,” tambah Abdul Hakim.

Mengenai arah dan pengembangan penyidikan ke depan, ia menyatakan bahwa publik sepenuhnya menaruh harapan pada profesionalisme tim penyidik Kejaksaan Agung untuk mengurai kasus ini berdasarkan fakta hukum. “Untuk soal itu, saya kira kita perlu menunggu proses penyidikan lebih lanjut. Kita tidak boleh mendahului kerja aparat penegak hukum. Apalagi jika ada pihak yang disebut siap menjadi justice collaborator, tentu itu bisa menjadi pintu masuk penting bagi Kejaksaan Agung untuk menelusuri apakah kasus ini hanya berhenti pada aktor tertentu, atau ada jaringan yang lebih luas di baliknya,” katanya.

Dia melanjutkan, “Kejaksaan Agung perlu membongkar kasus ini secara menyeluruh. Tidak cukup hanya melihat siapa yang menandatangani, tetapi juga harus dilihat alur keputusan, jaringan kemitraan, pola pengadaan, aliran dana, dan pihak-pihak yang paling diuntungkan dari dugaan penyimpangan tersebut,” pungkasnya.