Tuduhan ke AHY terkait SPPG Dinilai Tak Proporsional, Pengamat: Publik Harus Rasional
Rabu, 10 Juni 2026 - 20:37 WIB
loading...
Analis Kebijakan Publik dan Sosial Politik Nasional Nasky Putra Tandjung mengkritik opini liar dari pihak yang mengaitkan Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan kasus dugaan korupsi MBG. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Analis Kebijakan Publik dan Sosial Politik Nasional Nasky Putra Tandjung mengkritik berbagai narasi dan opini liar dari pihak yang mengaitkan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025-2026.
Kejagung menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka yang saat ini proses hukumnya tengah berjalan. Narasi yang diembuskan dinilai tak proporsional, upaya pembunuhan karakter, dan kuat nuansa politik.
Baca juga: Kejagung Pelajari Bukti Terkait Pengajuan Justice Collaborator Eks Waka BGN Sony Sonjaya
Menurut Nasky, proses hukum terkait perkara yang menyeret mantan Ketua BGN Dadan Hindayana (DH), dua wakilnya Sony Sonjaya (SS) dan Lodewyk Pusung (LP) harus diserahkan sepenuhnya kepada Kejagung untuk diusut secara independen, profesional, transparan, dan akuntabel.
“Biarkan aparat penegak hukum yakni Kejagung bekerja sesuai kewenangannya. Jangan sampai muncul opini atau tuduhan yang justru dapat mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berjalan," ujar Nasky yang juga Ketua Indonesia Youth Epicentrum ini di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, tuntutan tersebut hanya didasarkan pada asumsi, bukan atas dasar fakta hukum yang jelas. Sebagai negara hukum, pertanggungjawaban pidana bersifat individual, sehingga publik tidak boleh digiring oleh opini yang menyamaratakan seseorang tanpa bukti sah.
Nasky penulis buku Politik Kaum Muda: Anak Muda dan Perubahan menilai AHY dikenal sosok tegas kepada penegakan hukum dan antikorupsi (to Law Enforcement and Anti-Corruption) punya berintegritas, disiplin memimpin kementeriannya. Kemudian, AHY juga menginstruksikan jajarannya agar memberantas praktik korupsi, kolusi, dan abuse of power demi menciptakan birokrasi yang menjunjung tinggi nilai atau core value profesional, responsif, integritas, modern, serta akuntabel kepada publik.
Founder Nasky Milenial Center (NMC) ini mengimbau sejumlah pihak lainnya untuk menghormati asas praduga tak bersalah serta membiarkan proses hukum berjalan sesuai koridornya. Dia meminta segala bentuk penggiringan opini yang tidak proporsional dan tanpa bukti sah segera dihentikan agar tidak merusak reputasi seseorang.
Saat ini AHY sedang fokus dan komitmen dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsi strategis dalam menyukseskan, mendukung penuh, dan mewujudkan berbagai program prioritas asta cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di tengah dinamika nasional dan global yang terus berkembang.
Nasky juga mengingatkan pentingnya melihat suatu persoalan secara objektif, utuh, dan komprehensif agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Publik perlu memperoleh konteks yang lengkap agar tidak terjebak pada narasi yang dapat menimbulkan kesimpulan prematur terhadap rekam jejak maupun kinerja seseorang,” ujar alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), dia mengajak elemen masyarakat untuk meningkatkan literasi informasi dan tidak mudah mempercayai berbagai opini yang beredar tanpa didukung data, fakta, maupun dasar empiris yang jelas.
Dia mengimbau publik mengedepankan sikap tabayun atau klarifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, terutama di tengah derasnya arus informasi di media sosial. “Demokrasi yang sehat harus dibangun di atas fakta, data, dan kebenaran, bukan berdasarkan asumsi maupun tuduhan yang belum teruji,” katanya.
Kejagung menetapkan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka yang saat ini proses hukumnya tengah berjalan. Narasi yang diembuskan dinilai tak proporsional, upaya pembunuhan karakter, dan kuat nuansa politik.
Baca juga: Kejagung Pelajari Bukti Terkait Pengajuan Justice Collaborator Eks Waka BGN Sony Sonjaya
Menurut Nasky, proses hukum terkait perkara yang menyeret mantan Ketua BGN Dadan Hindayana (DH), dua wakilnya Sony Sonjaya (SS) dan Lodewyk Pusung (LP) harus diserahkan sepenuhnya kepada Kejagung untuk diusut secara independen, profesional, transparan, dan akuntabel.
“Biarkan aparat penegak hukum yakni Kejagung bekerja sesuai kewenangannya. Jangan sampai muncul opini atau tuduhan yang justru dapat mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berjalan," ujar Nasky yang juga Ketua Indonesia Youth Epicentrum ini di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, tuntutan tersebut hanya didasarkan pada asumsi, bukan atas dasar fakta hukum yang jelas. Sebagai negara hukum, pertanggungjawaban pidana bersifat individual, sehingga publik tidak boleh digiring oleh opini yang menyamaratakan seseorang tanpa bukti sah.
Nasky penulis buku Politik Kaum Muda: Anak Muda dan Perubahan menilai AHY dikenal sosok tegas kepada penegakan hukum dan antikorupsi (to Law Enforcement and Anti-Corruption) punya berintegritas, disiplin memimpin kementeriannya. Kemudian, AHY juga menginstruksikan jajarannya agar memberantas praktik korupsi, kolusi, dan abuse of power demi menciptakan birokrasi yang menjunjung tinggi nilai atau core value profesional, responsif, integritas, modern, serta akuntabel kepada publik.
Founder Nasky Milenial Center (NMC) ini mengimbau sejumlah pihak lainnya untuk menghormati asas praduga tak bersalah serta membiarkan proses hukum berjalan sesuai koridornya. Dia meminta segala bentuk penggiringan opini yang tidak proporsional dan tanpa bukti sah segera dihentikan agar tidak merusak reputasi seseorang.
Saat ini AHY sedang fokus dan komitmen dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsi strategis dalam menyukseskan, mendukung penuh, dan mewujudkan berbagai program prioritas asta cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara di tengah dinamika nasional dan global yang terus berkembang.
Nasky juga mengingatkan pentingnya melihat suatu persoalan secara objektif, utuh, dan komprehensif agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Publik perlu memperoleh konteks yang lengkap agar tidak terjebak pada narasi yang dapat menimbulkan kesimpulan prematur terhadap rekam jejak maupun kinerja seseorang,” ujar alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil (civil society), dia mengajak elemen masyarakat untuk meningkatkan literasi informasi dan tidak mudah mempercayai berbagai opini yang beredar tanpa didukung data, fakta, maupun dasar empiris yang jelas.
Dia mengimbau publik mengedepankan sikap tabayun atau klarifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, terutama di tengah derasnya arus informasi di media sosial. “Demokrasi yang sehat harus dibangun di atas fakta, data, dan kebenaran, bukan berdasarkan asumsi maupun tuduhan yang belum teruji,” katanya.
(jon)
Lihat Juga :
