Jaga Kredibilitas Negara, Pengamat Dukung Kejagung Usut Korupsi MBG
Selasa, 09 Juni 2026 - 17:26 WIB
loading...
Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengenakan rompi tahanan Kejagung. Foto: Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Keberanian Kejaksaan Agung (Kejagung) menyentuh Makan Bergizi Gratis (MBG) yang notabene merupakan program unggulan pemerintah, dipandang sangat krusial demi menjaga kredibilitas negara di mata masyarakat. Langkah berani Korps Adhyaksa dalam mengusut dugaan penyimpangan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) dianggap sebagai sinyal kuat runtuhnya ruang impunitas.
Menurut Analis Politik sekaligus Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensa), tindakan hukum yang diambil oleh Kejagung sudah sepatutnya dilakukan demi memastikan program strategis nasional tersebut berjalan bersih sejak awal. “Saya melihat langkah Kejaksaan menyentuh MBG itu wajar dan memang perlu. Justru karena ini program strategis nasional, maka harus dijaga bersih sejak awal,” kata Hensa kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).
Menurut dia, kalau ada dugaan penyimpangan, maka tidak boleh ditutup-tutupi. “Ini juga menjadi momentum untuk evaluasi. Saya sudah lama berpandangan bahwa MBG perlu ditata ulang. Bisa saja dihentikan sementara, lalu dilakukan perbaikan sistem dan diuji lewat pilot project di beberapa daerah. Jadi bukan dihentikan total, tapi diperbaiki supaya ke depan lebih tepat sasaran, lebih aman, dan tidak membebani fiskal,” tuturnya.
Baca juga: Profesor Ahli Gizi dan Dokter Anak Bakal Direkrut sebagai Dewan Pengarah BGN
Dia juga melihat penegakan hukum yang objektif dan tidak pandang bulu ini menjadi fondasi penting bagi tegaknya marwah institusi hukum di Indonesia. Kendati demikian, masyarakat diharapkan terus ikut serta mengawal kinerja Kejaksaan agar pengusutan perkara ini berjalan tuntas tanpa intervensi.
“Langkah ini bisa dilihat sebagai sinyal bahwa penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap program unggulan pemerintah sendiri. Itu penting untuk menjaga kredibilitas negara,” ujarnya.
Hensa juga berpendapat bahwa publik tetap perlu mengawal. Kemudian, transparansi harus dijaga, proses hukum harus jelas, dan jangan sampai ada kesan tebang pilih di tengah jalan. Dia menilai pengawalan publik ini juga penting agar kasusnya tidak berhenti di satu-dua orang saja, tapi benar-benar dibongkar sampai ke akar.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu membaca pesan dari publik. Penegakan hukum saja tidak cukup, tapi juga harus diikuti dengan evaluasi kebijakan. “Dengan begitu, kepercayaan publik bisa terus terjaga, dan program seperti MBG tetap bisa berjalan lebih baik ke depannya,” pungkasnya.
Menurut Analis Politik sekaligus Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensa), tindakan hukum yang diambil oleh Kejagung sudah sepatutnya dilakukan demi memastikan program strategis nasional tersebut berjalan bersih sejak awal. “Saya melihat langkah Kejaksaan menyentuh MBG itu wajar dan memang perlu. Justru karena ini program strategis nasional, maka harus dijaga bersih sejak awal,” kata Hensa kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).
Menurut dia, kalau ada dugaan penyimpangan, maka tidak boleh ditutup-tutupi. “Ini juga menjadi momentum untuk evaluasi. Saya sudah lama berpandangan bahwa MBG perlu ditata ulang. Bisa saja dihentikan sementara, lalu dilakukan perbaikan sistem dan diuji lewat pilot project di beberapa daerah. Jadi bukan dihentikan total, tapi diperbaiki supaya ke depan lebih tepat sasaran, lebih aman, dan tidak membebani fiskal,” tuturnya.
Baca juga: Profesor Ahli Gizi dan Dokter Anak Bakal Direkrut sebagai Dewan Pengarah BGN
Dia juga melihat penegakan hukum yang objektif dan tidak pandang bulu ini menjadi fondasi penting bagi tegaknya marwah institusi hukum di Indonesia. Kendati demikian, masyarakat diharapkan terus ikut serta mengawal kinerja Kejaksaan agar pengusutan perkara ini berjalan tuntas tanpa intervensi.
“Langkah ini bisa dilihat sebagai sinyal bahwa penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap program unggulan pemerintah sendiri. Itu penting untuk menjaga kredibilitas negara,” ujarnya.
Hensa juga berpendapat bahwa publik tetap perlu mengawal. Kemudian, transparansi harus dijaga, proses hukum harus jelas, dan jangan sampai ada kesan tebang pilih di tengah jalan. Dia menilai pengawalan publik ini juga penting agar kasusnya tidak berhenti di satu-dua orang saja, tapi benar-benar dibongkar sampai ke akar.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu membaca pesan dari publik. Penegakan hukum saja tidak cukup, tapi juga harus diikuti dengan evaluasi kebijakan. “Dengan begitu, kepercayaan publik bisa terus terjaga, dan program seperti MBG tetap bisa berjalan lebih baik ke depannya,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
