Pimpinan BGN Dicopot, LPI: :Langkah Tepat untuk Selamatkan Program Prioritas Nasional
Rabu, 03 Juni 2026 - 12:23 WIB
loading...
Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Kepala BGN beserta jajarannya diapresiasi sejumlah kalangan. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajarannya. Keputusan tersebut sinyal kuat pemerintah responsif terhadap masukan publik dan tidak alergi terhadap kritik.
Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) Akhrom Saleh memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas langkah tegasnya melakukan perombakan kepemimpinan di BGN. Pergantian pimpinan BGN adalah langkah yang tepat demi menyelamatkan program prioritas nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Langkah Presiden Prabowo mencopot pimpinan BGN adalah bukti nyata bahwa beliau tidak antikritik. Presiden menunjukkan bahwa integritas program negara di atas kepentingan personal maupun kelompok. Ini adalah kabar baik bagi masyarakat bahwa aspirasi yang selama ini disuarakan, termasuk oleh kelompok pemuda dan elemen sipil, benar-benar didengar dan ditindaklanjuti," kata Akhrom, Rabu (3/6/2026).
Baca juga: Kejagung Geledah Kantor Badan Gizi Nasional
Lingkar Pemuda Indonesia menilai, akumulasi kritik masyarakat terhadap BGN muncul dalam beberapa bulan terakhir. "Ini dampak dari buruknya komunikasi publik yang tidak mampu dibangun oleh BGN, seperti projek yang tidak masuk akal saat negara melakukan efisiensi anggaran, manajemen dapur umum buruk, ada persoalan jual beli titik SPPG, hingga kontroversi berapa pernyataan pimpinan BGN sebelumnya, yang menjadi catatan merah dan tidak bisa terus diabaikan." ujarnya.
Menurut Akhrom, Presiden pastinya telah melakukan fungsi kontrol dengan baik, melakukan audit dan evaluasi kinerja terhadap sejumlah pimpinan BGN tersebut. "Kami melihat ada komitmen untuk membenahi tata kelola agar program Makan Bergizi Gratis ini tidak sekadar jalan, tetapi tepat sasaran, berkualitas, dan akuntabel. Dengan digantinya pimpinan BGN, kami berharap profesionalisme dan transparansi dapat segera dipulihkan," ujarnya.
Lihat video: Dasco Ungkap Alasan Dadan Hindayana Dicopot Sebagai Kepala BGN!
Menanggapi penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, Akhrom sangat optimistis Program MBG akan jauh lebih baik. Pihaknya mendorong agar kepemimpinan baru ini segera melakukan langkah-langkah konkret, terutama dalam hal transparansi anggaran, memastikan setiap rupiah dari APBN yang dialokasikan untuk program makan bergizi dapat dipertanggungjawabkan.
"Memastikan standar gizi dan keamanan pangan dapat terjaga di semua titik SPPG, tanpa adanya praktik-praktik yang merugikan publik, seperti keracunan masal, praktik jual beli titik dapur, dan lain sebagainya,” ucapnya.
Akhrom juga menegaskan akan terus mengawal program prioritas nasional ini. "Kami tetap pada posisi sebagai mitra kritis pemerintah. Jika di masa depan ditemukan hal-hal yang menyimpang, kami tidak akan ragu untuk kembali bersuara. Namun, untuk hari ini, kami mengapresiasi keberanian dan ketegasan Presiden," tutupnya.
Sebagai catatan, pada awal 2026, Badan Gizi Nasional sempat menyatakan ambisi besar untuk menekan stunting secara signifikan, namun dalam implementasi kebijakannya belum maksimal. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tetap mengacu pada target prevalensi nasional 17,5% sebagai indikator utama keberhasilan kinerja penurunan angka stunting tahun ini.
Direktur Eksekutif Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) Akhrom Saleh memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas langkah tegasnya melakukan perombakan kepemimpinan di BGN. Pergantian pimpinan BGN adalah langkah yang tepat demi menyelamatkan program prioritas nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Langkah Presiden Prabowo mencopot pimpinan BGN adalah bukti nyata bahwa beliau tidak antikritik. Presiden menunjukkan bahwa integritas program negara di atas kepentingan personal maupun kelompok. Ini adalah kabar baik bagi masyarakat bahwa aspirasi yang selama ini disuarakan, termasuk oleh kelompok pemuda dan elemen sipil, benar-benar didengar dan ditindaklanjuti," kata Akhrom, Rabu (3/6/2026).
Baca juga: Kejagung Geledah Kantor Badan Gizi Nasional
Lingkar Pemuda Indonesia menilai, akumulasi kritik masyarakat terhadap BGN muncul dalam beberapa bulan terakhir. "Ini dampak dari buruknya komunikasi publik yang tidak mampu dibangun oleh BGN, seperti projek yang tidak masuk akal saat negara melakukan efisiensi anggaran, manajemen dapur umum buruk, ada persoalan jual beli titik SPPG, hingga kontroversi berapa pernyataan pimpinan BGN sebelumnya, yang menjadi catatan merah dan tidak bisa terus diabaikan." ujarnya.
Menurut Akhrom, Presiden pastinya telah melakukan fungsi kontrol dengan baik, melakukan audit dan evaluasi kinerja terhadap sejumlah pimpinan BGN tersebut. "Kami melihat ada komitmen untuk membenahi tata kelola agar program Makan Bergizi Gratis ini tidak sekadar jalan, tetapi tepat sasaran, berkualitas, dan akuntabel. Dengan digantinya pimpinan BGN, kami berharap profesionalisme dan transparansi dapat segera dipulihkan," ujarnya.
Lihat video: Dasco Ungkap Alasan Dadan Hindayana Dicopot Sebagai Kepala BGN!
Menanggapi penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, Akhrom sangat optimistis Program MBG akan jauh lebih baik. Pihaknya mendorong agar kepemimpinan baru ini segera melakukan langkah-langkah konkret, terutama dalam hal transparansi anggaran, memastikan setiap rupiah dari APBN yang dialokasikan untuk program makan bergizi dapat dipertanggungjawabkan.
"Memastikan standar gizi dan keamanan pangan dapat terjaga di semua titik SPPG, tanpa adanya praktik-praktik yang merugikan publik, seperti keracunan masal, praktik jual beli titik dapur, dan lain sebagainya,” ucapnya.
Akhrom juga menegaskan akan terus mengawal program prioritas nasional ini. "Kami tetap pada posisi sebagai mitra kritis pemerintah. Jika di masa depan ditemukan hal-hal yang menyimpang, kami tidak akan ragu untuk kembali bersuara. Namun, untuk hari ini, kami mengapresiasi keberanian dan ketegasan Presiden," tutupnya.
Sebagai catatan, pada awal 2026, Badan Gizi Nasional sempat menyatakan ambisi besar untuk menekan stunting secara signifikan, namun dalam implementasi kebijakannya belum maksimal. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tetap mengacu pada target prevalensi nasional 17,5% sebagai indikator utama keberhasilan kinerja penurunan angka stunting tahun ini.
(cip)
Lihat Juga :
