Seskab Teddy soal Prabowo Sering ke Luar Negeri: Dunia Sedang Krisis, Pemimpin Harus Bangun Hubungan

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto kerap melakukan kunjungan ke luar negeri selama 1,5 tahun terakhir. Teddy menerangkan, ketika Prabowo menjadi Presiden Indonesia, dunia tengah dilanda krisis.

Menurut Teddy, Kepala Negara harus membangun hubungan dengan pemimpin negara lainnya. "Masalah protokoler dan frekuensi ke luar negeri dalam 1,5 tahun terakhir. Jadi Presiden Prabowo itu adalah Presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis,” kata Teddy di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (1/6/2026)

Menurut Teddy, sebelumnya ada konflik di Ukraina, di Venezuela, kemudian sekarang ada di Iran dan Timur Tengah, itu terlibat Saudi, Qatar, Bahrain, UAE, dan lain sebagainya. "Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia," katanya.

Teddy menyebutkan, Indonesia tidak bisa hanya meminta bantuan kepada negara lain ketika sudah terjadi krisis. Presiden, kata dia, harus menjalin hubungan yang baik. Dengan begitu, ketika ada kondisi mendesak, Indonesia bisa meminta bantuan.

Baca Juga: Teddy Sebut Biaya Perjalanan Luar Negeri yang Melebihi Anggaran Ditanggung Presiden Prabowo

"Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antarpemimpin, baik secara langsung diliput media ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi," katanya.

Teddy menegaskan, salah besar jika kunjungan Prabowo ke luar negeri dianggap sebagai gagah-gagahan dan seremonial. Ia meminta masyarakat untuk melihat capaian yang sudah dilakukan selama 1,5 tahun terakhir.

Teddy turut memaparkan sejumlah capaian dari hasil nyata diplomasi Presiden Prabowo. Pertama, kata Teddy, Indonesia bergabung ke dalam BRICS di tengah konflik krisis dunia.

"Manfaatnya apa? Ya sekarang ini, di tengah konflik krisis dunia, situasi negara terjamin. Stok BBM aman, harga BBM subsidi tidak naik. Stok pangan aman. Kemudian yang kedua, tarif nol persen di Uni Eropa, ada 25 negara di situ. Dan ini perjanjian yang sudah diurus belasan tahun yang lalu, tapi kapan tercapai? Ya zaman Presiden Prabowo, tepatnya tahun 2025 lalu," ujarnya.

Ketiga, masuknya investasi senilai sekitar Rp2.430 triliun dalam 1,5 tahun terakhir. Teddy juga menyoroti hasil kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan yang menghasilkan komitmen bisnis mencapai US$33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun.

Kemudian yang keempat, penguatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) melalui kerja sama dengan sejumlah negara. Mulai dari Prancis, Amerika, Rusia, China, Inggris, dan negara Eropa lainnya.

Kelima, program ibadah haji tahun 2025 lalu dan tahun 2026. Teddy mengatakan, Indonesia adalah negara satu-satunya yang punya perkampungan haji di Arab Saudi. "Dan Saudi sendiri mengubah undang-undangnya agar suatu negara mempunyai lahan di situ untuk digunakan oleh jemaah haji," katanya.

Selanjutnya, keterlibatan aktif Indonesia dalam isu Palestina melalui pengiriman bantuan logistik udara, pengoperasian kapal rumah sakit, hingga pemberian beasiswa pendidikan bagi pelajar Palestina di Indonesia.

Ketujuh, keberhasilan diplomasi pemerintah dalam memulangkan warga negara Indonesia yang sempat diamankan otoritas Israel di laut lepas beberapa waktu lalu.

"Dan ingat, yang tadi saya sampaikan adalah hasil konkret nyata 1,5 tahun terakhir. Dan semua itu adalah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo lewat berbagai macam cara, baik yang dipublikasikan, maupun tidak dipublikasikan. Karena yang terpenting bagi kami adalah hasil konkretnya," pungkasnya.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Pati Djalal menyarankan Presiden Prabowo Subianto agar dapat mengurangi perjalanan ke luar negeri. Dino turut memberikan lima saran untuk Presiden Prabowo.

"Saya ada 5 saran. Pertama, untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, kami menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau zoom call atau telepon," kata Dino dalam akun X-nya, Minggu (31/5/2026).

Menurut Dino, suatu kunjungan bilateral hanya berpusat pada pembicaraan yang berlangsung selama 1-2 jam. Selebihnya, kata dia, waktu pertemuan diisi oleh jamuan hingga seremonial.

"Jadi dengan 1 video call yang bernilai nol rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri, dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama," ujar dia.

Dino mengatakan, aksi penghematan melalui zoom call ini, dapat menjawab persepsi sebagai masyarakat yang menganggap perjalanan presiden ke luar negeri cenderung boros dan bersifat jalan-jalan.

Dino turut mencontohkan, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sudah 17 kali menghubungi Presiden AS Donald Trump tanpa melakukan pertemuan bilateral. "Dan dalam kunjungan suatu kunjungan kerja ke Spanyol, Presiden Sheinbaum bahkan terbang naik pesawat komersil kelas ekonomi untuk memberikan tauladan kepada rakyatnya bahwa penghematan yang diserukannya pada seluruh pemerintahannya juga berlaku bagi Presiden di tingkat tertinggi," ujar dia.

Untuk menghemat biaya dan waktu, Dino menyarankan agar Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional untuk bertemu kepala negara yang turut hadir. Dino turut menyinggung saat kehadiran Prabowo di Sidang PBB di New York tahun lalu. Katanya, Presiden Finlandia Alexander Stubb meminta waktu bertemu Presiden Prabowo. Namun, pertemuan tersebut tak terjadi.

https://www.instagram.com/reels/DZDA2lnPMmq/

Kemudian, dalam KTT Asean di Cebu, Filipina beberapa waktu lalu, Dino menerangkan ada permintaan seorang kepala pemerintah negara ASEAN untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo. Namun, pertemuan itu tak terjadi.

"Kami menyarankan Istana menerapkan formula 1+8, yaitu dalam menghadiri forum internasional misalnya ke Davos, PBB di New York, atau ASEAN atau G20 dan sebagainya, sembari menyampaikan pidato, Presiden juga bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan 8 kepala negara lain yang juga hadir."

Ketiga, Dino berharap kunjungan internasional Prabowo dapat dilakukan secara profesional dan direncanakan dengan baik. "Kami mengamati ada sejumlah kunjungan yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas. Rencana kunjungan internasional Presiden secara garis besar perlu dipetakan setahun sebelumnya."

Dia mengatakan, Seskab Teddy Indra Wijaya atau Menlu Sugiono perlu mengumumkan rencana kunjungan presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya atau minimal seminggu sebelumnya. "Kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera misalnya, dilakukan tanpa ada informssi apapun kepada publik sebelum berangkat. Perlu pula diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu presiden ada di mana di luar negeri."



Keempat, ia juga menyarankan agar satu tahun ke depan, Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di Indonesia ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri. "Inilah yang dilakukan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang jauh lebih banyak menerima tamu negara di Beijing ketimbang bepergian ke luar negeri."

Saran terakhir, ia berharap agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dijalankan Menlu Sugiono. Sebab, hal itu bisa mengurangi biaya perjalanan.

"Ini juga akan menghemat biaya, karena biaya perjalanan Menlu mungkin hanya didampingi oleh 3 orang staf, akan jauh lebih hemat dari biaya perjalanan presiden dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih akan sama," pungkasnya.