Soroti Kepadatan di Mina, Marwan DPR: Kapasitas Tenda dan Area Belum Beri Kenyamanan Jemaah

MAKKAH - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai kepadatan di Mina masih menjadi tantangan utama penyelenggaraan ibadah haji . Kapasitas tenda dan area belum mampu memberikan ruang yang nyaman bagi para jemaah.

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 secara umum berjalan dengan baik. Namun demikian, persoalan kepadatan jemaah di Mina masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan solusi bersama.

Baca juga: Timwas: Seluruh Jemaah Indonesia Tiba di Arafah, Wukuf Jadi Ujian Puncak Layanan Haji 2026

"Kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama. Kapasitas tenda dan area yang tersedia belum mampu memberikan ruang yang cukup nyaman bagi seluruh jemaah. Kepadatan masih terjadi dan dirasakan langsung jemaah," ujar Marwan dikutip, Sabtu (30/5/2026).

Selain persoalan ruang, Marwan juga mencatat sejumlah fasilitas di Mina yang belum berfungsi secara optimal seperti pendingin udara (AC) yang tidak bekerja maksimal hingga ketersediaan air yang belum sepenuhnya memadai di beberapa titik.

"Kita menerima berbagai masukan terkait fasilitas di Mina. Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai, serta berbagai kendala lain yang muncul akibat tingginya kepadatan jemaah dalam satu kawasan yang sangat terbatas," katanya.

Menurut dia, perlunya langkah baru dan terobosan kebijakan untuk mengatasi persoalan Mina yang terus berulang setiap musim haji. Apabila perluasan area Mina tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan yang tersedia, perlu mulai mengkaji alternatif lain, termasuk pembangunan tenda bertingkat maupun penataan ulang pola penempatan jemaah.

Dia juga mengusulkan sebagian jemaah Indonesia yang hotelnya berada dalam jarak yang memungkinkan dapat menjalani skema tanazul sehingga beban kepadatan di Mina dapat berkurang secara signifikan. Tanazul adalah skema yang memungkinkan jemaah haji tidak menginap (mabit) di tenda Mina melainkan kembali ke hotel atau akomodasi yang telah ditentukan.

"Dari sekitar 201 ribu jemaah Indonesia, mungkin ada sekitar 60 ribu jemaah yang dapat dipertimbangkan untuk mabit di hotel dengan pengaturan yang baik dan tetap sesuai ketentuan berlaku. Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda," ungkapnya.

Skema tersebut tentu memerlukan kajian mendalam, pengorganisasian yang matang, serta persetujuan dari Pemerintah Arab Saudi. Untuk itu, dia berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah dapat memainkan peran strategis dalam melakukan komunikasi dan negosiasi dengan otoritas Saudi untuk mencari solusi jangka panjang.

"Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi yang kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun, persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia," ujarnya.