Pemerintah Perlu Menetralisir Narasi Negatif di Media Sosial

Publik hanya akan mengambil potongan video beberapa detik untuk menjawab keresahan mereka atas suatu isu. “Mungkin akan sangat berbeda dengan beberapa tahun lalu ketika orang-orang masih mau menunggu statement dari pejabat untuk mencari tahu sebuah isu. Kalau sekarang sudah enggak ada yang mau baca mau dengar. Mereka akan lihat medsos dan ambil potongan dari clipper aja,” katanya.

Ketua Institut untuk Demokrasi dan HAM The Habibie Center Julian Aldrin Pasha menjelaskan salah satu inti dari permasalahan hari ini adalah soal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. “Saya kira ini adalah masalah yang kita rasakan. Saya percaya bahwa demokrasi akan kuat jika ada trust. Kalau dibilang apa yang perlu dibenahi ya rasa percayanya dulu,” kata dosen Ilmu Politik UI tersebut.

Eko Wahyuanto, Tenaga Ahli Deputi 1 Badan Komunikasi yang hadir dalam diaolog tersebut menyadari bahwa pihaknya terus mengevaluasi apa yang terjadi di masyarakat hari ini. Tanpa ada keterbukaan informasi dan kepercayaan dari publik, maka demokrasi tidak akan berjalan baik.

“Kami menyadari hal itu, oleh karenanya Bakom dibentuk untuk menjembatani antara pemerintah dan publik agar ruang itu tidak kosong dan dimanfaatkan oleh mereka yang dengan sengaja menyampaikan narasi tidak produktif bahkan merusak,” ujarnya.