Recovery Bertahap Kunci Pemulihan Blackout Sistem Interkoneksi di Sumatera
Senin, 25 Mei 2026 - 16:54 WIB
loading...
Pemadaman listrik terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Riau, Jumat (22/5/2026). Akibatnya, daerah tersebut mengalami blackout. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Proses pemulihan sistem kelistrikan Sumatera pascagangguan interkoneksi dinilai memiliki pola penanganan yang serupa dengan berbagai kasus blackout besar di dunia. Caranya dengan mengutamakan stabilitas sistem melalui tahapan recovery yang dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan terukur.
Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra Talattov mengatakan pengalaman berbagai negara menunjukkan gangguan pada sistem interkoneksi modern dapat berkembang sangat cepat menjadi cascading failure atau efek domino ketika frekuensi sistem turun dan keseimbangan pasokan dengan beban terganggu.
Menurut Abra, pola serupa terlihat dalam berbagai kasus blackout besar di Amerika Serikat, India, Spanyol, Inggris, hingga Australia Selatan yang sama-sama dipicu gangguan transmisi maupun ketidakstabilan sistem interkoneksi.
“Dalam sistem interkoneksi besar, tantangan paling berat justru biasanya muncul saat proses recovery. Operator harus memastikan frekuensi, tegangan, dan sinkronisasi antar pembangkit tetap stabil agar sistem yang mulai pulih tidak kembali jatuh,” ujarnya, Senin (25/5/2026).
Baca juga: Bareskrim Polri Pastikan Blackout Sumatera Akibat Cuaca Buruk Bukan Sabotase
Abra mencontohkan blackout Amerika Utara pada 2003 yang berkembang menjadi gangguan sistemik hingga menyebabkan lebih dari 100 pembangkit lepas dari sistem. Sementara di India pada 2012, gangguan interkoneksi meluas akibat ketidakseimbangan beban antarwilayah.
Adapun di Spanyol dan Portugal pada 2025, proses pemulihan juga dilakukan bertahap untuk menjaga kestabilan sistem setelah lonjakan tegangan memicu pemadaman besar di Semenanjung Iberia. Pola serupa juga terjadi di Pakistan dan Turki ketika operator sistem harus melakukan sinkronisasi pembangkit secara hati-hati untuk mencegah gangguan lanjutan saat proses penyalaan kembali jaringan listrik.
Menurut Abra, pengalaman global menunjukkan fase recovery sering menjadi tahapan paling kritis karena kesalahan sinkronisasi saat penyalaan kembali pembangkit dapat memicu gangguan susulan atau bahkan blackout kedua.
Lihat video: AKHIRNYA! Sempat Blackout Massal, Listrik di Jalur Sumatra-Aceh Kembali Menyala
“Kalau sinkronisasi dilakukan terlalu cepat sementara sistem belum stabil, pembangkit bisa kembali trip dan memicu gangguan lanjutan. Karena itu operator biasanya sangat berhati-hati saat proses recovery,” katanya.
Abra menyebut, pembangkit thermal seperti PLTU membutuhkan waktu lebih panjang dalam proses pemulihan karena harus melewati tahapan teknis mulai dari pemanasan boiler, sinkronisasi frekuensi, hingga stabilisasi operasi sebelum kembali memasok daya penuh ke sistem interkoneksi.
“Pola pemulihan bertahap yang dilakukan pada sistem kelistrikan Sumatra juga mencerminkan pendekatan yang umum diterapkan dalam penanganan blackout sistem interkoneksi di berbagai negara untuk menjaga sistem tetap stabil hingga seluruh pasokan kembali normal,” katanya.
Menurut Abra, pembangkit berbasis hidro dan gas dapat berperan sebagai fast response dalam tahap awal pemulihan karena lebih cepat masuk kembali ke sistem. Namun, pembangkit thermal seperti PLTU membutuhkan waktu yang lebih panjang, bahkan PLN menyebut prosesnya dapat mencapai 15 hingga 20 jam sejak start-up, sinkron, hingga beroperasi penuh.
“Karena itu publik perlu memahami bahwa blackout pada sistem interkoneksi besar berbeda dengan gangguan listrik lokal. Ketika sistem besar mengalami gangguan frekuensi, penyalaannya tidak bisa sekadar dinyalakan kembali seperti saklar. Harus ada tahapan sinkronisasi dan stabilisasi agar tidak muncul gangguan susulan,” jelasnya.
Meski demikian, Abra menilai peristiwa ini juga perlu menjadi momentum evaluasi struktural terhadap desain ketahanan sistem transmisi kelistrikan nasional, khususnya di Sumatra. Menurutnya, sistem kelistrikan Sumatra masih memiliki karakter jaringan yang cenderung memanjang dan radial di sejumlah koridor, sehingga ketika terjadi gangguan pada ruas transmisi strategis, dampaknya berpotensi merambat lebih luas ke wilayah lain.
“Ke depan, kita tidak cukup hanya bicara penambahan pembangkit. Sistem transmisi juga harus dibuat lebih kuat dan adaptif. Dalam konteks Sumatra, jaringan yang terlalu memanjang dan kurang memiliki alternatif jalur evakuasi daya akan membuat sistem lebih rentan ketika satu titik transmisi mengalami gangguan,” ujar Abra.
Abra menegaskan, arah pembangunan Green Enabling Super Grid sebagaimana tercantum dalam RUPTL 2025–2034 menjadi sangat relevan. RUPTL 2025–2034 menempatkan penguatan jaringan transmisi dan smart grid sebagai prasyarat penting untuk mengintegrasikan energi baru terbarukan, memperkuat keandalan sistem, serta mengatasi ketidaksesuaian lokasi antara pusat pembangkit dan pusat beban. PLN juga telah menyampaikan rencana pembangunan Green Super Grid sepanjang 47.758 kilometer sirkuit dalam periode RUPTL 2025–2034.
Menurut Abra, Green Enabling Super Grid tidak hanya penting untuk agenda transisi energi, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan dari risiko gangguan besar. Dengan jaringan transmisi yang lebih terhubung, memiliki jalur alternatif, didukung digitalisasi sistem, serta kemampuan pengendalian beban dan pembangkit secara real-time, sistem kelistrikan akan lebih mampu merespons gangguan secara cepat dan mencegah efek domino.
“Pelajaran penting dari blackout Sumatra adalah transmisi tidak boleh dipandang sebagai infrastruktur pasif. Transmisi harus menjadi sistem yang moving, lebih agile, adaptif, dan cerdas. Jadi bukan hanya kabel yang mengalirkan listrik dari titik A ke titik B, tetapi jaringan yang mampu membaca kondisi sistem, mengalihkan aliran daya, dan menjaga stabilitas ketika terjadi gangguan,” kata Abra.
Ia menambahkan, pembangunan Green Enabling Super Grid juga penting untuk mengakomodasi bauran energi yang semakin kompleks. Masuknya pembangkit energi terbarukan seperti PLTA, PLTS, panas bumi, dan pembangkit berbasis sumber daya lokal membutuhkan jaringan yang mampu mengelola variasi pasokan, perbedaan lokasi sumber energi, serta kebutuhan fleksibilitas sistem.
Abra juga menilai pemerintah dan PLN perlu menjadikan kejadian ini sebagai dasar percepatan investasi pada transmisi, gardu induk, sistem proteksi, automatic generation control, battery energy storage system, digital substation, dan teknologi pemantauan sistem berbasis real-time. Menurutnya, investasi pada infrastruktur transmisi harus dipandang sebagai investasi ketahanan ekonomi, bukan semata biaya teknis kelistrikan.
Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra Talattov mengatakan pengalaman berbagai negara menunjukkan gangguan pada sistem interkoneksi modern dapat berkembang sangat cepat menjadi cascading failure atau efek domino ketika frekuensi sistem turun dan keseimbangan pasokan dengan beban terganggu.
Menurut Abra, pola serupa terlihat dalam berbagai kasus blackout besar di Amerika Serikat, India, Spanyol, Inggris, hingga Australia Selatan yang sama-sama dipicu gangguan transmisi maupun ketidakstabilan sistem interkoneksi.
“Dalam sistem interkoneksi besar, tantangan paling berat justru biasanya muncul saat proses recovery. Operator harus memastikan frekuensi, tegangan, dan sinkronisasi antar pembangkit tetap stabil agar sistem yang mulai pulih tidak kembali jatuh,” ujarnya, Senin (25/5/2026).
Baca juga: Bareskrim Polri Pastikan Blackout Sumatera Akibat Cuaca Buruk Bukan Sabotase
Abra mencontohkan blackout Amerika Utara pada 2003 yang berkembang menjadi gangguan sistemik hingga menyebabkan lebih dari 100 pembangkit lepas dari sistem. Sementara di India pada 2012, gangguan interkoneksi meluas akibat ketidakseimbangan beban antarwilayah.
Adapun di Spanyol dan Portugal pada 2025, proses pemulihan juga dilakukan bertahap untuk menjaga kestabilan sistem setelah lonjakan tegangan memicu pemadaman besar di Semenanjung Iberia. Pola serupa juga terjadi di Pakistan dan Turki ketika operator sistem harus melakukan sinkronisasi pembangkit secara hati-hati untuk mencegah gangguan lanjutan saat proses penyalaan kembali jaringan listrik.
Menurut Abra, pengalaman global menunjukkan fase recovery sering menjadi tahapan paling kritis karena kesalahan sinkronisasi saat penyalaan kembali pembangkit dapat memicu gangguan susulan atau bahkan blackout kedua.
Lihat video: AKHIRNYA! Sempat Blackout Massal, Listrik di Jalur Sumatra-Aceh Kembali Menyala
“Kalau sinkronisasi dilakukan terlalu cepat sementara sistem belum stabil, pembangkit bisa kembali trip dan memicu gangguan lanjutan. Karena itu operator biasanya sangat berhati-hati saat proses recovery,” katanya.
Abra menyebut, pembangkit thermal seperti PLTU membutuhkan waktu lebih panjang dalam proses pemulihan karena harus melewati tahapan teknis mulai dari pemanasan boiler, sinkronisasi frekuensi, hingga stabilisasi operasi sebelum kembali memasok daya penuh ke sistem interkoneksi.
“Pola pemulihan bertahap yang dilakukan pada sistem kelistrikan Sumatra juga mencerminkan pendekatan yang umum diterapkan dalam penanganan blackout sistem interkoneksi di berbagai negara untuk menjaga sistem tetap stabil hingga seluruh pasokan kembali normal,” katanya.
Menurut Abra, pembangkit berbasis hidro dan gas dapat berperan sebagai fast response dalam tahap awal pemulihan karena lebih cepat masuk kembali ke sistem. Namun, pembangkit thermal seperti PLTU membutuhkan waktu yang lebih panjang, bahkan PLN menyebut prosesnya dapat mencapai 15 hingga 20 jam sejak start-up, sinkron, hingga beroperasi penuh.
“Karena itu publik perlu memahami bahwa blackout pada sistem interkoneksi besar berbeda dengan gangguan listrik lokal. Ketika sistem besar mengalami gangguan frekuensi, penyalaannya tidak bisa sekadar dinyalakan kembali seperti saklar. Harus ada tahapan sinkronisasi dan stabilisasi agar tidak muncul gangguan susulan,” jelasnya.
Meski demikian, Abra menilai peristiwa ini juga perlu menjadi momentum evaluasi struktural terhadap desain ketahanan sistem transmisi kelistrikan nasional, khususnya di Sumatra. Menurutnya, sistem kelistrikan Sumatra masih memiliki karakter jaringan yang cenderung memanjang dan radial di sejumlah koridor, sehingga ketika terjadi gangguan pada ruas transmisi strategis, dampaknya berpotensi merambat lebih luas ke wilayah lain.
“Ke depan, kita tidak cukup hanya bicara penambahan pembangkit. Sistem transmisi juga harus dibuat lebih kuat dan adaptif. Dalam konteks Sumatra, jaringan yang terlalu memanjang dan kurang memiliki alternatif jalur evakuasi daya akan membuat sistem lebih rentan ketika satu titik transmisi mengalami gangguan,” ujar Abra.
Abra menegaskan, arah pembangunan Green Enabling Super Grid sebagaimana tercantum dalam RUPTL 2025–2034 menjadi sangat relevan. RUPTL 2025–2034 menempatkan penguatan jaringan transmisi dan smart grid sebagai prasyarat penting untuk mengintegrasikan energi baru terbarukan, memperkuat keandalan sistem, serta mengatasi ketidaksesuaian lokasi antara pusat pembangkit dan pusat beban. PLN juga telah menyampaikan rencana pembangunan Green Super Grid sepanjang 47.758 kilometer sirkuit dalam periode RUPTL 2025–2034.
Menurut Abra, Green Enabling Super Grid tidak hanya penting untuk agenda transisi energi, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan dari risiko gangguan besar. Dengan jaringan transmisi yang lebih terhubung, memiliki jalur alternatif, didukung digitalisasi sistem, serta kemampuan pengendalian beban dan pembangkit secara real-time, sistem kelistrikan akan lebih mampu merespons gangguan secara cepat dan mencegah efek domino.
“Pelajaran penting dari blackout Sumatra adalah transmisi tidak boleh dipandang sebagai infrastruktur pasif. Transmisi harus menjadi sistem yang moving, lebih agile, adaptif, dan cerdas. Jadi bukan hanya kabel yang mengalirkan listrik dari titik A ke titik B, tetapi jaringan yang mampu membaca kondisi sistem, mengalihkan aliran daya, dan menjaga stabilitas ketika terjadi gangguan,” kata Abra.
Ia menambahkan, pembangunan Green Enabling Super Grid juga penting untuk mengakomodasi bauran energi yang semakin kompleks. Masuknya pembangkit energi terbarukan seperti PLTA, PLTS, panas bumi, dan pembangkit berbasis sumber daya lokal membutuhkan jaringan yang mampu mengelola variasi pasokan, perbedaan lokasi sumber energi, serta kebutuhan fleksibilitas sistem.
Abra juga menilai pemerintah dan PLN perlu menjadikan kejadian ini sebagai dasar percepatan investasi pada transmisi, gardu induk, sistem proteksi, automatic generation control, battery energy storage system, digital substation, dan teknologi pemantauan sistem berbasis real-time. Menurutnya, investasi pada infrastruktur transmisi harus dipandang sebagai investasi ketahanan ekonomi, bukan semata biaya teknis kelistrikan.
(cip)
Lihat Juga :
