Mengelola Sawit untuk Indonesia yang Kuat
Sabtu, 23 Mei 2026 - 20:41 WIB
loading...
A
A
A
Ke dalam negeri, pendekatannya pun non-konfrontatif, karena ini semua bukan pertarungan zero-sum game. Positioning paling tepat dan menjadi pilihan –sebagaimana dirumuskan para pendiri-- GAPKI bertindak sebagai mitra strategis pemerintah.
Dalam konteks kebijakan publik dan demokrasi, banyak kemiripan antara terminologi “mitra strategis” dan gambaran Jürgen Habermas mengenai public sphere: medium yang memungkinkan opini-opini masyarakat masuk dan mewarnai keputusan politik.
Filsuf Jerman dari Frankfurt School itu memastikan bahwa kehidupan bernegara yang sehat dan deliberatif sangat mensyaratkan adanya ruang tempat terjadinya mediasi beragam kepentingan. Peningkatan literasi kelas menengah di Eropa abad ke-18 memungkinkan gagasan dan sikap pemerintah menjadi diskursus publik.
Pada kasus GAPKI, pengetahuan para pelaku industri sawit sangat berperan dalam membuat perjalanan industri sawit lebih baik dari pada komoditas lain. Banyak produk agribisnis Indonesia yang sempat berjaya dengan keunggulan komparatif namun terjerembab karena keliru menyikapi regulasi, lemah dalam membersamai pemerintah dan lengah memahami peta maupun diplomasi perdagangan dunia.
Tak mengherankan bila semua kebijakan terkait sawit, semisal domestic market obligation, pungutan ekspor, biofuel, hingga Renewable Energy Directive (RED), European Union Deforestation Regulation (EUDR), maupun UK Due Diligence Law serta global policy lainnya tak pernah luput dari perhatian GAPKI. Komunikasi memainkan peran penting.
Konsep public sphere kemudian dikembangkan Habermas hingga pemikir aliran kritis ini memperkenalkan teori communicative action. Sebuah kesepakatan yang rasional, menurutnya, tidak dicapai karena keistimewaan yang dimiliki partisipan tertentu.
Posisi politis pejabat negara, pengusaha, petani sawit, masyarakat konsumen terkait crude palm oil tentu tidak setara. Kesepakatan yang demokratis terbentuk semata-mata karena semua partisipan terikat dengan bukti dan kekuatan yang terkandung dalam argumen-argumen yang diajukan.
Public Sphere
Dalam konteks kebijakan publik dan demokrasi, banyak kemiripan antara terminologi “mitra strategis” dan gambaran Jürgen Habermas mengenai public sphere: medium yang memungkinkan opini-opini masyarakat masuk dan mewarnai keputusan politik.
Filsuf Jerman dari Frankfurt School itu memastikan bahwa kehidupan bernegara yang sehat dan deliberatif sangat mensyaratkan adanya ruang tempat terjadinya mediasi beragam kepentingan. Peningkatan literasi kelas menengah di Eropa abad ke-18 memungkinkan gagasan dan sikap pemerintah menjadi diskursus publik.
Pada kasus GAPKI, pengetahuan para pelaku industri sawit sangat berperan dalam membuat perjalanan industri sawit lebih baik dari pada komoditas lain. Banyak produk agribisnis Indonesia yang sempat berjaya dengan keunggulan komparatif namun terjerembab karena keliru menyikapi regulasi, lemah dalam membersamai pemerintah dan lengah memahami peta maupun diplomasi perdagangan dunia.
Tak mengherankan bila semua kebijakan terkait sawit, semisal domestic market obligation, pungutan ekspor, biofuel, hingga Renewable Energy Directive (RED), European Union Deforestation Regulation (EUDR), maupun UK Due Diligence Law serta global policy lainnya tak pernah luput dari perhatian GAPKI. Komunikasi memainkan peran penting.
Konsep public sphere kemudian dikembangkan Habermas hingga pemikir aliran kritis ini memperkenalkan teori communicative action. Sebuah kesepakatan yang rasional, menurutnya, tidak dicapai karena keistimewaan yang dimiliki partisipan tertentu.
Posisi politis pejabat negara, pengusaha, petani sawit, masyarakat konsumen terkait crude palm oil tentu tidak setara. Kesepakatan yang demokratis terbentuk semata-mata karena semua partisipan terikat dengan bukti dan kekuatan yang terkandung dalam argumen-argumen yang diajukan.
Lihat Juga :
