Prabowonomics, di Antara Sosialisme dan Kapitalisme

Muhammad Syarkawi Rauf
Dosen FEB Unhas
Ketua KPPU RI 2015-2018

ARTIKEL ini saya akan mulai dari mengutip pandangan tiga ekonom peraih hadiah nobel ekonomi tahun 2024, yaitu Daron Acemoglu dan Simon Johnson dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA, serta James A. Robinson dari University of Chicago, IL, USA. Ketiganya merintis penelitian mengenai bagaimana institusi dibentuk dan dampaknya terhadap kemakmuran suatu negara.

Penelitian mereka menyoroti bahwa institusi inklusif mendorong pertumbuhan jangka panjang, sementara institusi ekstraktif yang eksploitatif menghambat kemakmuran.

Namun sepertinya gagasan ketiga pemenang nobel di atas tidak berlaku untuk kasus China dengan institusi ekonomi yang digerakkan oleh pemerintah (state capitalism). Demikian juga institusi politiknya yang ekstraktif dan otoriter dikontrol oleh hanya satu partai, yaitu partai komunis China.

Meskipun demikian, perekonomian China selama hampir tiga dekade pernah menikmati pertumbuhan di atas 10 persen. Dan dalam satu dekade terakhir masih bisa tumbuh secara rata-rata di atas 5,0 persen.

Pandangan ketiga peraih hadiah nobel ekonomi di atas berbeda dengan pandangan ekonom Keyu Jin, pemikir brilian berkewarganegaraan China, professor ekonomi dari London School of Economics (LSE) dalam bukunya berjudul ‘The New China Playbook, Beyond Socialism and Capitalism” yang terbit tahun 2024.

Keyu Jin dalam bukunya menceritakan pertanyaan paling banyak disampaikan kepadanya dari teman-teman sekelasnya di Harvard University, AS adalah “when will china become a democracy? How do you wake up in the morning knowing that you can’t elect your own president? When will China economy stop growing?”

Secara ekstrim, seperti yang ditulis Keyu Jin, ekonom-ekonom dari barat berpandangan bahwa pembangunan ekonomi China akan gagal jika tidak mentransformasi ekonominya berdasarkan western value (nilai-nilai ekonomi barat), termasuk menyesuaikan dengan sistem ekonomi dan politik barat.

Namun faktanya, pembangunan ekonomi China tetap dengan nilai dan budayanya sendiri. Sehingga, model pembangunan ekonomi China lebih cocok disebut sebagai Marxisme yang bermetamorfosis sesuai dengan nilai-nilai dan budaya China.

Atau model pembangunan ekonomi China lebih cocok disebut managed capitalism atau mayor economy. Atau kapitalisme dengan karakteristik nilai dan budaya China.

State capitalism China berbeda dengan model free market economy dalam model pembangunan ekonomi barat yang mengutamakan peran mekanisme pasar. Peran private sector (swasta) sangat dominan.

China Hybrid Economy dalam pandangan Keyu Jin lebih mengutamakan peran pemerintah (mayor economy) melalui instrumen kebijakan fiskal, moneter, kebijakan industri yang terkendali, pengaturan sistem keuangan (menganut capital control), pembiayaan oleh negara, dan mengutamakan peran State Own Entreprises (SOEs).

Lalu bagaimana dengan Prabowonomics? Gagasan besarnya dapat ditelusuri dalam buku yang ditulis presiden Prabowo sendiri berjudul: “Paradox Indonesia dan Solusinya” yang terbit pada Mei 2022.

Gagasan besarnya mengenai state capitalism kembali diulang dalam pidatonya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hari ini, Rabu, 20 Mei 2026.

Gagasan state capitalism berawal dari diskusi meja makan dengan ayahnya, Prof. Sumitro tentang ekonomi campuran atau mixed economy yang bukan kapitalisme (beyond capitalism) dan bukan sosialisme (beyond socialism).

Prabowonomics diistilahkan sebagai state capitalism atau mayor economy. Rujukannya jelas, ayat 2 dari pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa “cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai negara. Menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Prabowonomics juga tentu kontras dengan gagasan ekonomi liberal, seperti pemikiran Milton Friedman, Von Hayek, dan Thatcher. Mereka berpandangan bahwa “the best government is the least government”. Semakin kecil peran pemerintah semakin baik. Pemerintah hanya sebagai pengawas atau regulator.

Prabowonomics ingin memutar arah pembangunan ekonomi nasional dari ekonomi pasar liberal menuju state capitalism yang menempatkan pemerintah bukan sekedar pengawas. Pemerintah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi nasional sebagai prime mover atau pelopor.

Sama dengan state capitalism China, gagasan state capitalism Indonesia juga menimbulkan resistensi tidak hanya dari pemikir beraliran liberal, tetapi juga dari investor global. Hal ini tercermin pada net outflow modal asing dari Indonesia stock exchange market yang mengerek IHSG ke titik terendah dalam setahun terakhir menjadi 6.318 pada Rabu, 20 Mei 2026.

Demikian juga dengan net outflow modal asing dari pasar surat berharga negara (SBN) dan pasar uang nasional yang menyebabkan kurs rupiah per dollar Amerika Serikat (AS) melemah hingga mencapai rekor terendah sekitar Rp. 17.598 per dollar AS.

Pidato Presiden Prabowo tentang pengelolaan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) melalui Danantara juga direspons negatif oleh pasar. Hal ini tercermin pada indeks harga saham perusahaan-perusahaan berbasis SDA yang terkoreksi tajam hari ini.

Lalu sikap kita bagaimana sebagai bangsa, saatnya kita berubah. Mendudukan kembali gagasan state capitalism seperti yang pertama kali digagas oleh founding fathers Indonesia. Tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 tentang pentingnya penguasaan negara.

Teringat kata-kata Albert Einstein, “Insanity is doing the same thing ever and ever again, and expect a different result”. Artinya, kebodohan itu adalah melakukan hal yang sama secara terus menerus tetapi mengharapkan hasil berbeda.

Akhirnya, ada baiknya kita juga menyimak dan merenungi peringatan dari ekonom besar abad ke-20, John Mayanrd Keynes, “kesulitan tidak terletak pada bagaimana menerima paradigma baru, tetapi kesulitan sesungguhnya karena kita tidak bisa keluar dari paradigma lama yang telah merasuk dalam pikiran kita”.