Praktisi Hukum: Kebebasan Berkarya Harus Tetap Berjalan Bersama Tanggung Jawab Publik

Ia menambahkan perdebatan mengenai film tersebut seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat budaya diskusi yang sehat di kampus dan ruang publik dan bidang seni budaya. Jangan sampai, kata Agus, menimbulkan framing penggiringan opini publik yang menimbulkan kegaduhan.

“Kalau ada pihak yang tidak setuju dengan isi film, jawab dengan data, riset, dan argumentasi. Jangan dengan intimidasi atau pelabelan. Sebaliknya, pembuat karya juga harus siap menerima kritik secara terbuka fan tanggung jawab baik moral maupun hukum,” tegasnya yang juga pemerhati sosial budaya dan sejarah bangsa ini.

Agus menilai kebebasan berekspresi dalam demokrasi tidak berarti bebas dari kritik dan tanggung jawab. Agus menyatakan semua pihak, baik negara, masyarakat, akademisi, seniman maupun pembuat karya, memiliki tanggung jawab menjaga ruang publik tetap sehat dan rasional.

“Yang dibutuhkan demokrasi bukan sekadar keberanian berbicara, tetapi juga kedewasaan mendengar, menguji fakta, dan rasa tanggung jawab baik moral maupun hukum publik,” pungkas Agus.