Independensi Ahli Eks Ketua BPK yang Dihadirkan Nadiem Dipertanyakan JPU
Kamis, 07 Mei 2026 - 18:54 WIB
loading...
Persidangan lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi digitalisasi pendidikan pengadaan chromebook yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Rabu, 6 Mei 2026. Foto: Dok Kejaksaan
A
A
A
JAKARTA - Independensi Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firmansyah yang dihadirkan pihak terdakwa Nadiem Makarim sebagai ahli dalam sidang dugaan korupsi Chromebook di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat pada Rabu (6/5/2026) dipertanyakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam persidangan, JPU menanyakan terkait independensi ahli sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Tim JPU Roy Riady mengatakan bahwa dalam KUHAP tidak ada ahli yang bersifat meringankan terdakwa, karena harus netral. “Karena KUHAP itu sendiri menyebutkan tidak ada definisi mengenai ahli yang meringankan. Ahli itu adalah ahli berdasarkan keahliannya, memberikan pendapat sesuai pengetahuannya guna membuat terang suatu tindak pidana,” kata Roy kepada wartawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.
Dia menilai pendapat keahlian Agung dalam persidangan justru tidak bersifat objektif dan tidak independen. Pendapat Agung dinilai hanya berdasarkan dari bukti-bukti kecil yang diterima dari penasihat hukum Nadiem.
Baca juga: Nadiem Makarim Kembali Hadir di Ruang Sidang: Kemarin Saya Mengalami Nyeri Cukup Tinggi
"Salah satunya adalah review kajian teknis, itu pun ditafsirkannya sendiri. Bahkan dia sangat memahami sebagai pengalaman dia sebagai Ketua BPK, sebagai auditor senior, menafsirkan suatu perbuatan melawan hukum itu adalah domainnya penegak hukum, bukan domainnya seorang auditor," tuturnya.
Roy mengungkapkan bahwa ahli ketika memberikan pendapatnya, juga tidak seperti orang yang pernah menjabat sebagai auditor, yaitu menghitung audit kerugian keuangan negara sebagaimana diminta oleh Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai dengan metodologi umum yang disampaikan kepada ahli. Pihaknya pun sangat menyayangkan karena seharusnya kedudukan ahli bersifat netral.
"Namun ahli memberikan jawaban, memberikan pendapatnya yang justru bertentangan dengan yang selama ini dia berikan atau dia praktikkan, untuk memberikan LHP laporan audit kerugian keuangan negara atas permintaan APH, termasuk oleh permintaan penyidik baikpun dari Kejaksaan maupun dari KPK," ujarnya.
Roy mengungkapkan bahwa JPU juga sangat menyayangkan ketika pihaknya mempertanyakan independensi dan bukti yang disampaikan, ahli justru membawa substansi di luar perkara. “Ahli sudah banyak bantu Kejaksaan, ini disayangkan karena Eks Ketua BPK ini memberikan jawaban diluar substansi sebagai ahli," jelasnya.
Kendati demikian, Roy mengatakan pihaknya tetap menghormati dan menghargai Agung yang telah hadir dan selama ini turut bekerja sama dengan Kejaksaan. Namun, ia meminta agar kesaksian ahli tetap independen. JPU kemudian menyampaikan keberatan pada akhir persidangan.
Pertama, kata dia, keberatan mrmgenai pendapat ahli yang tidak independen. Kedua, Roy mengatakan bahwa JPU keberatan karena ahli hanya berasumsi terkait dengan pengetahuannya yang berdasarkan bukti-bukti kecil dari penasehat hukum.
"Dan dia mengakui dia tidak terima banyak kaitan dengan bukti elektronik, bukti invoice keuangan, segala macam, laporannya tidak dia terima," imbuhnya.
Ketiga, kata Roy, JPU menyayangkan bahwa ahli dalam peradilan hanya menyampaikan sebuah pendapatnya berdasarkan kesimpulan. Padahal, kesimpulan tersebut seharusnya berdasarkan persidangan, bukan yang dibuat sebelum persidangan.
"Artinya di sinilah independensi ahli itu diuji, profesional ahli itu diuji sebagai seorang mantan pejabat, auditor yang termasuk menurut saya itu adalah panutan bagi saya, dulu saya banyak belajar. Tapi bagi saya ini adalah sebuah dinamika persidangan," pungkasnya.
Tim JPU Roy Riady mengatakan bahwa dalam KUHAP tidak ada ahli yang bersifat meringankan terdakwa, karena harus netral. “Karena KUHAP itu sendiri menyebutkan tidak ada definisi mengenai ahli yang meringankan. Ahli itu adalah ahli berdasarkan keahliannya, memberikan pendapat sesuai pengetahuannya guna membuat terang suatu tindak pidana,” kata Roy kepada wartawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.
Dia menilai pendapat keahlian Agung dalam persidangan justru tidak bersifat objektif dan tidak independen. Pendapat Agung dinilai hanya berdasarkan dari bukti-bukti kecil yang diterima dari penasihat hukum Nadiem.
Baca juga: Nadiem Makarim Kembali Hadir di Ruang Sidang: Kemarin Saya Mengalami Nyeri Cukup Tinggi
"Salah satunya adalah review kajian teknis, itu pun ditafsirkannya sendiri. Bahkan dia sangat memahami sebagai pengalaman dia sebagai Ketua BPK, sebagai auditor senior, menafsirkan suatu perbuatan melawan hukum itu adalah domainnya penegak hukum, bukan domainnya seorang auditor," tuturnya.
Roy mengungkapkan bahwa ahli ketika memberikan pendapatnya, juga tidak seperti orang yang pernah menjabat sebagai auditor, yaitu menghitung audit kerugian keuangan negara sebagaimana diminta oleh Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai dengan metodologi umum yang disampaikan kepada ahli. Pihaknya pun sangat menyayangkan karena seharusnya kedudukan ahli bersifat netral.
"Namun ahli memberikan jawaban, memberikan pendapatnya yang justru bertentangan dengan yang selama ini dia berikan atau dia praktikkan, untuk memberikan LHP laporan audit kerugian keuangan negara atas permintaan APH, termasuk oleh permintaan penyidik baikpun dari Kejaksaan maupun dari KPK," ujarnya.
Roy mengungkapkan bahwa JPU juga sangat menyayangkan ketika pihaknya mempertanyakan independensi dan bukti yang disampaikan, ahli justru membawa substansi di luar perkara. “Ahli sudah banyak bantu Kejaksaan, ini disayangkan karena Eks Ketua BPK ini memberikan jawaban diluar substansi sebagai ahli," jelasnya.
Kendati demikian, Roy mengatakan pihaknya tetap menghormati dan menghargai Agung yang telah hadir dan selama ini turut bekerja sama dengan Kejaksaan. Namun, ia meminta agar kesaksian ahli tetap independen. JPU kemudian menyampaikan keberatan pada akhir persidangan.
Pertama, kata dia, keberatan mrmgenai pendapat ahli yang tidak independen. Kedua, Roy mengatakan bahwa JPU keberatan karena ahli hanya berasumsi terkait dengan pengetahuannya yang berdasarkan bukti-bukti kecil dari penasehat hukum.
"Dan dia mengakui dia tidak terima banyak kaitan dengan bukti elektronik, bukti invoice keuangan, segala macam, laporannya tidak dia terima," imbuhnya.
Ketiga, kata Roy, JPU menyayangkan bahwa ahli dalam peradilan hanya menyampaikan sebuah pendapatnya berdasarkan kesimpulan. Padahal, kesimpulan tersebut seharusnya berdasarkan persidangan, bukan yang dibuat sebelum persidangan.
"Artinya di sinilah independensi ahli itu diuji, profesional ahli itu diuji sebagai seorang mantan pejabat, auditor yang termasuk menurut saya itu adalah panutan bagi saya, dulu saya banyak belajar. Tapi bagi saya ini adalah sebuah dinamika persidangan," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
