Dukung MBG, Relawan For Prabowo-Gibran: Sah Secara Hukum dan Dibutuhkan Masyarakat
Selasa, 28 April 2026 - 21:59 WIB
loading...
Ketua Umum Relawan For Prabowo-Gibran, Nasarudin menyatakan kebijakan Program MBG sah secara hukum dan konstitusional, serta dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Relawan For Prabowo-Gibran menyatakan gugatan dari sejumlah pihak terhadap kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus dihormati. Namun demikian, MBG adalah program pemerintah yang sah secara hukum dan konstitusional.
Program ini telah secara resmi dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah. Selain itu, program ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden, sehingga legalitasnya tidak perlu diperdebatkan lagi.
Baca juga: MBG Fondasi Utama Cetak Generasi Unggul Menuju Indonesia Emas 2045
"Program MBG telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di daerah-daerah, khususnya anak-anak yang kini mendapatkan akses gizi yang lebih baik. Oleh karena itu, kami dari Relawan For Prabowo-Gibran menyatakan siap pasang badan untuk menjaga dan mengawal program ini," kata Ketua Umum Relawan For Prabowo-Gibran, Nasarudin dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).
Dia menambahkahn bahwa tidak adil jika hanya karena satu atau dua persoalan teknis, lalu program MBG langsung dicap gagal. Setiap program besar pasti memiliki tantangan dalam implementasinya.
"Yang dibutuhkan adalah perbaikan, bukan penghentian. Relawan juga terus meminta masyarakat untuk aktif memberikan masukan agar program ini bisa terus diperbaiki dan disempurnakan," tegasnya.
Baca juga: SPPG Polri di Pejaten Terapkan Sistem MBG Prasmanan ke Pelajar
Secara konstitusional, posisi Program MBG juga sangat jelas. Seperti pandangan Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Riau, Mexsasai Indra yang menegaskan bahwa kebijakan MBG memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan atas hak anak untuk tumbuh dan berkembang, yang menjadi landasan utama hadirnya program ini.
Selain itu, kewenangan Presiden dalam menjalankan program ini juga berlandaskan Pasal 4 UUD 1945, serta diperkuat melalui penganggaran dalam Undang-Undang APBN yang telah disepakati bersama antara Presiden dan DPR. Dengan demikian, menjadi keliru apabila ada anggapan bahwa kebijakan maupun penganggaran MBG tidak memiliki dasar hukum.
Pemerintahan terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar program ini semakin tepat sasaran dan efektif. Sejalan dengan itu, kami juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan masukan dan pengawasan, agar pelaksanaan Program MBG semakin baik ke depannya.
Dia menyebut bahwa yang perlu diperbaiki adalah sistem dan pelaksanaannya, bukan programnya. Program MBG wajib dilanjutkan, dengan memastikan tidak ada kebocoran, penyimpangan, maupun ketidaktepatan sasaran.
"Program ini adalah investasi masa depan bangsa. Maka sudah sepatutnya kita jaga bersama, kita awasi bersama, dan kita sempurnakan bersama," tegasnya.
Program ini telah secara resmi dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah. Selain itu, program ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden, sehingga legalitasnya tidak perlu diperdebatkan lagi.
Baca juga: MBG Fondasi Utama Cetak Generasi Unggul Menuju Indonesia Emas 2045
"Program MBG telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di daerah-daerah, khususnya anak-anak yang kini mendapatkan akses gizi yang lebih baik. Oleh karena itu, kami dari Relawan For Prabowo-Gibran menyatakan siap pasang badan untuk menjaga dan mengawal program ini," kata Ketua Umum Relawan For Prabowo-Gibran, Nasarudin dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).
Dia menambahkahn bahwa tidak adil jika hanya karena satu atau dua persoalan teknis, lalu program MBG langsung dicap gagal. Setiap program besar pasti memiliki tantangan dalam implementasinya.
"Yang dibutuhkan adalah perbaikan, bukan penghentian. Relawan juga terus meminta masyarakat untuk aktif memberikan masukan agar program ini bisa terus diperbaiki dan disempurnakan," tegasnya.
Baca juga: SPPG Polri di Pejaten Terapkan Sistem MBG Prasmanan ke Pelajar
Secara konstitusional, posisi Program MBG juga sangat jelas. Seperti pandangan Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Riau, Mexsasai Indra yang menegaskan bahwa kebijakan MBG memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan atas hak anak untuk tumbuh dan berkembang, yang menjadi landasan utama hadirnya program ini.
Selain itu, kewenangan Presiden dalam menjalankan program ini juga berlandaskan Pasal 4 UUD 1945, serta diperkuat melalui penganggaran dalam Undang-Undang APBN yang telah disepakati bersama antara Presiden dan DPR. Dengan demikian, menjadi keliru apabila ada anggapan bahwa kebijakan maupun penganggaran MBG tidak memiliki dasar hukum.
Pemerintahan terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar program ini semakin tepat sasaran dan efektif. Sejalan dengan itu, kami juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan masukan dan pengawasan, agar pelaksanaan Program MBG semakin baik ke depannya.
Dia menyebut bahwa yang perlu diperbaiki adalah sistem dan pelaksanaannya, bukan programnya. Program MBG wajib dilanjutkan, dengan memastikan tidak ada kebocoran, penyimpangan, maupun ketidaktepatan sasaran.
"Program ini adalah investasi masa depan bangsa. Maka sudah sepatutnya kita jaga bersama, kita awasi bersama, dan kita sempurnakan bersama," tegasnya.
(shf)
Lihat Juga :
