Forum PWNU Desak PBNU Gelar Muktamar Paling Lambat Agustus 2026
Selasa, 28 April 2026 - 15:26 WIB
loading...
Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kramat Raya, Jakarta Pusat. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar segera Muktamar paling lambat awal Agustus 2026. Para ketua PWNU se-Indonesia menyampaikan desakan itu dengan mendatangi langsung kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).
Ketua PWNU Jawa Tengah Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin menyampaikan bahwa kehadiran para ketua PWNU itu bagian dari konsolidasi pimpinan wilayah dalam merespons dinamika internal organisasi. Gus Rozin menambahkan ada keprihatinan mendalam bahwa pasca kesepakatan islah belum ada progres yang berarti untuk memecahkan kebuntuan komunikasi pada elite PBNU.
Forum ini sudah berdiskusi beberapa kali dan tidak menemukan solusi lain kecuali melalui pelaksanaan muktamar sesegera mungkin. Aspirasi tersebut disampaikan dan diterima Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar secara daring. Dan diterima secara langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf di ruang kerjanya.
Baca juga: ‘Perang Tiga Poros’ di Muktamar NU 2026, dari Istana hingga Pesantren
Forum menilai keterlambatan pelaksanaan Muktamar berpotensi mengganggu konsolidasi organisasi serta menghambat fokus NU dalam menjalankan peran strategis di tingkat kebangsaan dan keummatan.
Menurut Gus Rozin, kurang lebih ada tiga poin pernyataan sikap yang disampaikan Forum Ketua PWNU se-Indonesia kepada PBNU. Pertama, PBNU diminta melaksanakan Muktamar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026 sesuai keputusan Rapat Pleno PBNU pada 29 Januari 2026.
“Jika hingga Agustus 2026 Muktamar tidak terlaksana, PWNU bersama PCNU akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU,” kata Gus Rozin saat dihubungi di Jakarta.
Kedua, lanjut dia, PBNU diminta konsisten menindaklanjuti keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 18 Maret 2026. Hal itu mencakup pembentukan panitia Munas/Konbes dan Muktamar, serta percepatan penerbitan dan penyelesaian surat keputusan (SK).
Ketiga, Steering Committee diminta menetapkan peserta Muktamar, meliputi PWNU, PCNU, dan PCINU, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan. Sikap tersebut didukung 23 Ketua PWNU dari berbagai provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua Pegunungan.
Dukungan itu menjadi sinyal kuat bahwa struktur wilayah menginginkan kepastian arah kepemimpinan organisasi. Forum Ketua PWNU menegaskan percepatan Muktamar menjadi langkah krusial untuk menjaga legitimasi kepemimpinan dan soliditas organisasi.
Ketidakpastian yang berlarut dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan struktural di tingkat wilayah dan cabang. “Ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menyangkut masa depan jam’iyah dan peran strategis NU bagi bangsa,” demikian pernyataan yang mengemuka dalam forum tersebut.
“Forum ini murni inisiatif para ketua PWNU, tidak dikoordinir secara khusus. Bahkan kedatangan mereka ke Jakarta juga atas biaya sendiri, padahal ada yang dari Aceh dan Papua Pegunungan,” pungkasnya.
Ketua PWNU Jawa Tengah Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin menyampaikan bahwa kehadiran para ketua PWNU itu bagian dari konsolidasi pimpinan wilayah dalam merespons dinamika internal organisasi. Gus Rozin menambahkan ada keprihatinan mendalam bahwa pasca kesepakatan islah belum ada progres yang berarti untuk memecahkan kebuntuan komunikasi pada elite PBNU.
Forum ini sudah berdiskusi beberapa kali dan tidak menemukan solusi lain kecuali melalui pelaksanaan muktamar sesegera mungkin. Aspirasi tersebut disampaikan dan diterima Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar secara daring. Dan diterima secara langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf di ruang kerjanya.
Baca juga: ‘Perang Tiga Poros’ di Muktamar NU 2026, dari Istana hingga Pesantren
Forum menilai keterlambatan pelaksanaan Muktamar berpotensi mengganggu konsolidasi organisasi serta menghambat fokus NU dalam menjalankan peran strategis di tingkat kebangsaan dan keummatan.
Menurut Gus Rozin, kurang lebih ada tiga poin pernyataan sikap yang disampaikan Forum Ketua PWNU se-Indonesia kepada PBNU. Pertama, PBNU diminta melaksanakan Muktamar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026 sesuai keputusan Rapat Pleno PBNU pada 29 Januari 2026.
“Jika hingga Agustus 2026 Muktamar tidak terlaksana, PWNU bersama PCNU akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU,” kata Gus Rozin saat dihubungi di Jakarta.
Kedua, lanjut dia, PBNU diminta konsisten menindaklanjuti keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 18 Maret 2026. Hal itu mencakup pembentukan panitia Munas/Konbes dan Muktamar, serta percepatan penerbitan dan penyelesaian surat keputusan (SK).
Ketiga, Steering Committee diminta menetapkan peserta Muktamar, meliputi PWNU, PCNU, dan PCINU, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan. Sikap tersebut didukung 23 Ketua PWNU dari berbagai provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua Pegunungan.
Dukungan itu menjadi sinyal kuat bahwa struktur wilayah menginginkan kepastian arah kepemimpinan organisasi. Forum Ketua PWNU menegaskan percepatan Muktamar menjadi langkah krusial untuk menjaga legitimasi kepemimpinan dan soliditas organisasi.
Ketidakpastian yang berlarut dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan struktural di tingkat wilayah dan cabang. “Ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menyangkut masa depan jam’iyah dan peran strategis NU bagi bangsa,” demikian pernyataan yang mengemuka dalam forum tersebut.
“Forum ini murni inisiatif para ketua PWNU, tidak dikoordinir secara khusus. Bahkan kedatangan mereka ke Jakarta juga atas biaya sendiri, padahal ada yang dari Aceh dan Papua Pegunungan,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
