Kongres I Iterati 2026 Tekankan Pentingnya Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi

JAKARTA - Indonesia menghadapi masalah besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Di satu sisi, jumlah lulusan terus meningkat setiap tahun. Namun di sisi lain, kualitas keterhubungan dengan dunia kerja justru melemah.

Ketua Umum Ikatan Teknisi dan Teknolog Rekayasa Indonesia (Iterati) Andi Taufan Marimba mengatakan, hanya 64% pekerja muda bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan mereka. Sedangkan 22,36% mengalami overeducation terlalu tinggi untuk pekerjaan yang mereka jalani. Artinya terjadi pemborosan sumber daya yang tidak sesuai dengan pemanfaatan di dunia kerja.

Dalam Kongres I Iterati 2026 bahwa persoalan ini sudah berada pada titik kritis dan membutuhkan intervensi yang nyata. “Solusi tidak cukup hanya dengan menambah jumlah lulusan atau memperluas akses pendidikan. Namun, yang dibutuhkan adalah reposisi total dari sistem pendidikan berbasis gelar menuju ekosistem berbasis kompetensi,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Baca juga: Universitas Brawijaya Masuk 600 Besar Dunia Kampus Lulusan Siap Kerja

Andi Taufan menyebut sertifikasi profesi harus menjadi mata uang utama, bukan sekadar pelengkap. Pendidikan vokasi harus terhubung langsung dengan kebutuhan industri, bukan berjalan di jalur yang tidak beririsan. Selain itu, yang paling penting adalah negara harus memiliki peta talenta yang jelas siapa yang memiliki kompetensi apa dan dibutuhkan di mana.

“Artinya, hampir separuh talenta muda Indonesia tidak benar-benar berada di jalur yang tepat. Ini bukan sekadar masalah pilihan karier. Ini adalah kegagalan sistemik. Mismatch pendidikan telah menjelma menjadi bom waktu yang menggerus produktivitas nasional,” jelasnya.

Lihat video: Hasil Tes Kompetensi Akademik 2025 Rendah, Komisi X DPR RI Minta Evaluasi


Andi Taufan menambahkan, lulusan yang tidak bekerja sesuai bidangnya cenderung kehilangan momentum kompetensi, sementara mereka yang overeducated menghadapi stagnasi dan menjadi kurang berdaya guna. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat daya saing ekonomi nasional.

“Lebih mengkhawatirkan lagi, fenomena ini terjadi di tengah tuntutan transformasi industri yang semakin kompleks. Dunia kerja membutuhkan teknisi dan teknolog yang siap pakai, adaptif, dan kompeten. Namun, sistem pendidikan masih terlalu berfokus pada output ijazah, bukan pada relevansi kompetensi,” ungkapnya.

“Kita sedang memproduksi lulusan, bukan membangun keahlian dan kompetensi. Masalahnya bukan karena Indonesia kekurangan talenta, tetapi karena talenta yang ada tidak ditempatkan, dilatih, dan dikembangkan dengan tepat,” tambah dia.

Andi Taufan menambahkan, kurikulum yang tertinggal dari kebutuhan industri, minimnya integrasi pelatihan berbasis praktik, serta sistem sertifikasi yang belum terstandar lintas sektor semakin memperlebar jurang antara pendidikan dan dunia kerja.

“Akibatnya, industri kesulitan mencari tenaga kerja yang siap, sementara lulusan kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai. Paradoks ini tidak bisa dibiarkan,” jelasnya.

Andi Taufan menegaskan penguatan peran teknisi dan teknolog merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. “Kami ingin memastikan teknisi dan teknolog Indonesia memiliki standar kompetensi yang kuat dan diakui di lapangan, bukan hanya di atas kertas,” ujarnya.

Sebagai langkah nyata, Citiasia dan Iterati melakukan penandatanganan nota kesepahaman sebagai langkah awal untuk mendorong berbagai program bersama dalam pengembangan kapasitas, sertifikasi, dan pemetaan talenta SDM teknologi di Indonesia.

“Jika Indonesia ingin melompat dalam peta ekonomi global, maka memperbaiki ketimpangan pendidikan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa itu, bonus demografi hanya akan berubah menjadi beban demografi,” katanya.

Dalam forum tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan pentingnya penguatan pendidikan vokasi dan sistem kompetensi untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi.

Sedangkan CEO Citiasia, Fitrah R. Kautsar, menyampaikan, ketika mismatch dibiarkan, maka tidak hanya kehilangan peluang di masa sekarang, tetapi juga masa depan. “Kita harus berhenti mengukur kualitas SDM hanya dari ijazah dan mulai menilai dari kompetensi nyata yang dapat digunakan dan teruji,” tandas Fitrah.