KAHMI Khawatir Laporan terhadap JK Ditunggangi Kepentingan Politik
Senin, 27 April 2026 - 20:01 WIB
loading...
Koordinator Presidium MN KAHMI Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Foto/Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI ) khawatir laporan polisi yang dilakukan sejumlah pihak terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) ditunggangi kepentingan politik tertentu. Hal ini disampaikan Koordinator Presidium MN KAHMI Ahmad Doli Kurnia Tandjung .
Mulanya, Doli mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi dasar laporan polisi ini tetap dilanjutkan. Padahal, banyak para pemuka agama Kristen maupun Katolik yang menyatakan tidak ada unsur penistaan agama atas pernyataan JK tersebut.
"Nah, jadi sebetulnya bujukan apa yang dipakai oleh teman-teman itu, ya? Nah, saya khawatir ini sudah masuk ke ranah politik. Nah, kalau ranah politik nanti makin bahaya ini, ya, kan," kata Doli.
Baca Juga: KAHMI Berharap Polemik Ceramah JK Tak Diperpanjang: Apa Lagi yang Mau Dipersoalkan?
Doli menyebut, bukan tidak mungkin akan ada aksi saling lapor dari elemen masyarakat imbas polemik ini. Ia tak ingin hal itu justru terjadi di kemudian hari.
"Bukan tidak mungkin loh nanti kemudian kalau teman-teman itu tidak segera mencabut, ada kelompok masyarakat yang lain yang juga merasa apa namanya ini sudah masuk ranah politik, ya ikut terlibat main politik main lapor lagi, wah ini panjang urusannya," ujarnya.
Oleh karenanya, kata dia, MN KAHMI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi. "Atas nama Majelis Nasional KAHMI ya, kita ini sebaiknya tetap menjaga apa namanya saling hormat-menghormati, saling hargai-menghargai antar umat beragama kita karena itulah bagian dari kekuatan kita," tuturnya.
Doli menegaskan, "Sudah ada buktinya dan sudah ada testimoni pernyataan dari tokoh-tokoh agama Kristen, Katolik itu bukan penistaan agama, ya. Sebaiknya nggak usah diteruskanlah ya demi persatuan kebangsaan, persatuan bangsa dan negara kita."
Diberitakan sebelumnya, sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Katolik menggelar pertemuan dengan JK. Pertemuan tersebut turut membahas terkait pelaporan terhadap JK ke polisi terkait dugaan penistaan agama dalam ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ketua Umum DPP Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (DPP PATRIA) PMKRI Agustinus Tamo Mbapa menyampaikan bahwa dalam pertemuannya dengan JK, dia melihat bahwa laporan tersebut tidaklah berdasar karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
"Pada saat pertemuan tadi dengan Bapak Jusuf Kalla, sangat jelas bahwa ada konteks yang diedit oleh kelompok tertentu sehingga terkesan Bapak Jusuf Kalla bicara soal dogmatis, soal ajaran agama," kata Agustinus seusai pertemuan di kediaman JK, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).
Mulanya, Doli mengaku tidak mengetahui apa yang menjadi dasar laporan polisi ini tetap dilanjutkan. Padahal, banyak para pemuka agama Kristen maupun Katolik yang menyatakan tidak ada unsur penistaan agama atas pernyataan JK tersebut.
"Nah, jadi sebetulnya bujukan apa yang dipakai oleh teman-teman itu, ya? Nah, saya khawatir ini sudah masuk ke ranah politik. Nah, kalau ranah politik nanti makin bahaya ini, ya, kan," kata Doli.
Baca Juga: KAHMI Berharap Polemik Ceramah JK Tak Diperpanjang: Apa Lagi yang Mau Dipersoalkan?
Doli menyebut, bukan tidak mungkin akan ada aksi saling lapor dari elemen masyarakat imbas polemik ini. Ia tak ingin hal itu justru terjadi di kemudian hari.
"Bukan tidak mungkin loh nanti kemudian kalau teman-teman itu tidak segera mencabut, ada kelompok masyarakat yang lain yang juga merasa apa namanya ini sudah masuk ranah politik, ya ikut terlibat main politik main lapor lagi, wah ini panjang urusannya," ujarnya.
Oleh karenanya, kata dia, MN KAHMI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi. "Atas nama Majelis Nasional KAHMI ya, kita ini sebaiknya tetap menjaga apa namanya saling hormat-menghormati, saling hargai-menghargai antar umat beragama kita karena itulah bagian dari kekuatan kita," tuturnya.
Doli menegaskan, "Sudah ada buktinya dan sudah ada testimoni pernyataan dari tokoh-tokoh agama Kristen, Katolik itu bukan penistaan agama, ya. Sebaiknya nggak usah diteruskanlah ya demi persatuan kebangsaan, persatuan bangsa dan negara kita."
Diberitakan sebelumnya, sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Katolik menggelar pertemuan dengan JK. Pertemuan tersebut turut membahas terkait pelaporan terhadap JK ke polisi terkait dugaan penistaan agama dalam ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ketua Umum DPP Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (DPP PATRIA) PMKRI Agustinus Tamo Mbapa menyampaikan bahwa dalam pertemuannya dengan JK, dia melihat bahwa laporan tersebut tidaklah berdasar karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
"Pada saat pertemuan tadi dengan Bapak Jusuf Kalla, sangat jelas bahwa ada konteks yang diedit oleh kelompok tertentu sehingga terkesan Bapak Jusuf Kalla bicara soal dogmatis, soal ajaran agama," kata Agustinus seusai pertemuan di kediaman JK, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).
(zik)
Lihat Juga :
