Presiden Tanda Tangani Desain Kawasan Legislatif-Yudikatif IKN, Ditarget Selesai 2027
Senin, 27 April 2026 - 05:49 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kaltim. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani desain pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN ditargetkan akan selesai pada tahun 2027 mendatang.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa penandatanganan desain ini menjadi salah satu langkah dalam memperkuat Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia.
“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian Kawasan Legislatif dan Yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028,” ujar Basuki dalam keterangannya, dikutip Senin (27/4/2026).
Diketahui, pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir tahun 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo terkait penyempurnaan desain.
Proses perancangan dilakukan melalui studi banding ke berbagai negara, antara lain Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan.
Basuki pun menyampaikan bahwa desain kawasan ini mengusung filosofi yang mencerminkan karakter kelembagaan negara yang kuat. “Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Kawasan Legislatif IKN menyampaikan pandangannya terhadap desain kawasan yang telah disetujui Presiden. Ia menilai konsep yang diusung tidak hanya menghadirkan kemegahan, tetapi juga kenyamanan bagi para penyelenggara negara.
“Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Muzani juga mengapresiasi pesatnya perkembangan pembangunan IKN dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, transformasi dari tahap perencanaan menuju realisasi fisik yang dapat saat ini telah dapat dirasakan langsung.
“Disini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati,” tambahnya.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa penandatanganan desain ini menjadi salah satu langkah dalam memperkuat Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota politik Indonesia.
“Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian Kawasan Legislatif dan Yudikatif adalah pada tahun 2027, dan paling lambat semester I tahun 2028,” ujar Basuki dalam keterangannya, dikutip Senin (27/4/2026).
Diketahui, pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif sendiri telah berkontrak sejak akhir tahun 2025, kemudian mengalami penyesuaian pada awal 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo terkait penyempurnaan desain.
Proses perancangan dilakukan melalui studi banding ke berbagai negara, antara lain Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan konsep kawasan yang representatif, fungsional, dan mencerminkan identitas kebangsaan.
Basuki pun menyampaikan bahwa desain kawasan ini mengusung filosofi yang mencerminkan karakter kelembagaan negara yang kuat. “Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Kawasan Legislatif IKN menyampaikan pandangannya terhadap desain kawasan yang telah disetujui Presiden. Ia menilai konsep yang diusung tidak hanya menghadirkan kemegahan, tetapi juga kenyamanan bagi para penyelenggara negara.
“Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Muzani juga mengapresiasi pesatnya perkembangan pembangunan IKN dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, transformasi dari tahap perencanaan menuju realisasi fisik yang dapat saat ini telah dapat dirasakan langsung.
“Disini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati,” tambahnya.
(shf)
Lihat Juga :
