Apresiasi Dasco soal Threshold, Sekjen Perindo Tekankan RUU Pemilu Harus Rampung 2026
Jum'at, 24 April 2026 - 13:04 WIB
loading...
Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyambut positif pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ambang batas parlemen. Foto/SindoNews.
A
A
A
JAKARTA - Wacana penyesuaian ambang batas parlemen (parliamentary threshold) kembali mengemuka dalam rencana revisi Undang-Undang Pemilu. DPR RI menegaskan pendekatan yang diambil tidak akan memberatkan partai politik, sejalan dengan arahan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengkaji ulang ambang batas sebesar 4 persen.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pembahasan ambang batas parlemen masih dalam tahap pendalaman agar tidak memberatkan partai politik.
"Ya kita lagi lihat untuk ambang batas yang kira-kira kemudian tidak memberatkan partai-partai yang lain," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 April 2026.
Baca juga: Dasco Tak Ingin Ambang Batas Parlemen Memberatkan Partai Politik
Pernyataan tersebut mendapat respons dari Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Dia menilai sikap DPR menunjukkan komitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan prinsip keadilan dalam demokrasi.
"Pendekatan yang tidak memberatkan partai politik merupakan langkah positif dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat dan kompetitif," ujar Ferry di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Lihat video: Ada Peluang MK Batalkan Parliamentary Threshold
Ferry menilai diperlukan formula yang proporsional agar tidak menutup ruang partisipasi politik, sekaligus tetap menjaga kualitas pengambilan keputusan di parlemen.
Ferry menegaskan momentum pembahasan ini harus dimanfaatkan untuk segera menuntaskan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Kepastian regulasi dinilai penting agar seluruh pihak memiliki waktu yang cukup dalam mempersiapkan tahapan pemilu berikutnya.
"Kepastian regulasi adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas. Oleh karena itu, penyelesaian RUU Pemilu tidak boleh berlarut-larut," tegasnya.
Dia juga menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang inklusif dengan melibatkan berbagai elemen, mulai dari partai politik, akademisi, hingga masyarakat sipil, agar menghasilkan kebijakan yang relevan dan adaptif terhadap dinamika demokrasi.
Ferry menilai arah pembangunan politik nasional saat ini berada dalam koridor yang positif, dengan komitmen terhadap penguatan demokrasi dan keterbukaan ruang partisipasi politik.
“Kami melihat bahwa pemerintah memiliki semangat pro-demokrasi, yang tercermin dari upaya menjaga ruang partisipasi politik tetap terbuka bagi semua pihak,” katanya.
Partai Perindo menegaskan akan terus mengawal pembahasan RUU Pemilu agar menghasilkan regulasi yang adil, tidak diskriminatif, serta mampu memperkuat sistem kepartaian di Indonesia.
Sinergi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem pemilu yang lebih matang dan berkeadilan. Kepastian dan kualitas demokrasi diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas politik, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pembahasan ambang batas parlemen masih dalam tahap pendalaman agar tidak memberatkan partai politik.
"Ya kita lagi lihat untuk ambang batas yang kira-kira kemudian tidak memberatkan partai-partai yang lain," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 April 2026.
Baca juga: Dasco Tak Ingin Ambang Batas Parlemen Memberatkan Partai Politik
Pernyataan tersebut mendapat respons dari Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah. Dia menilai sikap DPR menunjukkan komitmen menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan prinsip keadilan dalam demokrasi.
"Pendekatan yang tidak memberatkan partai politik merupakan langkah positif dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat dan kompetitif," ujar Ferry di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Lihat video: Ada Peluang MK Batalkan Parliamentary Threshold
Ferry menilai diperlukan formula yang proporsional agar tidak menutup ruang partisipasi politik, sekaligus tetap menjaga kualitas pengambilan keputusan di parlemen.
Ferry menegaskan momentum pembahasan ini harus dimanfaatkan untuk segera menuntaskan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). Kepastian regulasi dinilai penting agar seluruh pihak memiliki waktu yang cukup dalam mempersiapkan tahapan pemilu berikutnya.
"Kepastian regulasi adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas. Oleh karena itu, penyelesaian RUU Pemilu tidak boleh berlarut-larut," tegasnya.
Dia juga menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang inklusif dengan melibatkan berbagai elemen, mulai dari partai politik, akademisi, hingga masyarakat sipil, agar menghasilkan kebijakan yang relevan dan adaptif terhadap dinamika demokrasi.
Ferry menilai arah pembangunan politik nasional saat ini berada dalam koridor yang positif, dengan komitmen terhadap penguatan demokrasi dan keterbukaan ruang partisipasi politik.
“Kami melihat bahwa pemerintah memiliki semangat pro-demokrasi, yang tercermin dari upaya menjaga ruang partisipasi politik tetap terbuka bagi semua pihak,” katanya.
Partai Perindo menegaskan akan terus mengawal pembahasan RUU Pemilu agar menghasilkan regulasi yang adil, tidak diskriminatif, serta mampu memperkuat sistem kepartaian di Indonesia.
Sinergi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem pemilu yang lebih matang dan berkeadilan. Kepastian dan kualitas demokrasi diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas politik, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.
(cip)
Lihat Juga :
