Hasto PDIP Soroti Fenomena Kritik Dibalas Laporan ke Polisi
Sabtu, 18 April 2026 - 12:03 WIB
loading...
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti banyaknya kritik yang justru dibalas dengan laporan ke polisi. Foto/Dok SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti banyaknya kritik yang justru dibalas dengan laporan ke polisi.Hasto menegaskan, beragam kritik yang disampaikan bukan berarti tidak ingin pemerintah berhasil.
Mulanya, Hasto menegaskan bahwa tidak boleh ada penindasan dalam bentuk apa pun di Indonesia. "Sebagai mercusuar keadilan dan kemanusiaan dengan narasi pembebasan yang sangat kental, maka di Republik ini seharusnya tidak boleh ada penindasan atas cara apa pun," kata Hasto saat menyampaikan sambutan pembukaan acara Peringatan 71 Tahun Konferensi Asia Afrika 1955 di Sekolah Partai PDIP di Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Salah satu yang harus dipastikan, kata dia, terkait dengan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Hasto lantas menyinggung banyaknya kritik yang berujung kepada pelaporan balik ke polisi.
Baca Juga: LBH Tani Nusantara Laporkan Feri Amsari ke Polda Metro Jaya
"Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik masalah terhadap pemerintah diadukan kepada polisi. Padahal Republik ini dibangun dengan suatu dialektika," ujarnya.
Hasto mengatakan, beragam kritik yang disampaikan bukan berarti tidak ingin pemerintah berhasil. Kritik merupakan bentuk kepedulian agar pembangunan berjalan dengan baik.
"Kalau kita kritik pemerintah, bukan berarti kita tidak ingin pemerintah berhasil. Justru ketika kita kritik pada pemerintah karena kita sayang, cinta tanah air kepada Republik ini," jelasnya.
Maka dari itu, kata dia, dengan belajar narasi pembebasan dari Konferensi Asia Afrika (KAA), Hasto meminta seluruh kader tidak hanya menggelorakan semangat kepemimpinan Indonesia bagi dunia, tapi juga menjadi sumber keteladanan bahwa perbedaan-perbedaan ide dan pemikiran selama digerakkan oleh semangat rasa cinta tanah air untuk kemajuan bangsa, itu bukan hal yang diharamkan, tetapi itu penting dalam hal demokrasi.
"Semua harus kita perjuangkan demi sehatnya Indonesia di dalam mencapai tujuan bernegara. Narasi pembebasan itulah yang kita temukan di dalam seminar ini," pungkasnya.
Diketahui, sejumlah pengamat yang dikenal kritis terhadap pemerintah dilaporkan ke polisi. Mereka antara lain Ubedilah Badrun, Islah Bahrawi, Saiful Mujani, dan Feri Amsari.
Mulanya, Hasto menegaskan bahwa tidak boleh ada penindasan dalam bentuk apa pun di Indonesia. "Sebagai mercusuar keadilan dan kemanusiaan dengan narasi pembebasan yang sangat kental, maka di Republik ini seharusnya tidak boleh ada penindasan atas cara apa pun," kata Hasto saat menyampaikan sambutan pembukaan acara Peringatan 71 Tahun Konferensi Asia Afrika 1955 di Sekolah Partai PDIP di Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Salah satu yang harus dipastikan, kata dia, terkait dengan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Hasto lantas menyinggung banyaknya kritik yang berujung kepada pelaporan balik ke polisi.
Baca Juga: LBH Tani Nusantara Laporkan Feri Amsari ke Polda Metro Jaya
"Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik masalah terhadap pemerintah diadukan kepada polisi. Padahal Republik ini dibangun dengan suatu dialektika," ujarnya.
Hasto mengatakan, beragam kritik yang disampaikan bukan berarti tidak ingin pemerintah berhasil. Kritik merupakan bentuk kepedulian agar pembangunan berjalan dengan baik.
"Kalau kita kritik pemerintah, bukan berarti kita tidak ingin pemerintah berhasil. Justru ketika kita kritik pada pemerintah karena kita sayang, cinta tanah air kepada Republik ini," jelasnya.
Maka dari itu, kata dia, dengan belajar narasi pembebasan dari Konferensi Asia Afrika (KAA), Hasto meminta seluruh kader tidak hanya menggelorakan semangat kepemimpinan Indonesia bagi dunia, tapi juga menjadi sumber keteladanan bahwa perbedaan-perbedaan ide dan pemikiran selama digerakkan oleh semangat rasa cinta tanah air untuk kemajuan bangsa, itu bukan hal yang diharamkan, tetapi itu penting dalam hal demokrasi.
"Semua harus kita perjuangkan demi sehatnya Indonesia di dalam mencapai tujuan bernegara. Narasi pembebasan itulah yang kita temukan di dalam seminar ini," pungkasnya.
Diketahui, sejumlah pengamat yang dikenal kritis terhadap pemerintah dilaporkan ke polisi. Mereka antara lain Ubedilah Badrun, Islah Bahrawi, Saiful Mujani, dan Feri Amsari.
(zik)
Lihat Juga :
