Seruan Saiful Mujani Gulingkan Pemerintahan, KSP: Tak Sesuai Konstitusi
Jum'at, 17 April 2026 - 23:08 WIB
loading...
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyoroti pernyataan pendiri SMRC Saiful Mujani yang menyerukan gulingkan pemerintahan. Dia menilai hal itu tak sesuai konstitusi. Foto: Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyoroti pernyataan pendiri SMRC Saiful Mujani yang menyerukan gulingkan pemerintahan. Dia menilai hal itu tak sesuai konstitusi.
Siapa pun memiliki sikap politik yang dijamin konstitusi. Namun, sikap politik itu harus juga sesuai dengan konstitusi.
Baca juga: Kantor SMRC Didemo, Saiful Mujani: Ongkos Sebuah Sikap
"Konstitusi kita sudah mengatur tentang perubahan jabatan presiden atau presiden itu dengan pemilu atau impeachment," ujar Qodari di Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026).
Dia mengatakan, pergantian presiden melalui pemilu hanya tinggal beberapa tahun lagi. Sedangkan mekanisme pergantian pemerintahan melalui impeachment harus melalui partai politik dan DPR. "Tapi, kalau berada di luar itu, dia tidak sesuai konstitusi," ucapnya.
Qodari menilai akan ada gejolak dan ketidakstabilan bila menggulingkan pemerintahan di luar mekanisme konstitusi.
"Itu akan menimbulkan ketidakpastian politik yang besar. Dan ketidakpastian politik itu bisa berujung kepada konflik politik dan hal-hal yang justru membuat bangsa dan negara ini menjadi mundur baik secara sosial maupun ekonomi," ungkapnya.
Padahal, kondisi global tengah dalam kondisi bergejolak dan krisis. Untuk itu, dia menyarankan seluruh pihak menjaga persatuan. "Ketika dunia internasional sedang ada ketegangan, sedang krisis, memang bangsa kita membutuhkan persatuan dan kesatuan. Jadi musuh kita bukan di dalam tapi di luar," ujar Qodari.
Siapa pun memiliki sikap politik yang dijamin konstitusi. Namun, sikap politik itu harus juga sesuai dengan konstitusi.
Baca juga: Kantor SMRC Didemo, Saiful Mujani: Ongkos Sebuah Sikap
"Konstitusi kita sudah mengatur tentang perubahan jabatan presiden atau presiden itu dengan pemilu atau impeachment," ujar Qodari di Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026).
Dia mengatakan, pergantian presiden melalui pemilu hanya tinggal beberapa tahun lagi. Sedangkan mekanisme pergantian pemerintahan melalui impeachment harus melalui partai politik dan DPR. "Tapi, kalau berada di luar itu, dia tidak sesuai konstitusi," ucapnya.
Qodari menilai akan ada gejolak dan ketidakstabilan bila menggulingkan pemerintahan di luar mekanisme konstitusi.
"Itu akan menimbulkan ketidakpastian politik yang besar. Dan ketidakpastian politik itu bisa berujung kepada konflik politik dan hal-hal yang justru membuat bangsa dan negara ini menjadi mundur baik secara sosial maupun ekonomi," ungkapnya.
Padahal, kondisi global tengah dalam kondisi bergejolak dan krisis. Untuk itu, dia menyarankan seluruh pihak menjaga persatuan. "Ketika dunia internasional sedang ada ketegangan, sedang krisis, memang bangsa kita membutuhkan persatuan dan kesatuan. Jadi musuh kita bukan di dalam tapi di luar," ujar Qodari.
(jon)
Lihat Juga :
