Prabowo Ingin Setiap Kota/Kabupaten Punya Sekolah Rakyat
Jum'at, 17 April 2026 - 08:36 WIB
loading...
Presiden Prabowo Subianto ingin agar setiap kota/kabupaten punya Sekolah Rakyat. Foto: Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto ingin agar setiap kota/kabupaten punya Sekolah Rakyat. Apalagi, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk menyelenggarakan pendidikan gratis bagi anak-anak keluarga miskin.
Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banggai, Nur Djalal serta Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Ronal Putje di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).
"Prinsipnya gini, jadi presiden itu mintanya setiap kota/kabupaten minimal punya satu (Sekolah Rakyat). Saya ingin mengatakan, walaupun sekarang di Banggai sedang berproses, enggak usah khawatir karena itu perintah presiden gitu loh, tinggal waktunya saja. Kalau tidak bisa mulai tahun ini ya mudah-mudahan karena sudah diusulkan awal-awal tahun depan sudah bisa dibangun," kata Agus Jabo.
![Prabowo Ingin Setiap Kota/Kabupaten Punya Sekolah Rakyat]()
Baca juga: 46.000 Siswa Tahun Ini Ditampung di Sekolah Rakyat
Saat ini, Pemkab Banggai sedang proses pecah lahan dan menunggu sertifikasi terkait status tanah di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai yang akan digunakan. Sebab, lahan milik pemda itu memiliki luas total 85 hektare. Adapun, 10 hektare di antaranya diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Agus Jabo menjelaskan, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat kini sedang memasuki proses tahap kedua yang tersebar pada 104 titik di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah ini ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran baru 2026 untuk menggantikan gedung sekolah rintisan yang dugunakan sejak Juli 2025 lalu.
Lebih lanjut Agus Jabo menyampaikan, jika pembangunan Sekolah Rakyat di Banggai tidak dapat dilakukan pada tahap kedua, maka bisa mengikuti tahap ketiga. Namun, status lahan yang diusulkan sudah harus jelas dan memiliki sertifikat.
"Di Banggai kan tidak ada rintisan, jadi kalau kemudian slot untuk tahap yang ketiga karena Pak Presiden minta selain 104 (titik) ada 100 sekolah lagi (akan dibangun) di tahun ini. Kalau kuotanya masih ada, ya nanti (usulan Pemkab Banggai) masuk tahap ketiga dengan catatan harus definitif punya pemkab. Apa buktinya? Harus (punya) sertifikat atas nama pemkab," jelasnya.
"Jadi untuk Pemkab Banggai silakan kekurangannya dilengkapi," sambung Agus Jabo.
Agus Jabo menambahkan, Prabowo menginstruksikan agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam menjalankan program-program prioritas presiden. Sebab, target yang ingin dicapai, salah satunya adalah menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
"(Target) Yang kedua, angka kemiskinan di Indonesia di tahun 2029 harus dibawah 2 persen, maka program-program pusat, seperti Sekolah Rakyat, terus kemudian Koperasi Desa Merah Putih, kampung nelayan, silakan semuanya segera diakses," ungkap Agus Jabo.
Sementara itu, Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili menyebut, proses sertifikasi pecah lahan diperkiran selesai pada akhir bulan ini. Dia juga mengungkapkan bahwa tanah yang diusulkan itu telah dinyatakan memenuhi syarat pembangunan.
"Kementerian PU juga sudah melakukan peninjauan. Hasilnya, memenuhi syarat," ungkap Furqanuddin.
Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono saat menerima audiensi Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banggai, Nur Djalal serta Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Ronal Putje di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).
"Prinsipnya gini, jadi presiden itu mintanya setiap kota/kabupaten minimal punya satu (Sekolah Rakyat). Saya ingin mengatakan, walaupun sekarang di Banggai sedang berproses, enggak usah khawatir karena itu perintah presiden gitu loh, tinggal waktunya saja. Kalau tidak bisa mulai tahun ini ya mudah-mudahan karena sudah diusulkan awal-awal tahun depan sudah bisa dibangun," kata Agus Jabo.
Baca juga: 46.000 Siswa Tahun Ini Ditampung di Sekolah Rakyat
Saat ini, Pemkab Banggai sedang proses pecah lahan dan menunggu sertifikasi terkait status tanah di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai yang akan digunakan. Sebab, lahan milik pemda itu memiliki luas total 85 hektare. Adapun, 10 hektare di antaranya diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Agus Jabo menjelaskan, pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat kini sedang memasuki proses tahap kedua yang tersebar pada 104 titik di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah ini ditargetkan beroperasi pada tahun ajaran baru 2026 untuk menggantikan gedung sekolah rintisan yang dugunakan sejak Juli 2025 lalu.
Lebih lanjut Agus Jabo menyampaikan, jika pembangunan Sekolah Rakyat di Banggai tidak dapat dilakukan pada tahap kedua, maka bisa mengikuti tahap ketiga. Namun, status lahan yang diusulkan sudah harus jelas dan memiliki sertifikat.
"Di Banggai kan tidak ada rintisan, jadi kalau kemudian slot untuk tahap yang ketiga karena Pak Presiden minta selain 104 (titik) ada 100 sekolah lagi (akan dibangun) di tahun ini. Kalau kuotanya masih ada, ya nanti (usulan Pemkab Banggai) masuk tahap ketiga dengan catatan harus definitif punya pemkab. Apa buktinya? Harus (punya) sertifikat atas nama pemkab," jelasnya.
"Jadi untuk Pemkab Banggai silakan kekurangannya dilengkapi," sambung Agus Jabo.
Agus Jabo menambahkan, Prabowo menginstruksikan agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam menjalankan program-program prioritas presiden. Sebab, target yang ingin dicapai, salah satunya adalah menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
"(Target) Yang kedua, angka kemiskinan di Indonesia di tahun 2029 harus dibawah 2 persen, maka program-program pusat, seperti Sekolah Rakyat, terus kemudian Koperasi Desa Merah Putih, kampung nelayan, silakan semuanya segera diakses," ungkap Agus Jabo.
Sementara itu, Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili menyebut, proses sertifikasi pecah lahan diperkiran selesai pada akhir bulan ini. Dia juga mengungkapkan bahwa tanah yang diusulkan itu telah dinyatakan memenuhi syarat pembangunan.
"Kementerian PU juga sudah melakukan peninjauan. Hasilnya, memenuhi syarat," ungkap Furqanuddin.
(rca)
Lihat Juga :
