Mayoritas Publik Tolak Wacana Pelengseran, Stabilitas Jadi Pertimbangan Utama
Kamis, 16 April 2026 - 21:11 WIB
loading...
Hasil survei yang dilakukan lembaga survei Median mengungkapkan bahwa mayoritas publik tidak setuju terhadap wacana pelengseran pemimpin di tengah masa jabatan. Foto/Ilustrasi/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun mengungkapkan bahwa mayoritas publik tidak setuju terhadap wacana pelengseran pemimpin di tengah masa jabatan. Temuan survei terbaru Median menunjukkan bahwa publik lebih mengedepankan stabilitas pemerintahan dan penghormatan terhadap mekanisme demokrasi.
“Data kami menunjukkan, 62 persen responden menyatakan tidak setuju jika terjadi pelengseran di tengah masa jabatan. Bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya menginginkan stabilitas politik tetap terjaga, apalagi di tengah kondisi geopolitik sedang memanas,” ujar Rico Marbun dalam paparannya, dikutip Kamis (16/4/2026).
Baca juga: Geruduk Kantor SMRC, Massa Ojol: Tangkap dan Adili Saiful Mujani
Menurut Rico, ada sejumlah alasan utama yang melatarbelakangi sikap publik tersebut. Alasan terbesar adalah kekhawatiran terhadap potensi perpecahan dan kekacauan apabila pelengseran dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.
“Sebanyak 15,5 persen responden secara eksplisit menyebut bahwa pelengseran di tengah jalan berisiko memicu perpecahan dan instabilitas. Ini menunjukkan kesadaran publik bahwa transisi kekuasaan yang tidak normal bisa berdampak luas,” jelasnya.
Selain itu, faktor legitimasi demokrasi juga menjadi pertimbangan penting. Sebanyak 12,2 persen responden menilai bahwa pemimpin yang telah terpilih merupakan hasil mandat rakyat dan pemenang pemilu, sehingga harus dihormati hingga masa jabatannya selesai.
Baca juga: Kantor SMRC Didemo, Saiful Mujani: Ongkos Sebuah Sikap
“Publik masih memegang prinsip bahwa hasil pemilu adalah kontrak politik yang harus dijaga. Ini terlihat dari 12,2 persen responden yang menekankan pentingnya menghormati mandat rakyat,” lanjut Rico.
Alasan lain yang cukup dominan adalah pandangan bahwa masa jabatan belum selesai (12,0 persen), sehingga pelengseran dianggap tidak memiliki dasar yang kuat secara konstitusional maupun etis.
Di sisi lain, 10,8 persen responden menilai isu pelengseran sebagai isu lama yang terus diangkat kembali tanpa urgensi yang jelas, sementara 9,5 persen menyatakan bahwa kinerja pemerintahan saat ini masih dinilai cukup baik.
“Artinya, publik melihat selama kinerja masih berjalan dan tidak ada pelanggaran besar, maka dorongan untuk pelengseran tidak mendapatkan legitimasi sosial,” tegasnya.
Rico menambahkan, temuan ini menjadi sinyal penting bagi elite politik agar tidak memainkan isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Survei Median ini dilakukan pada periode 30 Maret hingga 7 April 2026. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner melalui media sosial dengan target responden pengguna aktif media sosial berusia 17 hingga 60 tahun ke atas.
Sebanyak 1.300 responden terlibat dalam survei ini, dengan distribusi pertanyaan dilakukan secara proporsional terhadap populasi dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui akun media sosial.
“Data kami menunjukkan, 62 persen responden menyatakan tidak setuju jika terjadi pelengseran di tengah masa jabatan. Bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya menginginkan stabilitas politik tetap terjaga, apalagi di tengah kondisi geopolitik sedang memanas,” ujar Rico Marbun dalam paparannya, dikutip Kamis (16/4/2026).
Baca juga: Geruduk Kantor SMRC, Massa Ojol: Tangkap dan Adili Saiful Mujani
Menurut Rico, ada sejumlah alasan utama yang melatarbelakangi sikap publik tersebut. Alasan terbesar adalah kekhawatiran terhadap potensi perpecahan dan kekacauan apabila pelengseran dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.
“Sebanyak 15,5 persen responden secara eksplisit menyebut bahwa pelengseran di tengah jalan berisiko memicu perpecahan dan instabilitas. Ini menunjukkan kesadaran publik bahwa transisi kekuasaan yang tidak normal bisa berdampak luas,” jelasnya.
Selain itu, faktor legitimasi demokrasi juga menjadi pertimbangan penting. Sebanyak 12,2 persen responden menilai bahwa pemimpin yang telah terpilih merupakan hasil mandat rakyat dan pemenang pemilu, sehingga harus dihormati hingga masa jabatannya selesai.
Baca juga: Kantor SMRC Didemo, Saiful Mujani: Ongkos Sebuah Sikap
“Publik masih memegang prinsip bahwa hasil pemilu adalah kontrak politik yang harus dijaga. Ini terlihat dari 12,2 persen responden yang menekankan pentingnya menghormati mandat rakyat,” lanjut Rico.
Alasan lain yang cukup dominan adalah pandangan bahwa masa jabatan belum selesai (12,0 persen), sehingga pelengseran dianggap tidak memiliki dasar yang kuat secara konstitusional maupun etis.
Di sisi lain, 10,8 persen responden menilai isu pelengseran sebagai isu lama yang terus diangkat kembali tanpa urgensi yang jelas, sementara 9,5 persen menyatakan bahwa kinerja pemerintahan saat ini masih dinilai cukup baik.
“Artinya, publik melihat selama kinerja masih berjalan dan tidak ada pelanggaran besar, maka dorongan untuk pelengseran tidak mendapatkan legitimasi sosial,” tegasnya.
Rico menambahkan, temuan ini menjadi sinyal penting bagi elite politik agar tidak memainkan isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Survei Median ini dilakukan pada periode 30 Maret hingga 7 April 2026. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner melalui media sosial dengan target responden pengguna aktif media sosial berusia 17 hingga 60 tahun ke atas.
Sebanyak 1.300 responden terlibat dalam survei ini, dengan distribusi pertanyaan dilakukan secara proporsional terhadap populasi dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui akun media sosial.
(shf)
Lihat Juga :
