PDIP Kritisi Wacana War Ticket, Minta Kemenag Fokus Penyelenggaraan Haji 2026
Selasa, 14 April 2026 - 11:56 WIB
loading...
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina mengkritisi ihwal dikeluarkannya wacana war ticket haji oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Foto/Felldy Asyla Utama
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDIP Selly Andriany Gantina mengkritisi dikeluarkannya wacana 'war ticket' haji oleh Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Menurutnya, wacana tersebut tidak tepat disampaikan saat Kemenhaj juga tengah fokus terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026.
"Momen hari ini adalah momen yang tidak tepat untuk mengeluarkan statement war ticket. Dan kami berharap bahwa Kementerian Haji bisa meredam upaya untuk mengeluarkan statement war ticket," kata Selly di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Pada prinsipnya, ia mengapresiasi inovasi tersebut. Namun, tambahan kuota haji yang menjadi dasar dari wacana ini dikeluarkan dinilai masih jauh dari harapan.
Baca Juga: Kemenhaj Godok Wacana War Ticket Haji, Atasi Antrean Panjang
Dia juga menegaskan bahwa wacana war ticket ini justru harus dipahami bukan karena kesalahan atau kelalaian terkait panjangnya daftar antrean panjang calon jemaah karena setelah didirikannya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"Masa tunggu ini memang sudah berlangsung sejak dari zaman Kementerian Agama terlebih dahulu. Saat itu diberlakukannya apa, kebijakan tentang orang bisa apa, dengan pola antrean dan orang-orang bisa melakukan pinjaman dari perbankan. Maka mau tidak mau, hal ini yang membuat masa tunggunya menjadi lebih lama," ujarnya.
Oleh karena itu, Selly meminta agar Kemenhaj tidak menggaungkan terlebih dahulu wacana war ticket ini. Terlebih, saat ini juga masih dibutuhkan fokus untuk pelaksanaan haji 2026.
"Justru yang harus menjadi fokus Kementerian Haji, bagaimana penyelenggaraan tahun 2026 atau 1447 Hijriah ini bisa berjalan dengan lebih baik," pungkasnya.
"Momen hari ini adalah momen yang tidak tepat untuk mengeluarkan statement war ticket. Dan kami berharap bahwa Kementerian Haji bisa meredam upaya untuk mengeluarkan statement war ticket," kata Selly di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Pada prinsipnya, ia mengapresiasi inovasi tersebut. Namun, tambahan kuota haji yang menjadi dasar dari wacana ini dikeluarkan dinilai masih jauh dari harapan.
Baca Juga: Kemenhaj Godok Wacana War Ticket Haji, Atasi Antrean Panjang
Dia juga menegaskan bahwa wacana war ticket ini justru harus dipahami bukan karena kesalahan atau kelalaian terkait panjangnya daftar antrean panjang calon jemaah karena setelah didirikannya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"Masa tunggu ini memang sudah berlangsung sejak dari zaman Kementerian Agama terlebih dahulu. Saat itu diberlakukannya apa, kebijakan tentang orang bisa apa, dengan pola antrean dan orang-orang bisa melakukan pinjaman dari perbankan. Maka mau tidak mau, hal ini yang membuat masa tunggunya menjadi lebih lama," ujarnya.
Oleh karena itu, Selly meminta agar Kemenhaj tidak menggaungkan terlebih dahulu wacana war ticket ini. Terlebih, saat ini juga masih dibutuhkan fokus untuk pelaksanaan haji 2026.
"Justru yang harus menjadi fokus Kementerian Haji, bagaimana penyelenggaraan tahun 2026 atau 1447 Hijriah ini bisa berjalan dengan lebih baik," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
