11.014 Orang Dicoret dari Daftar Penerima Bansos Mulai April 2026

JAKARTA - Sebanyak 11.014 orang dicoret dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) mulai April 2026. Jumlah ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) setelah dilakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) versi kedua tahun 2026, yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan II tahun ini.

Dalam pemutakhiran tersebut, BPS menemukan adanya inclusion error atau data tidak sasaran penerima manfaat sebanyak 11.014 keluarga. Jumlah ini mencakup 0,06% dari total 18,15 juta keluarga penerima bansos pada triwulan pertama. Akibatnya, belasan ribu nama tersebut resmi dicoret dari daftar penerima bansos karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima.

Baca juga: Kabar Baik! Bansos untuk 18 Juta KPM Cair Pertengahan April 2026

"Dari hasil pemutakhiran DTSEN versi kedua ini kami menemukan adanya inclusion error yang hanya 11.014 atau sebesar 0,06% dari penerima bansos triwulan satu, di mana total penerima bansos triwulan satu adalah sebesar 18,15 juta keluarga. Inclusion error-nya sekali lagi hanya 11.014," ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti saat Konferensi Pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (13/4/2026).



Amalia mengatakan bahwa pada triwulan satu 2026, sebanyak 77 ribu keluarga yang belum bisa ditentukan desilnya karena variabelnya belum ada. Namun, di triwulan dua ini dari 77.014 keluarga, pihaknya sudah bisa menentukan desil untuk keluarga 27.176 keluarga.

"Sehingga kami bisa memastikan bahwa dari yang penerima bansos dan sebelumnya tidak bisa ditentukan desilnya sudah ada 25.665 keluarga yang memang mereka berada di desil satu sampai empat. Dan tadi ada sekitar 1.511 keluarga yang berada di desil lima sampai sepuluh," ujarnya.

Baca juga: 18 Juta Penerima Bansos Didorong Jadi Anggota Kopdes Merah Putih

Amalia menjelaskan bahwa pembersihan data ini merupakan langkah untuk memastikan bansos benar-benar jatuh ke tangan masyarakat yang membutuhkan yang dijadikan basis data Kementerian Sosial (Kemensos).

"Ini sudah menjadi bagian dari inclusion error yang 11.014 itu. Data pembaharuan inilah yang kemudian kami sampaikan ke Pak Mensos di hari ini untuk kemudian menjadi basis dari Pak Mensos menyalurkan bantuan sosial di triwulan dua," katanya.

Amalia menegaskan bahwa DTSEN akan terus diperkuat melalui pemutakhiran berkala dari triwulan ke triwulan. Hal ini bertujuan agar data sosial ekonomi nasional semakin solid dan akurat.

"Yang jelas DTSEN semakin rapi, semakin solid karena kami bisa sudah nanti membersihkan masyarakat yang tadinya menerima bansos namun kami cermati semestinya dia adalah orang-orang yang tidak perlu menerima bansos atau dibersihkan sekitar 11.014 orang. Itu yang kita sebut sekali lagi sebagai inclusion error," papar Amalia.

"Kemudian yang terakhir, secara umum DTSEN akan terus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi karena kami terus melakukan pemutakhiran dari triwulan ke triwulan," jelasnya.

Penebalan Bansos Mulai Dibahas Presiden

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa penebalan bantuan sosial (bansos) mulai dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto. Penebalan bansos di tengah efisiensi dalam rangka penghematan energi, mitigasi gelojak ketidakpastian global.

Meski begitu Mensos Gus Ipul meminta untuk menunggu keputusan Presiden Prabowo. "Ya kita tunggu saja kebijakan Presiden nanti, ya," katanya kepada awak media di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Senin (13/4/2026).

Gus Ipul mengungkapkan jika berkaca pada kebijakan tahun sebelumnya, pemerintah sempat melakukan penebalan bansos pada pertengahan tahun, tepatnya Juni dan Juli 2025.

"Tapi kalau belajar dari tahun lalu, Presiden itu ada kebijakan untuk memberikan penebalan bansos kepada para penerima manfaat. Itu di pertengahan tahun bulan Juni dan Juli," ujarnya.

Selain itu, kata Gus Ipul, pada akhir tahun juga diluncurkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino yang memperluas jumlah penerima manfaat.

"Mungkin juga seperti tahun lalu, di akhir tahun Presiden meluncurkan BLT El Nino yang itu memperluas penerima manfaatnya yang sebelumnya 18 juta KPM diperbanyak alokasi penerima manfaatnya menjadi 35 juta KPM," kayanya.

"Jadi itu hampir dua kali lipat. Jadi itu kalau belajar dari tahun lalu. Nah apakah tahun ini seperti itu, kita tunggu kebijakan dari Bapak Presiden," papar Gus Ipul.

Meski demikian, untuk tahun ini Gus Ipul menegaskan bahwa belum ada keputusan final. Pembahasan yang ada saat ini masih bersifat awal dan sebatas simulasi kebijakan oleh Menteri Koordinator (Menko) terkait.

"Kalau yang saya lihat ketika rapat dengan Menko sudah ada semacam pembahasan, ya belum keputusan. Baru simulasi-simulasi untuk memberikan semacam stimulus ekonomi, ya," ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan, stimulus ekonomi yang tengah dibahas mencakup berbagai opsi kebijakan, termasuk kemungkinan penebalan bansos atau perluasan jumlah penerima manfaat. "Stimulus ekonomi itu macam-macam kebijakannya, salah satunya biasanya itu adalah penebalan atau juga penambahan penerima manfaat bansos."

"Jadi sampai sekarang belum ada kebijakan, yang ada adalah baru skema atau semacam pembahasan-pembahasan tahap awal," paparnya.