Wakil Ketua Komisi IX Pertanyakan Ketahanan Dana BPJS Kesehatan
Jum'at, 10 April 2026 - 09:42 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, meminta penjelasan mendalam dari direksi BPJS Kesehatan mengenai masa depan program jaminan kesehatan nasional. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, meminta penjelasan mendalam dari direksi BPJS Kesehatan mengenai masa depan program jaminan kesehatan nasional. Charles mengingatkan kembali proyeksi keuangan yang sempat dibahas bersama direksi periode sebelumnya.
Hal itu disampaikan Charles dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026. Menurut Charles proyeksi tersebut menunjukkan risiko kebangkrutan jika BPJS Kesehatan tidak segera mengambil langkah-langkah fundamental.
“Saya ingat di ruang rapat ini beberapa tahun yang lalu, ketika kita mengadakan rapat dengan Direksi lama, disampaikan kepada kita bahwa kalau tidak ada intervensi secara serius, maka tahun 2026 ini keuangan dari BPJS Kesehatan bisa kolaps, Pak. Saya ingin Bapak menjelaskan kepada kita ketahanannya ini sampai kapan, Pak,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Baca juga: BPJS Kesehatan Buka Lowongan PATT 2026, Lulusan D3–S1 Bisa Daftar
Charles juga mempertanyakan realisasi janji pemerintah untuk menyuntikkan modal tambahan yang bertujuan memperkuat arus kas BPJS Kesehatan, yang hingga kini belum jelas kelanjutannya.
“Termasuk misalnya, yang sudah pernah dijanjikan oleh pemerintah bahwa BPJS Kesehatan akan disuntik anggaran Rp20 triliun. Kelanjutannya sampai mana? Karena sepertinya sampai hari ini, saya nggak tahu mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan kepada kita apakah sudah ada suntikan dari pemerintah untuk memperbaiki atau membantu kondisi keuangan dari BPJS Kesehatan?” ujarnya.
Lihat video: Sengkarut Data BPJS Kesehatan, Rakyat Terjepit Akses Kesehatan?
Di luar aspek keuangan, Charles menyoroti nasib 11 juta peserta yang dinonaktifkan sejak Januari lalu. Walaupun sempat disepakati bahwa mereka tetap berhak mendapat layanan, kenyataan di lapangan justru berbeda akibat perbedaan penafsiran aturan.
“Kalau di kita ini yang kita pahami, 11 juta yang dinonaktifkan harus bisa mengakses layanan secara gratis, dibiayai oleh pemerintah. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Menkes dan beberapa pihak yang kita undang di sini, sepertinya yang diakui hanya 100 sekian ribu saja yang masuk dalam kategori pasien katastropik,” ungkap Charles.
Charles mendesak Dirut BPJS Kesehatan untuk menyampaikan rincian data reaktivasi peserta tersebut, baik yang berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta mandiri, maupun yang dibiayai Pemerintah Daerah (PBPU-Pemda).
Kekhawatiran Charles semakin bertambah melihat tren penurunan kepesertaan aktif di tingkat daerah. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat disebut sebagai pemicu utama banyak bupati yang mulai mengurangi alokasi anggaran iuran warga.
“Kebetulan tadi pagi saya dan Pak Edi menerima beberapa bupati dari beberapa daerah datang kesini ngobrol sama kita, mengeluhkan berbagai hal akibat dari pemotongan TKD. Salah satunya yaitu kesulitan membayarkan PBPU iuran untuk PBPU-Pemda,” jelasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyentil prioritas anggaran pemerintah. Menurut perhitungannya, hanya dibutuhkan sekitar Rp113 triliun per tahun untuk menanggung seluruh peserta non-pekerja agar 100% rakyat Indonesia tercover secara aktif.
“Sedangkan kalau kita tahu kebutuhan rakyat hari ini, yang paling berdasar adalah pendidikan dan kesehatan. Jadi saya berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, Pak Dirut bisa lapor kepada Bapak Presiden, dampak dari pemotongan TKD di sana, ya ini seperti ini,” tuturnya.
Dalam upaya mencapai target kepesertaan aktif secara menyeluruh, Charles menekankan bahwa kebijakan fiskal pemerintah pusat seringkali tidak selaras dengan realitas ekonomi di masyarakat, sehingga menyulitkan akses layanan kesehatan bagi warga yang berada di garis kemiskinan.
“Keinginan kita untuk bisa target mencapai 100% dari keaktifan kepesertaan BPJS akan sulit akibat dari pemotongan TKD. Dan yang pasti saya yakin kita semua yang harus hadir di sini, kita punya keinginan yang sama. Kita ingin agar setiap warga negara, tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk tidak bisa berobat. Dan kita harus cari solusinya sama-sama,” katanya.
Hal itu disampaikan Charles dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 April 2026. Menurut Charles proyeksi tersebut menunjukkan risiko kebangkrutan jika BPJS Kesehatan tidak segera mengambil langkah-langkah fundamental.
“Saya ingat di ruang rapat ini beberapa tahun yang lalu, ketika kita mengadakan rapat dengan Direksi lama, disampaikan kepada kita bahwa kalau tidak ada intervensi secara serius, maka tahun 2026 ini keuangan dari BPJS Kesehatan bisa kolaps, Pak. Saya ingin Bapak menjelaskan kepada kita ketahanannya ini sampai kapan, Pak,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Baca juga: BPJS Kesehatan Buka Lowongan PATT 2026, Lulusan D3–S1 Bisa Daftar
Charles juga mempertanyakan realisasi janji pemerintah untuk menyuntikkan modal tambahan yang bertujuan memperkuat arus kas BPJS Kesehatan, yang hingga kini belum jelas kelanjutannya.
“Termasuk misalnya, yang sudah pernah dijanjikan oleh pemerintah bahwa BPJS Kesehatan akan disuntik anggaran Rp20 triliun. Kelanjutannya sampai mana? Karena sepertinya sampai hari ini, saya nggak tahu mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan kepada kita apakah sudah ada suntikan dari pemerintah untuk memperbaiki atau membantu kondisi keuangan dari BPJS Kesehatan?” ujarnya.
Lihat video: Sengkarut Data BPJS Kesehatan, Rakyat Terjepit Akses Kesehatan?
Di luar aspek keuangan, Charles menyoroti nasib 11 juta peserta yang dinonaktifkan sejak Januari lalu. Walaupun sempat disepakati bahwa mereka tetap berhak mendapat layanan, kenyataan di lapangan justru berbeda akibat perbedaan penafsiran aturan.
“Kalau di kita ini yang kita pahami, 11 juta yang dinonaktifkan harus bisa mengakses layanan secara gratis, dibiayai oleh pemerintah. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Menkes dan beberapa pihak yang kita undang di sini, sepertinya yang diakui hanya 100 sekian ribu saja yang masuk dalam kategori pasien katastropik,” ungkap Charles.
Charles mendesak Dirut BPJS Kesehatan untuk menyampaikan rincian data reaktivasi peserta tersebut, baik yang berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta mandiri, maupun yang dibiayai Pemerintah Daerah (PBPU-Pemda).
Kekhawatiran Charles semakin bertambah melihat tren penurunan kepesertaan aktif di tingkat daerah. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat disebut sebagai pemicu utama banyak bupati yang mulai mengurangi alokasi anggaran iuran warga.
“Kebetulan tadi pagi saya dan Pak Edi menerima beberapa bupati dari beberapa daerah datang kesini ngobrol sama kita, mengeluhkan berbagai hal akibat dari pemotongan TKD. Salah satunya yaitu kesulitan membayarkan PBPU iuran untuk PBPU-Pemda,” jelasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyentil prioritas anggaran pemerintah. Menurut perhitungannya, hanya dibutuhkan sekitar Rp113 triliun per tahun untuk menanggung seluruh peserta non-pekerja agar 100% rakyat Indonesia tercover secara aktif.
“Sedangkan kalau kita tahu kebutuhan rakyat hari ini, yang paling berdasar adalah pendidikan dan kesehatan. Jadi saya berharap seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, Pak Dirut bisa lapor kepada Bapak Presiden, dampak dari pemotongan TKD di sana, ya ini seperti ini,” tuturnya.
Dalam upaya mencapai target kepesertaan aktif secara menyeluruh, Charles menekankan bahwa kebijakan fiskal pemerintah pusat seringkali tidak selaras dengan realitas ekonomi di masyarakat, sehingga menyulitkan akses layanan kesehatan bagi warga yang berada di garis kemiskinan.
“Keinginan kita untuk bisa target mencapai 100% dari keaktifan kepesertaan BPJS akan sulit akibat dari pemotongan TKD. Dan yang pasti saya yakin kita semua yang harus hadir di sini, kita punya keinginan yang sama. Kita ingin agar setiap warga negara, tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk tidak bisa berobat. Dan kita harus cari solusinya sama-sama,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
