Boni Hargens Sebut TNI Ikut Jaga Stabilitas Ekonomi dari Dampak Perang
Kamis, 09 April 2026 - 22:47 WIB
loading...
Analis Politik Boni Hargens menyatakan TNI dan semua jajaran ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi sebagai dampak dari perang di Timteng. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - TNI dan semua jajaran ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi sebagai dampak dari perang di Timur Tengah (Timteng) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan oleh Analis Politik Boni Hargens.
Boni menambahkan, dalam konteks ancaman yang bersumber dari dinamika konflik internasional, TNI mengambil posisi proaktif untuk memastikan bahwa turbulensi geopolitik di kawasan Timur Tengah tidak mentransformasi dirinya menjadi krisis ekonomi di dalam negeri.
Baca juga: Punya SAL Rp420 Triliun, Purbaya Pede Tahan Harga BBM Subsidi Tak Naik
"Peran TNI dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional mencakup beberapa dimensi strategis. Di sisi pengamanan infrastruktur, satuan TNI ditugaskan untuk memperketat pengawasan di titik-titik vital distribusi energi, mulai dari kilang minyak, depo BBM, hingga jalur distribusi yang rawan dimanfaatkan oleh jaringan ilegal. Kehadiran fisik aparat militer di lokasi strategis ini memberikan efek deterrensi yang signifikan," ujar Boni Hargens kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).
Dia melanjutkan, pada dimensi intelijen, TNI berkolaborasi dengan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk membangun peta ancaman yang komprehensif. Menurutnya, informasi tentang pergerakan jaringan penyalahgunaan subsidi yang diperoleh melalui jaringan intelijen militer menjadi kontribusi berharga dalam operasi gabungan penindakan yang dipimpin Bareskrim Polri.
"TNI bersama instansi lain seperti Polri dan BIN serta lembaga atau kementerian lainnya telah nyata menjaga pilar Komitmen Prabowo-Gibran di tengah dinamika konflik internasional, terutama pertama, memberikan perlindungan subsidi rakyat di mana pemerintah memastikan subsidi BBM dan LPG benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan oleh pihak yang mampu," ungkap Hargens.
Baca juga: Eskalasi Subsidi dan Inflasi
Kedua, kata dia, ketahanan energi nasional. Pemerintah Prabowo-Gibran, kata dia, memperkuat diversifikasi sumber energi dan memperbesar kapasitas penyimpanan strategis sebagai buffer terhadap volatilitas harga global. Ketiga, menekankan urgensi penegakan hukum tanpa kompromi.
"Presiden memberikan mandat penuh kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas semua bentuk kejahatan energi yang merugikan negara dan rakyat. Lalu, isolasi dari gejolak eksternal dengan membangun benteng kebijakan yang melindungi ekonomi domestik dari dampak destruktif konflik geopolitik internasional," kata dia.
Dia menegaskan pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan stabilitas ekonomi domestik sebagai komitmen yang tidak dapat ditawar. Di tengah lingkungan geopolitik yang semakin tidak menentu, kata dia, pemerintah memahami bahwa pertahanan ekonomi dalam negeri harus dibangun dari dalam.
"Salah satu manifestasi konkret dari komitmen ini adalah pemberian mandat yang kuat kepada aparat penegak hukum. Dengan membekali Polri dan TNI dengan otoritas, sumber daya, dan dukungan politik yang diperlukan, pemerintah mengirimkan sinyal yang jelas kepada semua pemangku kepentingan, tidak akan ada toleransi bagi mereka yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi sulit dengan menggerogoti subsidi rakyat," ujarnya.
Boni juga menyinggung peran sentral pemerintah, TNI dan Polri dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Salah satu ancaman dari dalam negari, kata dia, adalah penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi oleh sejumlah oknum. Menurut dia, setiap liter solar subsidi yang dialihkan ke industri besar, setiap tabung LPG 3 kilogram yang dikonversi secara ilegal, secara langsung merampas hak masyarakat miskin yang menjadi target penerima manfaat subsidi tersebut.
"Ketika pasokan LPG 3 kg diselewengkan, masyarakat kecil menghadapi kelangkaan di tingkat pengecer. Ibu rumah tangga berpenghasilan rendah harus membayar lebih mahal atau bahkan tidak dapat memasak karena tabung subsidi "menghilang" dari agen resmi. Setiap rupiah subsidi yang disalahgunakan adalah kerugian langsung bagi APBN," beber Hargens.
Hanya saja, kata Hargens, ancaman tersebut bisa diatasi dengan sinergi dan koordinasi yang kuat dan efektif antara Polri, TNI, dan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketiganya, kata Hargens, bergerak dalam satu irama yang terkoordinasi untuk menghadapi ancaman yang datang dari dua arah sekaligus, dari dalam negeri berupa kejahatan penyalahgunaan subsidi, dan dari luar negeri berupa guncangan geopolitik yang mengancam ketahanan energi nasional.
"Sinergi tiga pilar ini, yakni penegakan hukum oleh Polri, pengamanan strategis oleh TNI, dan komitmen kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran, membentuk sistem pertahanan berlapis yang tidak mudah ditembus oleh jaringan kejahatan energi secanggih apapun. Inilah model respons nasional yang harus terus diperkuat dan dilembagakan sebagai standar baru dalam menghadapi tantangan energi di era volatilitas global," pungkasnya.
Boni menambahkan, dalam konteks ancaman yang bersumber dari dinamika konflik internasional, TNI mengambil posisi proaktif untuk memastikan bahwa turbulensi geopolitik di kawasan Timur Tengah tidak mentransformasi dirinya menjadi krisis ekonomi di dalam negeri.
Baca juga: Punya SAL Rp420 Triliun, Purbaya Pede Tahan Harga BBM Subsidi Tak Naik
"Peran TNI dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional mencakup beberapa dimensi strategis. Di sisi pengamanan infrastruktur, satuan TNI ditugaskan untuk memperketat pengawasan di titik-titik vital distribusi energi, mulai dari kilang minyak, depo BBM, hingga jalur distribusi yang rawan dimanfaatkan oleh jaringan ilegal. Kehadiran fisik aparat militer di lokasi strategis ini memberikan efek deterrensi yang signifikan," ujar Boni Hargens kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).
Dia melanjutkan, pada dimensi intelijen, TNI berkolaborasi dengan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk membangun peta ancaman yang komprehensif. Menurutnya, informasi tentang pergerakan jaringan penyalahgunaan subsidi yang diperoleh melalui jaringan intelijen militer menjadi kontribusi berharga dalam operasi gabungan penindakan yang dipimpin Bareskrim Polri.
"TNI bersama instansi lain seperti Polri dan BIN serta lembaga atau kementerian lainnya telah nyata menjaga pilar Komitmen Prabowo-Gibran di tengah dinamika konflik internasional, terutama pertama, memberikan perlindungan subsidi rakyat di mana pemerintah memastikan subsidi BBM dan LPG benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan oleh pihak yang mampu," ungkap Hargens.
Baca juga: Eskalasi Subsidi dan Inflasi
Kedua, kata dia, ketahanan energi nasional. Pemerintah Prabowo-Gibran, kata dia, memperkuat diversifikasi sumber energi dan memperbesar kapasitas penyimpanan strategis sebagai buffer terhadap volatilitas harga global. Ketiga, menekankan urgensi penegakan hukum tanpa kompromi.
"Presiden memberikan mandat penuh kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas semua bentuk kejahatan energi yang merugikan negara dan rakyat. Lalu, isolasi dari gejolak eksternal dengan membangun benteng kebijakan yang melindungi ekonomi domestik dari dampak destruktif konflik geopolitik internasional," kata dia.
Dia menegaskan pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan stabilitas ekonomi domestik sebagai komitmen yang tidak dapat ditawar. Di tengah lingkungan geopolitik yang semakin tidak menentu, kata dia, pemerintah memahami bahwa pertahanan ekonomi dalam negeri harus dibangun dari dalam.
"Salah satu manifestasi konkret dari komitmen ini adalah pemberian mandat yang kuat kepada aparat penegak hukum. Dengan membekali Polri dan TNI dengan otoritas, sumber daya, dan dukungan politik yang diperlukan, pemerintah mengirimkan sinyal yang jelas kepada semua pemangku kepentingan, tidak akan ada toleransi bagi mereka yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi sulit dengan menggerogoti subsidi rakyat," ujarnya.
Boni juga menyinggung peran sentral pemerintah, TNI dan Polri dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Salah satu ancaman dari dalam negari, kata dia, adalah penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi oleh sejumlah oknum. Menurut dia, setiap liter solar subsidi yang dialihkan ke industri besar, setiap tabung LPG 3 kilogram yang dikonversi secara ilegal, secara langsung merampas hak masyarakat miskin yang menjadi target penerima manfaat subsidi tersebut.
"Ketika pasokan LPG 3 kg diselewengkan, masyarakat kecil menghadapi kelangkaan di tingkat pengecer. Ibu rumah tangga berpenghasilan rendah harus membayar lebih mahal atau bahkan tidak dapat memasak karena tabung subsidi "menghilang" dari agen resmi. Setiap rupiah subsidi yang disalahgunakan adalah kerugian langsung bagi APBN," beber Hargens.
Hanya saja, kata Hargens, ancaman tersebut bisa diatasi dengan sinergi dan koordinasi yang kuat dan efektif antara Polri, TNI, dan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketiganya, kata Hargens, bergerak dalam satu irama yang terkoordinasi untuk menghadapi ancaman yang datang dari dua arah sekaligus, dari dalam negeri berupa kejahatan penyalahgunaan subsidi, dan dari luar negeri berupa guncangan geopolitik yang mengancam ketahanan energi nasional.
"Sinergi tiga pilar ini, yakni penegakan hukum oleh Polri, pengamanan strategis oleh TNI, dan komitmen kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran, membentuk sistem pertahanan berlapis yang tidak mudah ditembus oleh jaringan kejahatan energi secanggih apapun. Inilah model respons nasional yang harus terus diperkuat dan dilembagakan sebagai standar baru dalam menghadapi tantangan energi di era volatilitas global," pungkasnya.
(shf)
Lihat Juga :
