Polemik Ijazah Jokowi, Pengacara JK Ragukan Video Rismon Sianipar dari AI
Selasa, 07 April 2026 - 21:55 WIB
loading...
Kuasa hukum mantan Wapres Jusuf Kalla, Abdul Haji Talaohu mengungkap alasan melaporkan Rismon Sianipar ke Polisi atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran hoaks. Foto/iNews
A
A
A
JAKARTA - Kuasa hukum Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), Abdul Haji Talaohu mengungkap alasan kliennya melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke Polisi atas dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong (hoaks). Laporan itu berkaitan dengan tudingan bahwa JK mendanai polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Abdul menyebut keputusan melapor diambil setelah muncul sejumlah rangkaian peristiwa pada awal April. Termasuk beredarnya video yang memperlihatkan pertemuan Rismon dengan Andi Aswan.
Baca juga: Kuasa Hukum: Rismon Tidak Pernah Sebut Nama Pak JK
“Kami temukan juga bahwa ada pertemuan atau perjumpaan Rismon dengan Bang Andi Azwan. Dalam video yang kurang lebih sekitar 1 menit itu, kalimatnya berbunyi untuk menuntaskan atau menyelesaikan persoalan ini, selesaikan dulu pendananya, maka selesai ini," ujar Abdul dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “Uang Rp50 Miliar di Kasus Ijazah?” yang disiarkan iNews TV, Selasa (31/3/2026).
Ia mengatakan, video tersebut sempat viral di media sosial dan memicu ribuan komentar, sebagian di antaranya dinilai menyudutkan JK. Ia juga meragukan jika rekaman itu hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI)
“Iya, dan itu bukan AI, itu asli,” katanya.
Baca juga: JK Resmi Laporkan Rismon Sianipar soal Tudingan Pendanaan Kasus Ijazah Jokowi
Menurutnya, hal yang menjadi perhatian JK bukan hanya isi video, tetapi juga sikap Rismon yang dinilai tidak segera memberikan klarifikasi. Padahal, isu tersebut sudah ramai diperbincangkan publik.
“Harusnya dia (Rismon) klarifikasi saja supaya memutus, memproteksi persoalan ini tidak berkembang. Karena kan sudah viral tuh,” ucapnya.
Dia menilai, sebagai pihak yang selama ini intens mengikuti kasus terkait Jokowi, Rismon seharusnya mengetahui perkembangan isu tersebut. Namun, klarifikasi baru disampaikan setelah laporan resmi dibuat.
“Setelah kami laporkan baru dia muncul melakukan klarifikasi,” tuturnya.
Kuasa hukum menyebut persoalan tersebut dinilai sebagai hal kecil bagi JK. Ia menegaskan, JK saat ini lebih fokus pada agenda kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri.
Kesibukan JK terlihat dari berbagai undangan ke luar negeri, seperti ke Thailand dan Malaysia, hingga kunjungan Duta Besar Iran ke kediamannya. Karena itu, ia menilai tidak mungkin JK harus turun langsung menghubungi Rismon terkait persoalan tersebut.
“Kan nggak mungkin Pak JK harus telepon si Rismon,” ujarnya.
Abdul menyebut keputusan melapor diambil setelah muncul sejumlah rangkaian peristiwa pada awal April. Termasuk beredarnya video yang memperlihatkan pertemuan Rismon dengan Andi Aswan.
Baca juga: Kuasa Hukum: Rismon Tidak Pernah Sebut Nama Pak JK
“Kami temukan juga bahwa ada pertemuan atau perjumpaan Rismon dengan Bang Andi Azwan. Dalam video yang kurang lebih sekitar 1 menit itu, kalimatnya berbunyi untuk menuntaskan atau menyelesaikan persoalan ini, selesaikan dulu pendananya, maka selesai ini," ujar Abdul dalam program Rakyat Bersuara bertajuk “Uang Rp50 Miliar di Kasus Ijazah?” yang disiarkan iNews TV, Selasa (31/3/2026).
Ia mengatakan, video tersebut sempat viral di media sosial dan memicu ribuan komentar, sebagian di antaranya dinilai menyudutkan JK. Ia juga meragukan jika rekaman itu hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI)
“Iya, dan itu bukan AI, itu asli,” katanya.
Baca juga: JK Resmi Laporkan Rismon Sianipar soal Tudingan Pendanaan Kasus Ijazah Jokowi
Menurutnya, hal yang menjadi perhatian JK bukan hanya isi video, tetapi juga sikap Rismon yang dinilai tidak segera memberikan klarifikasi. Padahal, isu tersebut sudah ramai diperbincangkan publik.
“Harusnya dia (Rismon) klarifikasi saja supaya memutus, memproteksi persoalan ini tidak berkembang. Karena kan sudah viral tuh,” ucapnya.
Dia menilai, sebagai pihak yang selama ini intens mengikuti kasus terkait Jokowi, Rismon seharusnya mengetahui perkembangan isu tersebut. Namun, klarifikasi baru disampaikan setelah laporan resmi dibuat.
“Setelah kami laporkan baru dia muncul melakukan klarifikasi,” tuturnya.
Kuasa hukum menyebut persoalan tersebut dinilai sebagai hal kecil bagi JK. Ia menegaskan, JK saat ini lebih fokus pada agenda kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri.
Kesibukan JK terlihat dari berbagai undangan ke luar negeri, seperti ke Thailand dan Malaysia, hingga kunjungan Duta Besar Iran ke kediamannya. Karena itu, ia menilai tidak mungkin JK harus turun langsung menghubungi Rismon terkait persoalan tersebut.
“Kan nggak mungkin Pak JK harus telepon si Rismon,” ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
